LASKAR SUMSEL MEMINTA AGAR CAMAT DI KOTA PALEMBANG MENJAGA INTEGRITAS DAN TIDAK MENCEDERAI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Palembang || Direktur Investigasi Lembaga Advokasi Sakerja Rakyat Sumatera Selatan (LASKAR SUMSEL), Jacklin, menyampaikan imbauan kepada seluruh Camat di Kota Palembang agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, Senin, 27 Juli 2026 di Sekretariat LASKAR SumSel.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dan laporan yang diterima Direktorat Investigasi LASKAR SUMSEL mengenai dugaan adanya permintaan sumbangan atau sejumlah uang kepada para lurah di beberapa wilayah kecamatan. Berdasarkan informasi awal yang diterima, permintaan tersebut diduga berkaitan dengan persiapan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Informasi tersebut saat ini masih dalam proses pendalaman dan verifikasi.

Menurut Jacklin, semangat menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat permintaan sumbangan yang dilakukan karena hubungan atasan dan bawahan atau dengan memanfaatkan kewenangan jabatan, sehingga menimbulkan tekanan terhadap aparatur di bawahnya, maka praktik tersebut patut menjadi perhatian serius.

"Perayaan Hari Kemerdekaan adalah momentum kebangsaan yang harus dijaga kehormatannya. Jangan sampai semangat nasionalisme justru tercoreng oleh dugaan praktik yang berpotensi menimbulkan tekanan kepada lurah maupun aparatur sipil negara. Apabila memang diperlukan dukungan untuk suatu kegiatan, mekanismenya harus dilakukan secara transparan, sukarela, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Jacklin.

Jacklin menilai bahwa apabila dugaan tersebut nantinya terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwenang, praktik demikian berpotensi mencederai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi, serta bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang dibangun.

"Jabatan Camat adalah amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Jangan sampai jabatan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persepsi adanya penyalahgunaan kewenangan. Pemerintahan yang baik dibangun melalui keteladanan, transparansi, dan akuntabilitas, bukan dengan praktik yang berpotensi membebani bawahan," ujar Jacklin.

LASKAR SUMSEL juga mengimbau seluruh lurah dan aparatur sipil negara agar memahami hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan, serta tidak ragu menyampaikan laporan melalui mekanisme yang berlaku apabila menemukan dugaan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun etika birokrasi.

Selain itu, LASKAR SUMSEL meminta Pemerintah Kota Palembang melalui Wali Kota dan Inspektorat Daerah untuk memperkuat pengawasan internal serta melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila terdapat laporan masyarakat terkait dugaan tersebut. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, seluruh informasi yang kami terima akan diverifikasi secara objektif sebelum disampaikan kepada instansi yang berwenang. Namun kami mengingatkan, jangan pernah memanfaatkan jabatan untuk meminta sesuatu kepada bawahan apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Integritas pejabat publik adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tutup Jacklin.

Sebagai organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial, Lembaga Advokasi Sakerja Rakyat Sumatera Selatan (LASKAR SUMSEL) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

DS

Pemkab PALI Terus Berkomitmen: Kendalikan Inflasi 2026 dan Perkuat Pendidikan Antikorupsi Secara Penuh

PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali meneguhkan dan melanjutkan komitmen kuatnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemkab PALI dalam rapat pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi daerah Tahun 2026, yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan peluncuran buku panduan serta bahan ajar pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (11/05/2026). Kegiatan nasional ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, dan diikuti langsung oleh jajaran pimpinan daerah di ruang rapat utama Pemerintah Kabupaten PALI.

Kehadiran Pemkab PALI dalam forum ini menunjukkan keseriusan dan kelanjutan komitmen yang tak pernah surut dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat. Rapat tersebut dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PALI, Kartika Yanti, SH., MH. Kehadiran beliau didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Kamriadi, S.Pd., M.Si, Plt. Asisten II, Ristanto Wahyudi, ST., MT, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sebagai bukti nyata bahwa Pemkab PALI terus menjaga konsistensi keterlibatannya dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan strategis daerah.

Dalam agenda pembahasan pengendalian inflasi, pemerintah pusat memaparkan berbagai langkah strategis lintas sektor yang harus dijalankan daerah guna menjaga stabilitas harga barang dan daya beli masyarakat sepanjang tahun 2026. Pemkab PALI yang sejak awal telah berkomitmen penuh terhadap hal ini, kembali menegaskan akan menjalankan arahan tersebut dengan fokus utama: menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok, melancarkan rantai distribusi barang, menjaga harga tetap terjangkau bagi seluruh warga, serta memperkuat komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Komitmen ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari langkah-langkah nyata yang telah dilakukan Pemkab PALI selama ini demi kesejahteraan warga.

Selain membahas isu ekonomi, Kemendagri juga secara resmi meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi. Buku ini disusun sebagai pedoman resmi bagi seluruh pemerintah daerah dalam menanamkan dan membangun budaya integritas sejak dini, baik di lingkungan instansi pemerintahan maupun dunia pendidikan. Bagi Pemkab PALI, pendidikan antikorupsi adalah prioritas yang terus diperjuangkan dan dijadikan landasan utama kerja pemerintahan. Pemkab PALI berkomitmen menjadikan panduan ini alat utama untuk memastikan setiap aparatur dan elemen masyarakat memahami pentingnya nilai kejujuran, kebersihan, dan transparansi.

Sekretaris Daerah Kabupaten PALI, Kartika Yanti, menegaskan kembali bahwa Pemkab PALI tidak hanya sekadar hadir dalam rapat, tetapi terus berkomitmen penuh mendukung seluruh langkah pemerintah pusat, baik dalam hal menjaga stabilitas ekonomi maupun memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan kerja pemerintah daerah.

“Komitmen Pemkab PALI dalam mengendalikan inflasi adalah hal yang terus kami pertahankan dan tingkatkan. Hal ini harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pengawasan jalur distribusi barang, pemantauan harga secara langsung di lapangan, hingga koordinasi ketat antar seluruh OPD, agar kebutuhan pokok masyarakat selalu terpenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau,” ujar Kartika Yanti, menegaskan konsistensi langkah Pemkab PALI.

Ia juga menambahkan, komitmen yang sama kuatnya diterapkan pada penerapan pendidikan antikorupsi. Menurutnya, nilai-nilai kebersihan dan integritas bukan sekadar program sesaat, melainkan budaya kerja yang harus terus dibangun dan dijaga.

“Melalui peluncuran buku panduan ini, kami semakin mempertegas komitmen Pemkab PALI untuk menerapkan nilai-nilai antikorupsi secara berkelanjutan dan menyeluruh. Baik dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun di lingkungan pendidikan, kami pastikan nilai ini tertanam kuat, sehingga tercipta budaya kerja yang berintegritas tinggi, bersih, dan bebas dari korupsi,” tambahnya dengan tegas.

Sebagai penutup kegiatan ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PALI kembali diingatkan dan diarahkan untuk terus meningkatkan sinergi, kerja sama, dan pengawasan ketat terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan materi pendidikan antikorupsi yang baru diluncurkan ini dapat diimplementasikan secara efektif melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten PALI. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab PALI terus berkomitmen menjadi mitra setia masyarakat dan pemerintah pusat dalam mewujudkan daerah yang sejahtera, amanah, dan bebas dari korupsi.

Dugaan Tambang Ilegal Dan Lalai Reklamasi Di Lahat, GLH SumSel Desak Kejakgung Dan KPK Periksa Bupati Dan Usut PT PHL Serta TPB

"IUP Diduga Sudah Berakhir, Tapi Alat Berat Masih Beroperasi. Ada Apa dengan Lahat?"

Palembang || Wibawa Pemerintahan Kabupaten Lahat kembali dipertanyakan akibat dugaan kasus reklamasi pasca tambang dan diduga aktivitas pertambangan batubara tanpa izin oleh PT. PHL dan PT. TPB. Dugaan praktik ini dinilai terjadi karena adanya pembiaran dari oknum di lingkaran pemerintahan kabupaten tersebut.

Kelompok masyarakat dari Gerakan Lestari Hijau Sumatera Selatan (GLH SumSel) menyoroti adanya dugaan praktik penambangan batubara yang diduga tidak memiliki tanggung jawab lingkungan, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum, Minggu (10/5/2026).

Koordinator Kajian GLH SumSel, Nugroho, menuturkan berdasarkan hasil pengolahan data pihaknya, lahan produksi seluas 1.186 hektar dan lahan pelabuhan seluas 100 hektar di Kabupaten Lahat milik PT PHL diduga telah berakhir perizinannya beberapa tahun lalu.

“Jika benar IUP sudah dicabut, maka patut dipertanyakan kenapa aktivitas penambangan masih bisa beroperasi di wilayah hukum Lahat. Produksi batubara PT PHL tercatat mencapai 134.765 MT dan overburden 401.369 MT. Penambangan diduga sudah menggunakan alat berat. Sebagian wilayah diduga jadi lahan bisnis pihak-pihak yang tidak berizin.” Terang Nugroho.

Selanjutnya Koordinator Aksi dan Advokasi, Fajarudin, menegaskan PT PHL dan PT TPB di Lahat diduga telah melakukan perbuatan yang berpotensi melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

“Akibatnya, diduga terjadi kerusakan lingkungan dan bencana alam di Lahat seperti banjir bandang, kekeruhan sungai di ambang batas, serta polusi udara di permukiman dan jalan raya yang diduga sudah tidak sehat.” Tegas Fajar.

GLH SumSel menyayangkan aktivitas yang diduga mencolok tersebut terkesan tidak mendapat perhatian dari Pemerintah maupun aparat setempat.

“Kami akan mendesak Kejaksaan Agung RI dan KPK RI untuk memeriksa dugaan pelanggaran hukum oleh oknum di PT. TPB dan PT. PHL. Penegak hukum harus bertindak tegas terhadap dugaan pembangkangan terhadap aturan Pemerintah Republik Indonesia.” Lanjut Fajar.

Atas temuan dugaan tersebut, GLH SumSel akan menempuh jalur hukum agar semua pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya. 

Dugaan tidak melakukan reklamasi pasca tambang dan dugaan pertambangan ilegal diduga melanggar UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman pidananya mencapai 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

“Kami mendesak Kejagung RI dan KPK RI untuk memanggil Kementerian ESDM dan memeriksa Bupati Lahat. Periksa juga pemilik PT PHL dan PT TPB yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jika diduga terbukti dan ada 2 alat bukti, maka tangkap dan adili sesuai hukum yang berlaku.” Pungkas Fajarudin.

DS

Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bupati Asgianto Sampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten PALI

PALI – Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), H. Asgianto, ST, menghadiri langsung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PALI yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD PALI, Senin (20/04/2026).

Rapat penting ini mengusung agenda utama penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPj). Kehadiran Bupati didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah, Kartika Yanti, SH., MH., serta dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda, Staf Ahli, Asisten Sekda, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten PALI, dan kepala bagian di lingkungan Setda PALI.

Dalam forum resmi tersebut, Bupati Asgianto menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta capaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten PALI. Penyampaian LKPj ini menjadi momen transparansi akuntabilitas kinerja pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat luas.

Rapat berjalan dalam suasana yang tertib, kondusif, dan penuh kekeluargaan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk mempererat koordinasi dan sinergi yang solid antara pihak Eksekutif dan Legislatif.

Dengan terselenggaranya rapat paripurna ini, diharapkan seluruh capaian dan evaluasi kinerja dapat menjadi landasan yang kuat untuk menyusun kebijakan dan program ke depan. Pemerintah Kabupaten PALI bersama DPRD menegaskan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan yang merata, serta mewujudkan kesejahteraan yang maksimal bagi seluruh masyarakat PALI.

Rapat Inflasi Daerah : Bulog Salurkan Beras SPHP dan Minyakkita

 Realitaterkini.com👇👇

Pangkalan Balai – Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi terkait Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Banyuasin, Senin (13/4).

Rapat tersebut turut didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Alpian Soleh, M.M., Inspektur Daerah, Drs. H. Alamsyah, M.M., Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dr. Drs. H. Ali Sadikin, M.Si., Plt. Kabag Perekonomian dan SDA, H. Sashadiman Ralibi, S.Ag., M.Si., Kepala Dinas Perkimtan, Ir. Syahrial, M.Si., Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Masita Liana, S.P., Kepala BPKAD, Dra. Yuni Khairani, M.Si., serta perwakilan kepala perangkat daerah lainnya.

Dalam pemaparan, beberapa komoditas seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, gula, hingga daging ayam mengalami fluktuasi harga, baik di atas maupun di bawah harga acuan. Kondisi ini dipengaruhi oleh distribusi, ketersediaan pasokan, faktor cuaca, serta dinamika permintaan pasar.

Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan terus merealisasikan penyaluran bantuan pangan berupa beras SPHP dan minyak goreng Minyakita guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok di wilayahnya. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk OPD terkait, distributor, serta pelaku usaha.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin terhadap program nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah dan penyelenggaraan jaminan produk halal, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan inflasi daerah dapat tetap terkendali serta daya beli masyarakat Banyuasin tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

*Man*

SEKDA PRABUMULIH PIMPIN RAPAT PEMBAHASAN PERUBAHAN IKK LPPD DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Prabumulih, 23 Februari 2026 – Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H. Elman, ST, MM didampingi Inspektur Sapta Putra Dewangga, SH serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Suci Setiawati, ST, M.Si memimpin Rapat Pembahasan Perubahan Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sekaligus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terkait tindak lanjut rekomendasi DPRD.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Lantai 7 Pemerintah Kota Prabumulih ini bertujuan untuk memastikan penyusunan IKK dalam LPPD lebih akurat, terukur, dan selaras dengan capaian kinerja perangkat daerah. Selain itu, pembahasan LKPJ difokuskan pada percepatan dan optimalisasi tindak lanjut atas rekomendasi DPRD sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Prabumulih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan laporan, agar data yang disajikan valid, konsisten, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Evaluasi serta perbaikan indikator kinerja diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan serta menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih efektif ke depan.

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan PT. Petro Prabu, PDAM, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta operator yang membidangi, serta seluruh Camat beserta operator terkait. 

Partisipasi aktif seluruh peserta diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam penyusunan dokumen laporan kinerja daerah.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kota Prabumulih berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan DPRD dapat ditindaklanjuti secara optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih.

Pemkab Banyuasin Gelar Sidak Disiplin ASN Hari Pertama Kerja

            Realitaterkini.com👇👇

 Pangkalan Balai – Dalam upaya memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan optimal, Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng, melakukan inspeksi mendadak (sidak) disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), pada hari pertama masuk kerja, Jum'at (2/1). 

Sidak disiplin dilakukan guna memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Banyuasin tetap hadir memberikan pelayanan publik maksimal kepada masyarakat, meskipun bertepatan dengan hari kejepit.

“Hari ini merupakan hari pertama masuk kerja, apalagi hari ini juga kebetulan hari kejepit. Mewakili Bupati Banyuasin, kami melakukan inspeksi mendadak yang bertujuan memastikan seluruh pelayanan publik berjalan dengan baik,” ujar Erwin Ibrahim.

Dalam sidaknya, Sekda Banyuasin meninjau sejumlah OPD di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyuasin. Ia mengapresiasi jajaran Disdukcapil yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengurusan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP.

Namun demikian, Sekda Banyuasin juga menegaskan bahwa masih ada ditemukannya beberapa pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas. Terhadap hal tersebut, pihaknya akan memberikan peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Walaupun demikian, ada beberapa pegawai yang tidak masuk dan pastinya akan diberi peringatan. Disiplin ASN harus terus ditegakkan demi pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuasin, terdapat berbagai Dinas lain yang turut disidak Sekda Banyuasin, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuasin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Banyuasin, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banyuasin, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuasin, Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin dan Kantor Kecamatan Banyuasin III. 

Melalui sidak ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh ASN semakin optimal meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

*Man*

Hetifah Tegaskan MBG Kunci Tingkatkan Prestasi Siswa, Bupati Banyuasin Sambut Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI

 RealitaTerkini.com 👇👇

Pangkalan Balai - Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH.,MH menyambut baik Kunjungan Kerja (Kunker) Ketua Komisi X DPR RI Masa Persidangan ll Tahun Sidang 2025-2026 Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P bersama Anggota Komisi X DPR RI di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin lll, Rabu (10/12/2025). 

Komisi X DPR RI yang bertugas membidangi urusan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian bersama para Anggota yakni dr. Sofyan Tan, H. Muhammad Nur Purnamasidi, Rubby Chairani Syiffadia, BA (Hons), M.Sc, Ratih Megasari Singkaru, M.Sc, Lita Machfud Arifin, Dr. H. Muhammad Kadafi, SH.,MH, Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd, Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag.,MH. 

Dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengecek ruangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di jurusan Agro Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, Agri Bisnis Perikanan, Agri Bisnis Ternak Unggas, dan Komunikasi Visual. Ketua Komisi X mendukung sarana dan prasarana serta kondisi fasilitas fisik sekolah SMK Unggul 2 Banyuasin lll, untuk itu dalam mendukung pembangunan para siswa menginginkan tambahan infrastruktur antara lain parkiran, lapangan upacara, lapangan bola kaki, penyediaan alat pakan ikan, dan toilet. Hetifah Sjaifudian bersama Anggota Komisi X DPR RI mendengarkan langsung aspirasi dari siswa-siswi dan akan ditampung usulan tersebut. 

“Melalui kunjungan kerja ini semoga Komisi X DPR RI datang membawa berkah, kami disini hadir untuk mengumpulkan data faktual, menyerap aspirasi daerah, menjadi dasar perumusan kebijakan pendidikan yang lebih responsif, adil, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Komisi X DPR RI telah melakukan beberapa kunjungan kerja (kunker) dan pengawasan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satunya di Kabupaten Banyuasin di SMK 2 Unggulan untuk melihat kualitas layanan demi memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh makanan sehat dan bergizi. Hal ini penting agar MBG tidak hanya bermanfaat untuk siswa tetapi juga mendorong ekonomi masyarakat,” jelasnya. 

Sementara itu, Bupati Askolani menyambut baik atas kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Banyuasin terkhusus di SMK Unggulan 2 Banyuasin lll dalam rangka pemantauan program MBG yang telah berlangsung tentunya program ini dinilai berperan besar dalam menjamin kondisi belajar yang optimal bagi peserta didik di Kabupaten Banyuasin. Beliau yakin dengan adanya program MBG ini selain aspek gizi dan jangka panjang seperti penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan daerah, serta pemberdayaan petani dan UMKM. 

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan salah satu inisiatif strategis Pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, mencegah stunting, serta mendukung pencapaian sumber daya manusia di Kabupaten Banyuasin yang sehat dan unggul dimasa depan. Melalui kehadiran Komisi X DPR RI bisa membawa manfaat dan terima kasih telah mendengarkan aspirasi dari siswa siswi SMK Unggulan 2 Banyuasin lll semoga kedepannya bisa kunker ke Kabupaten Banyuasin lagi,”pungkasnya.

(*Man*)

Hadiri Pengukuhan Apednas, Bupati Banyuasin Tekankan Kades Dan BPD Harus Kompak satu Jalur

 Realita Terkini 👇👇🇮🇩🇮🇩

PANGKALAN BALAI -- Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH Menghadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Banyuasin periode 2025-2030. Pelantikan yang diselenggarakan di Graha Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin, Selasa (09/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Askolani mengucapkan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan yang baru dan Saya berharap hadirnya ABPEDNAS ini menjadi penyeimbang dan selalu menjaga keharmonisan tatanan pemerintahan di Desa khususnya dan pemerintahan di Kabupaten Banyuasin pada umumnya. ia menekankan tentang pentingnya peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun ekonomi desa.

Orang Nomor satu di Banyuasin ini juga mengajak seluruh anggota BPD aktif untuk senantiasa berbuat baik, serta memberikan saran dan masukan terhadap pembangunan Banyuasin. ia menggarisbawahi pentingnya investasi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai kunci kemajuan desa.

"Jabatan sementara, Prioritaskan pembangunan sumber daya manusia, karena membangun manusia jauh lebih sulit daripada membangun infrastruktur, berapa pun anggarannya." Pesanya.

Dr. H. Askolani menghimbau dan mengajak semua hadirin yang ada disini dan khususnya para Kepala Desa dan BPD untuk terus mendukung program prioritas Nasional, yaitu:

 

Penggunaan keuangan Desa berorientasi pada hasil dalam rangka penanganan dan

penurunan stunting, serta berperan aktif untuk penurunan angka kemiskinan

ekstrim Nasional melalui pendataan yang real dengan mengenali lingkungan dan mengenali kehidupannya serta penanganannya;

Menghidupkan kembali Gerakan Tanam Sayur (Gertas) seperti menanam cabe di perkarangan

rumah masing-masing, Gerakan Memelihara Ternak Unggas (Gemar Tugas) dan Gerakan Pengembangan Perikanan Rakyat (Gerbang Perak) dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Banyuasin;

Cepat tanggap dalam pencegahan potensi kebakaran hutan dan lahan karena saat ini akan memasuki musim kemarau dengan tetap mengaktifkan posko siaga bencana di Desa masing-masing.

Pelantikan DPC ABPEDNAS Kabupaten Banyuasin tersebut menjadi momen penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

"Dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh anggota BPD yang ada, diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banyuasin. Untuk itu, besar harapannya agar amanah yang telah diberikan dapat dijalankan dengan sebaik mungkin demi terwujudnya desa yang berkembang dan berdaya saing. sehingga Visi misi Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera Berkelanjutan bisa Terwujud ", Pungkasnya.

      Edtor""man"

Sekda Banyuasin Buka Penyuluhan Pajak Daerah, Ajak Masyarakat Taat Pajak

 Realita Terkini👇👇

Rambutan - Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU. ASEAN Eng., secara resmi membuka Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah, Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Kabupaten Banyuasin Tahun 2025, Senin (08/12/2025).

Kegiatan bertema "Wujudkan Pajak Daerah Kuat Menuju Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera Berkelanjutan" ini berlangsung dengan lancar di Ballroom OPI Indah Hotel.

Penyuluhan ini dihadiri oleh Kepala Bapenda Banyuasin, Drs. Edhy Haryono, perwakilan Bapenda Sumatera Selatan, Kepala OPD terkait, para Camat, Lurah dan Kades yang ada di Banyuasin. 

Dalam sambutannya, Sekda Erwin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Camat, Kepala Desa/Lurah beserta jajaran perangkat, Kecamatan selaku koordinator serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banyuasin. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki peranan sangat penting dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah guna penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum.

Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem pemungutan yang sederhana dan efisien serta bimbingan penyuluhan pajak daerah sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak daerah.

"Semoga peserta yang hadir hari ini dapat menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Lalu apa yang diperoleh dapat mendorong kesadaran serta kepatuhan kita dalam pelaksanaan pajak daerah secara baik dan benar," harapnya.

         Edtor"""man"

Terapkan Pengelolaan Keuangan Desa, Bimtek Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dibuka

Realita Terkini

Rambutan -- Dalam rangka melaksanakan esensi dasar Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH, diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dr. Drs. H. Ali Sadikin, M.Si., resmi membuka Bimbingan Teknis Implementasi Pendalaman Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang digelar di Hotel Wyndham, Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Minggu (7/12/2025).

 

Bimtek ini bertujuan agar semua perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik Ketua, Pengurus, maupun Anggota, memahami esensi dasar pengelolaan keuangan dana desa dan memisahkan tugas serta fungsi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa dalam pengelolaan keuangan dana desa. 

 Selain itu, peserta juga dapat memahami implementasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat melaporkan dana tersebut dengan transparan dan akuntabel.

 

Ali Sadikin juga berharap agar semua peserta bimtek, baik Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), maupun pengurus BPD, dapat mengikuti dengan baik, mengambil ilmu, lalu menerapkannya untuk kemajuan desa masing-masing.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kegiatan ini menjadi langkah utama dalam mewujudkan pemerintahan yang menjadikan desa sebagai daerah otonom serta memberikan banyak peran bagi desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Di hadiri oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Banyuasin, Ir. Alpian Soleh, MM; Inspektur Banyuasin, Drs. H. Alamsyah Rwanda, MH; Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), H. Ida Bahagia, SH., MH; serta Camat, Kades, dan Anggota BPD Kabupaten Banyuasin.

   

    Editor""man''"

Sinergi untuk Desa Maju: Bupati Asgianto Pimpin Rakor Penyelarasan Pembangunan Desa 2025 di PALI

PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan desa-desa di wilayahnya melalui Rapat Koordinasi Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2025. Bupati PALI, Asgianto, ST, secara langsung memimpin rapat penting ini yang berlangsung di Hotel Srikandi, Talang Ubi, pada Senin (24/11/2025).

 

Rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah forum strategis untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan desa benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Kehadiran para pemangku kebijakan kunci, seperti Kepala Bappeda, Kepala Kesbangpol, Kepala BPKAD, Kepala DinkopUKM, Kepala DLH, Kepala DPMD, serta para camat se-Kabupaten PALI, menunjukkan keseriusan Pemkab PALI dalam mewujudkan pembangunan desa yang terpadu dan berkelanjutan.

 

Bupati Asgianto dalam arahannya menekankan bahwa pembangunan desa harus menjadi fondasi utama dalam mencapai kemajuan daerah secara keseluruhan. Ia mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan di desa-desa kita benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan yang akurat dan partisipatif sangatlah penting," tegas Bupati Asgianto.

Lebih lanjut, Bupati Asgianto juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan desa. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Koordinasi adalah kunci keberhasilan. Kita harus bekerja bersama-sama, saling mendukung, dan memastikan bahwa setiap program pembangunan desa terintegrasi dengan baik," ujarnya

Selain itu, Bupati Asgianto juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Ia mendorong pemerintah desa untuk menyusun perencanaan yang terbuka dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

"Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penuh desa dalam menyusun perencanaan yang tepat dan transparan. Namun, prinsip akuntabilitas harus tetap dijunjung tinggi," tegasnya.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan sesi diskusi yang konstruktif antara perangkat daerah dan para camat. Berbagai masukan dan ide-ide inovatif muncul dalam diskusi tersebut, yang diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam merumuskan langkah-langkah teknis penyelarasan program pembangunan desa.

Dengan semangat sinergi dan fokus pada kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten PALI optimis dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih terarah, partisipatif, dan berkesinambungan pada tahun 2025. Diharapkan, pembangunan desa yang sukses akan menjadi pendorong utama bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten PALI.

Sekda Banyuasin Resmi Buka Latsar CPNS Gol. III Angkatan XIV dan XV

Palembang - Berdasarkan Peraturan Lembaga Negara (LAN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) yang dilaksanakan secara terintegrasi guna membangun kompetensi dan integritas PNS. Maka Pemerintah Banyuasin kembali mengadakan Latsar untuk CPNS Kabupaten Banyuasin. Latsar CPNS Golongan III Angkatan XIV dan XV di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Banyuasin ini dibuka langsung oleh Sekda Banyuasin,  Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN, Eng di Asrama Haji Palembang, Senin (24/11).

Sekda Erwin memberikan nasihat kepada 80 peserta latsar yang hadir bahwa latsar ini merupakan awal dari perjalanan karir para peserta.

" Latsar adalah garis mulai kalian dan juga syarat untuk menjadi 100% PNS. Kalian adalah masa depan Kabupaten Banyuasin, karena pada 10 atau 15 tahun lagi kalian yang akan menggantikan kami.  Banyuasin adalah Kabupaten yang sangat berpotensial, karenanya kalian harus menjadi ASN yang Berakhlak dan memiliki karakter. Jangan pernah berhenti belajar, kalian masih muda. Teruslah terinspirasi, teruslah berusaha, jangan cepat puas. Manfaatkan previllege yang kalian punya tapi, tetap kedisiplinan nomor satu", ungkapnya.

Kepala BKPSDM Banyuasin, Dr. Ir. H. Izromaita, M.Si. menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap 80 perserta Latsar nantinya dapat menjadi pegawai yang professional, ASN yang mampu memegang nilai-nilai Akhlak ASN, terutama berorientasi pada pelayanan dan adaptif.

Latsar golongan III angkatan XIV dan XV ini diadakan selama 64 hari dimulai dari tanggal 16 September - 29 November 2025 dan dibagi menjadi 4 tahap yaitu, tahap mandiri, tahap E-Learning, tahap off kampus, dan tahap klasikal.

Turut hadir, BPSDMD Prov. Sumsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banyuasin, Kominfo Banyuasin, Camat Talang Kelapa, Camat Betung, Kodim 04/30 dan para OPD yang terkait.

Bupati dan DPRD Sahkan RAPBD Banyuasin Tahun 2026

Pangkalan Balai - Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH MH dan Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian, SP, Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, ST MM MBA IPU ASEAN Eng, bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (KPD) Kabupaten Banyuasin, menghadiri Rapat Paripurna ke VIII masa persidangan I DPRD Banyuasin, Kehadiran Bupati tersebut menjadi bagian dari rangkaian tahapan pembahasan kebijakan anggaran daerah sebelum disahkan menjadi APBD Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin Senin (24/11/2025). 

Rapat Paripurna yang sudah berlangsung sejak 17 - 24 November 2025 ini beragendakan, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD dan Pengambilan Keputusan oleh DPRD Kab. Banyuasin, yang ditandatangani bersama melalui Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Banyuasin tentang Rancangan APBD Tahun 2026.

Rapat diawali dengan Penyampaian pembahasan dengan mitra kerja terkait oleh Komisi-Komisi DPRD Banyuasin, yang dibacakan oleh Noor Ishmatuddin, S.I.P Komisi I DPRD, Sucipto, SH Komisi II DPRD Banyuasin, Daspini, A.S, SH Komisi III DPRD Banyuasin, dan Fahmiwati, SKM dari Komisi IV DPRD Banyuasin. Seusai penyampaian pembahasan, sidang dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD Banyuasin dan Bupati Banyuasin.

Dalam penyampaiannya, Bupati Banyuasin mengapresiasi kerja sama dan komitmen seluruh Fraksi dan Komisi DPRD yang telah memberikan pandangan, kritik konstruktif, serta saran terhadap substansi RAPBD 2026. Menurutnya, berbagai masukan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyusunan anggaran yang lebih akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. 

“Kami menyambut baik seluruh catatan, saran, dan rekomendasi dari pimpinan serta anggota dewan. Kami juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan tersebut untuk menyempurnakan RAPBD 2026 agar lebih responsif,” ujar Bupati Askolani dihadapan para wakil rakyat Banyuasin tersebut.

Bupati juga berkomitmen untuk menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran di tengah dinamika fiskal daerah. Pemerintah daerah bertekad memperkuat transparansi melalui pengawasan internal serta pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang lebih terintegrasi.

Pemerintah Daerah bersama DPRD akan melanjutkan proses finalisasi dokumen RAPBD 2026 hingga ditetapkan menjadi APBD melalui tahapan yang telah diatur perundang-undangan. 

Dengan telah disepakati RAPBD tersebut, Bupati berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal.

“Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, kita optimistis target-target pembangunan 2026, sesuai dengan Visi Misi Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera yang berkelanjutan dapat diwujudkan,” tutupnya.

Bupati Banyuasin Resmikan Jalan Penghubung Desa Bintaran

Kecamatan Air Salek -- Guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas antar wilayah kecamatan serta memacu pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan transportasi dan perdagangan, Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani,  SH., MH meresmikan Jalan Penghubung Desa Bintaran Kecamatan Air Salek, Sabtu (8/11/2025).

Askolani menegaskan bahwa Pembangunan jembatan penghubung ini sangat penting karena dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas antar wilayah kecamatan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan transportasi dan perdagangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempermudah akses ke layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan.

"Alhamdulillah hari ini dapat kita resmikan, kepada masyarakat sekitar untuk menjaga jembatan ini. Pergunakan sebaik mungkin, disinilah kehadiran nyata dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin," tutup orang nomor satu di Banyuasin ini.

Sementara itu, Kepala BPBD Banyuasin, Reza Agust Perdana, SE., M.Si menjelaskan bahwa  rekonstruksi Jembatan Nomor 1 Desa Bintaran Kecamatan Air Saleh memiliki panjang 36 meter dan lebar 4 meter dan rekonstruksi Jembatan Nomor 2 Desa Bintaran Kecamatan Air Saleh sepanjang 36 meter dan lebar 4 meter.

Pembangunan Jembatan ini berasal dari dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan total 21,6 Milyar (dana tersebut untuk pembangunan 7 titik jembatan) dan 2 diantaranya sudah ditinjau dan diresmikan oleh Bupati Banyuasin.

Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) BNPB adalah bantuan keuangan dari pemerintah untuk memulihkan daerah pasca bencana, terutama untuk infrastruktur. Bantuan ini diberikan kepada pemerintah daerah untuk kegiatan fisik, sementara pendanaannya berasal dari APBN dan dikelola oleh BNPB, dan pengajuannya dilakukan oleh BPBD melalui sistem e-proposal.

Wabup Netta Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dengan Aswakada dan Wamendagri

Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, SP, baru saja melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Audiensi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Netta menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan aspirasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional. "Melalui ASWAKADA, kami berkomitmen untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pusat dan daerah," ujarnya.

Netta juga membahas tentang berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar daerah dalam tata kelola pemerintahan yang inovatif dan partisipatif. "Sinergi ini bukan hanya tentang kebijakan, tapi juga tentang berbagi solusi dan membangun kolaborasi nyata antar daerah," tambahnya.

Netta menegaskan bahwa Kabupaten Banyuasin siap menjadi bagian aktif dalam memperkuat hubungan kerja sama pusat dan daerah, guna menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik.

Bupati Banyuasin: Capai Target PAD dengan Taat Membayar Pajak

Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, didampingi Sekda Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, mengadakan audiensi dan rapat koordinasi peningkatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin. Rapat ini bertujuan untuk membahas target PAD dan realisasi yang telah diperoleh, serta strategi peningkatan PAD berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022.

Bupati Askolani menekankan pentingnya mencapai target PAD yang telah ditetapkan guna memastikan berjalannya program pemerintah dan sehatnya pengelolaan anggaran. "Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat Banyuasin," ujarnya.

Dalam rapat ini, dibahas strategi peningkatan PAD, termasuk pendataan ulang wajib pajak, kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN, pemanfaatan teknologi digital dalam pemungutan pajak, dan peningkatan kapasitas SDM. "Kami akan memanggil secara personal pihak perusahaan agar bisa bekerjasama dengan Pemkab," kata Bupati Askolani.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, H. Achmad Rizwan, menambahkan bahwa peningkatan PAD dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, mencapai program prioritas pembangunan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. "Kami Bapenda Sumsel siap melakukan berbagai bentuk komunikasi dan koordinasi agar pengimplementasian dan strategi peningkatan PAD berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik di Banyuasin," tandasnya.

Bupati Banyuasin Hadiri Pisah Sambut Kajari Pangkalan Balai

 

Pangkalan Balai, 4 November 2025 – Sekretaris Camat Banyuasin III, Warda Laila Agustina, S.E., M.M., turut hadir dalam acara Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai yang berlangsung meriah di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin. Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan lembaga kejaksaan.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Banyuasin, H. Askolani, S.Sos., M.Si, beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuasin, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini mencerminkan dukungan dan harapan besar terhadap sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai.

Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan pengabdian Reymund H. Sihotang, S.H., M.H., selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai. Beliau juga mengucapkan selamat datang kepada Erni Yusnita, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai yang baru, serta berharap dapat melanjutkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik.

"Acara pisah sambut ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga sebagai wujud komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum di Kabupaten Banyuasin," ujar Bupati Askolani. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkeadilan.

Acara pisah sambut ini diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain penyerahan cinderamata kepada Reymund H. Sihotang, S.H., M.H., serta ramah tamah antara para pejabat dan tamu undangan. Suasana keakraban dan kebersamaan terasa begitu kental, mencerminkan semangat untuk terus membangun Banyuasin yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Gelar Rapat Persiapan Peringatan Hari Pahlawan ke-80

Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Sosial menggelar rapat pembahasan persiapan dan pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Senin, 3 November 2025.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., (tautan tidak tersedia), IPU ASEAN ENG, dan dihadiri oleh TNI/Polri serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Banyuasin. Rapat ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait TNI/Polri untuk memastikan bahwa upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 berjalan dengan lancar dan sukses.

Upacara direncanakan akan dilaksanakan pada Senin, 10 November 2025, pukul 07.30 WIB sampai selesai di Halaman Kantor Bupati Banyuasin dan dilanjutkan dengan kegiatan upacara ziarah nasional di makam pahlawan. Adapun tema yang diusung dalam peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 adalah "Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan".

Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk terus mengenang jasa para pahlawan dan melanjutkan perjuangan mereka dalam membangun bangsa dan negara. Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim menyampaikan bahwa dengan adanya rapat persiapan ini, dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya agar tahun ini berjalan lebih baik.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025 mendatang diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pedoman sebelumnya, kegiatan akan mencakup dua agenda utama, yaitu kegiatan utama upacara ziarah nasional di makam pahlawan dan kegiatan pokok upacara bendera.

"Peringatan Hari Pahlawan diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meneladani nilai-nilai perjuangan dan menumbuhkan kembali semangat nasionalisme di masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Veteran Kabupaten Banyuasin, H. Ngadiman, mengungkapkan sangat senang dan menyambut baik bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin setiap tahunnya memperingati hari pahlawan dan selalu mengingat jasa-jasa pahlawan yang telah gugur membela tanah air Indonesia.

"Semua langkah ini mencerminkan komitmen penuh dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai acara yang sukses dan penuh penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan Indonesia yang telah berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia," ungkapnya.

PALI dan STIS Bersinergi Membangun SDM Unggul Berbasis Data

Jakarta, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjalin kerja sama strategis dengan Politeknik Statistika STIS untuk menciptakan tenaga ahli statistika yang kompeten dan berintegritas. Kerja sama ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dan mewujudkan pemerintahan cerdas berbasis data.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dan serah terima mahasiswa jalur pembibitan tahun akademik 2025/2026 berlangsung di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Kamis (30/10/2025). Bupati PALI Asgianto, S.T. dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala BKPSDM Kabupaten PALI, H. Imansyah, S.E., M.M., didampingi Kabid PPKAP, M. Aditya Septi ananda, S.H., M.M..

Dalam sambutan yang dibacakan oleh H. Imansyah, Bupati Asgianto menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Kabupaten PALI dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif, cerdas, dan berbasis data. "Kerja sama ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten PALI dalam mempersiapkan generasi muda yang kompeten, berintegritas, serta memiliki kemampuan analisis data yang kuat untuk mendukung pembangunan daerah," ujar H. Imansyah saat membacakan sambutan Bupati Asgianto.

Bupati Asgianto juga menyoroti pentingnya pengelolaan data statistik daerah yang akurat dan terintegrasi untuk memperkuat perencanaan pembangunan. Ia menilai, STIS memiliki reputasi kuat dalam menghasilkan tenaga profesional yang mampu mengelola data secara ilmiah dan aplikatif di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten PALI juga memberikan ucapan selamat kepada tiga putra-putri terbaik daerah yang berhasil diterima sebagai mahasiswa STIS tahun akademik 2025/2026, yakni Syauqi Riffan Bazillah, Elsi, dan Manha Sanika Zarin. Ketiganya diharapkan dapat menjadi duta pendidikan yang membawa nama baik Kabupaten PALI di tingkat nasional.

"Kami bangga atas prestasi para putra-putri daerah yang berhasil menembus seleksi STIS. Mereka adalah harapan masa depan PALI untuk menjadi pionir pembangunan berbasis data dan teknologi," tutur H. Imansyah mewakili Bupati.

Dengan adanya kerja sama ini, PALI berharap dapat menciptakan sumber daya manusia unggul yang mampu mengelola data secara ilmiah dan aplikatif di lapangan. Selain itu, mahasiswa STIS juga dapat melakukan praktik langsung di lapangan dan berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan.

"Pemerintah Kabupaten PALI meyakini bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Karena itu, investasi terbesar yang harus kita lakukan adalah membangun manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing," pungkas Bupati Asgianto dalam sambutannya.