Forkompinda PALI Lakukan Sidak Mendadak di Pasar Inpres Talang Ubi, Tangani Kenaikan Harga Sebelum Natal & Tahun Baru

 PALI, SUMSEL – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Tim Forkompinda Penukal Abab Lematang Ilir melakukan investigasi mendadak di Pasar Inpres Talang Ubi pada Rabu (10/12/2025). Sidak yang ditujukan mencegah lonjakan harga bahan pokok dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI Kartika Yanti SH MH, didampingi Rizal Fahlevi (Asisten II), Dandramil Talang Ubi, dan perwakilan Polres PALI.

Dalam keterangannya, Kartika Yanti menjelaskan bahwa sidak mendadak ini merupakan upaya proaktif agar harga bahan pokok tetap stabil di tengah musim perayaan yang cenderung meningkatkan permintaan. “Kami melakukan ini untuk memastikan warga tidak terbebani oleh kenaikan harga yang tidak wajar menjelang hari raya,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian item bahan pokok mengalami kenaikan harga. Daging sapi, misalnya, naik sebesar Rp10.000 per kilogram, sedangkan bawang merah naik Rp2.000 per kilogram. Meskipun ada kenaikan, stok bahan pokok di Pasar Talang Ubi saat ini masih aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.

Selain itu, Sekda juga mengungkapkan perhatian terhadap stok gas elpiji ukuran 3 kilogram dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten PALI. “Untuk masalah stok gas dan BBM, kami akan membentuk tim khusus. Tim tersebut akan mengadakan rapat koordinasi dan melakukan sidak terpisah untuk memantau kondisi keduanya,” tandasnya.

Bupati PALI Siap Dukung Kebijakan Pusat Untuk Legalkan Pengelolaan Sumur Minyak Oleh Rakyat

Jakarta, 9 Oktober 2025 – Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Asgianto, S.T., menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di sektor energi. Hal ini terlihat dalam Rapat Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat yang digelar di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa pemerintah pusat telah membuka ruang legal bagi masyarakat dalam mengelola sumur minyak rakyat. Sebanyak 45.000 sumur minyak rakyat di berbagai wilayah Indonesia telah diinventarisasi dan siap dikelola secara sah oleh koperasi, pelaku UMKM, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Sama untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Bupati Asgianto menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional ini. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan momentum penting untuk memberdayakan masyarakat lokal, sekaligus memperkuat BUMDes dan BUMD agar memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam daerah. "Pemerintah Kabupaten PALI menyambut baik kebijakan ini. Kami siap menjadi bagian dari implementasi nyata di lapangan, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri," ujar Bupati Asgianto.

Bupati Asgianto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama antara pemerintah daerah, perusahaan migas, dan masyarakat, agar pengelolaan sumur tua tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kehadiran Kepala Dinas Lingkungan Hidup PALI dalam rapat ini menjadi bukti komitmen Pemkab PALI untuk memastikan seluruh aktivitas eksplorasi dan produksi berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan adanya regulasi baru ini, Kabupaten PALI dan daerah penghasil minyak lainnya di Indonesia berpeluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan yang lebih tertata dan terkoordinasi. Selain itu, program ini juga akan membuka lapangan kerja baru serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa seluruh hasil produksi dari sumur rakyat nantinya akan dijual ke Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Pertamina, dengan harga sekitar 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP). Hal ini akan memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas produksi nasional.

Kehadiran Bupati Asgianto dalam rapat nasional di Kementerian ESDM bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan energi berkeadilan. Dengan gaya kepemimpinan yang tenang namun tegas, Bupati Asgianto terus menunjukkan bahwa pembangunan energi di daerah tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Ia menjadi simbol bahwa putra daerah mampu berdiri sejajar di panggung nasional, membawa nama Kabupaten PALI ke arah yang lebih maju, mandiri, dan berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri.

"Kok Pagi Buta Wabup PALI ke Desa Tempirai, Ada Apa Ya?"

Pagi buta, Rabu 27 Agustus 2025, Wakil Bupati PALI,Iwan Tuaji bersama rombongan bergegas menuju ke Desa Tempirai Raya. Rombongan yang terdiri dari berbagai dinas SKPD dalam Pemkab Kabupaten PALI ini berusaha sampai di desa tersebut sebelum jam 9 pagi.

Ternyata, hari itu adalah acara penanaman perdana projek pembukaan lahan sawah baru tahap pertama seluas 200 hektare dari total 3200 hektare cetak lahan sawah baru di Desa Tempirai Raya. Projek ini sendiri adalah projek pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah PALI yang memiliki potensi lahan basah untuk pembuatan sawah baru yang begitu luas.

*Kedekatan Bupati PALI dengan Presiden Prabowo Membawa Berkah*

Kedekatan Bupati PALI, Asgianto ST, dengan Presiden Prabowo membawa berkah tersendiri bagi Kabupaten PALI. Banyak bantuan dari pemerintah pusat yang akan mengalir ke Kabupaten PALI, salah satunya projek food estate pembukaan lahan sawah baru ini.

*Harapan untuk Meningkatkan Produksi Beras*

Dengan pembukaan lahan sawah baru ini, Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, berharap PALI akan dapat menjadi salah satu kabupaten lumbung padi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan produksi beras minimal 13 ribu ton bersih per satu kali musim tanam, Kabupaten PALI  diharapkan dapat meningkatkan produksi beras secara drastis.

Saat ini, produksi beras di Kabupaten PALI diperkirakan mencapai 3000-5000 ton per satu kali musim tanam. Dengan adanya pembukaan lahan sawah baru ini, diharapkan produksi beras dapat meningkat secara signifikan.

*Dukungan untuk Petani*

Wakil Bupati PALI berharap agar kelompok tani yang akan mengelola sawah ini dapat bersungguh-sungguh. Pemkab PALI melalui Dinas Pertanian akan terus membantu para petani dengan memberikan pelatihan, bimbingan, dan bantuan berupa bibit padi dan pupuk untuk kesuburan tanaman padi.

Dengan demikian, diharapkan Kabupaten PALI dapat menjadi salah satu kabupaten yang surplus beras setiap tahunnya dan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat secara signifikan.

Pemdes Tanjung Dalam Tanam Jagung Bersama Polres PALI untuk Dorong Ketahanan Pangan

Pemerintah Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), bersama Polres PALI melaksanakan penanaman jagung di lahan seluas satu hektar di Dusun II. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.

Penanaman jagung ini diharapkan mampu mendorong kemandirian pangan dan meningkatkan perekonomian warga. Kepala Desa Tanjung Dalam, Daini, menyampaikan bahwa program ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi langkah nyata untuk mengamankan pasokan pangan di desa.

"Dengan memanfaatkan Dana Desa sebaik mungkin, kami berkomitmen memberi manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Daini. Ia menambahkan bahwa dari 17 desa di Kecamatan Tanah Abang, baru empat desa yang memulai penanaman jagung, dan pihaknya akan mengawal proses penanaman hingga panen agar hasilnya maksimal.

Rencananya, hasil panen jagung akan digunakan untuk kebutuhan pangan lokal dan sebagian dijual guna menambah pendapatan desa. Pemerintah Desa Tanjung Dalam juga berencana memperluas lahan tanam pada tahun berikutnya jika program ini berjalan sukses.

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Membangun Ketahanan Pangan Nasional: Panen Raya Jagung di Desa Sungai Baung

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus berupaya meningkatkan produksi pangan lokal. Salah satu upaya nyata adalah program penanaman jagung di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi.

Pada Selasa (12/8/2025), kegiatan Panen Raya Jagung dihadiri oleh Kapolres PALI AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, bersama jajaran pejabat utama Polres PALI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lahan seluas 2-3 hektare yang dipanen merupakan hasil kerja keras selama beberapa bulan terakhir dan kini mencapai masa panen optimal.

Jagung dipilih sebagai komoditas unggulan karena memiliki nilai ekonomi tinggi, permintaan pasar yang stabil, dan peluang pengembangan besar di wilayah PALI. Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama bagi kemajuan bangsa. "Kita harus memastikan bahwa masyarakat kita memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau," ujarnya.

Kapolres PALI AKBP Yunar H.P. Sirait menekankan bahwa panen jagung ini bukan hanya hasil pertanian, tetapi simbol kerja sama dan gotong royong antara Polri, pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat. "Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, dan Polres PALI siap terus mendukungnya," tegasnya.

Kegiatan panen yang berlangsung sejak pukul 09.30 hingga 10.30 WIB ini berjalan aman, tertib, dan penuh keakraban. Warga terlihat antusias menyambut hasil panen yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kepala Desa Sungai Baung, Sulhandi, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Polres PALI. "Alhamdulillah, panen kali ini menjadi bukti nyata bahwa kerja sama antara aparat, pemerintah desa, dan warga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua," ujarnya.

Dengan keberhasilan panen ini, Polres PALI dan Polsek Talang Ubi siap melanjutkan penanaman jagung di lahan-lahan potensial lainnya sebagai dukungan terhadap program pemerintah pusat. Kolaborasi lintas sektor seperti ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk membangun masa depan pangan Indonesia yang lebih kuat.

Desa Bumi Ayu Ambil Langkah Strategis Tingkatkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Desa Dengan Lakukan Penanaman Jagung

PALI – Pemerintah Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), mengambil langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian desa dengan meresmikan Kebun Ketahanan Pangan Budidaya Jagung Hibrida di Dusun 2. Peresmian ini ditandai dengan penanaman jagung perdana secara simbolis oleh pimpinan wilayah bersama warga pada Jumat (8/8/2025).

Acara peresmian ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Camat Tanah Abang, Kapolsek Tanah Abang beserta jajaran, Kepala Desa Bumi Ayu dan perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan komitmen dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian desa.

Camat Tanah Abang menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah desa dalam mendukung program ketahanan pangan. "Program ini sejalan dengan arahan dan kebijakan pemerintah, dan kami mendukung penuh upaya ini sebagai langkah strategis untuk membangun desa yang tangguh dalam hal pangan dan ekonomi," ujarnya.

Kepala Desa Bumi Ayu, Saprin, menegaskan bahwa kebun jagung hibrida merupakan bagian dari upaya mewujudkan desa mandiri pangan yang terintegrasi dengan kebijakan pusat dan daerah. "Kami di Desa Bumi Ayu siap mendukung penuh program pemerintah. Budidaya jagung ini adalah wujud sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan produktif secara maksimal untuk kesejahteraan bersama," tegasnya.

Sementara itu, Kapolsek Tanah Abang, Iptu Arzuan, S.H., memastikan dukungan dari sisi keamanan dan pengawasan. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif. Tidak hanya dari sisi pengamanan, kami juga akan melakukan pengawasan agar seluruh proses kegiatan berjalan tertib, aman, dan sesuai tujuan yang diharapkan," jelasnya.

Pemerintah Desa Bumi Ayu menargetkan kebun jagung hibrida ini menjadi program berkelanjutan yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Dengan memanfaatkan lahan desa secara optimal, diharapkan produksi jagung meningkat, pendapatan petani bertambah, dan ketahanan pangan lokal semakin kuat. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.

Rumah Subsidi Berkualitas, Solusi Hunian dari Pemerintah untuk Masyarakat

Jakarta || Pemerintah menargetkan penyediaan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025 bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan bahwa capaian ini merupakan langkah bersejarah dalam pembangunan perumahan nasional.

“Sepanjang sejarah, belum pernah ada penyediaan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit dalam satu tahun seperti yang terjadi tahun ini. Sepanjang Indonesia merdeka, baru sekarang.” Ujar Maruarar.

Menurutnya, kebijakan ini dilatarbelakangi oleh komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

“Artinya apa? Pak Prabowo pro rakyat, dari segi itu. Kalau bukan karena keberpihakan pada rakyat, tentu ia tidak akan mengeluarkan kebijakan yang sangat menguntungkan masyarakat seperti itu.” Tegasnya.

Meski belum menyampaikan rincian program secara menyeluruh, Maruarar memastikan masyarakat akan mendapat keuntungan besar dari program ini. Ia menegaskan komitmennya untuk membela kebijakan tersebut di hadapan siapa pun.

“Saya berani berdebat sama siapapun mengenai Pak Prabowo tidak pro rakyat di bidang perumahan, saya jawab sangat pro rakyat.” Ucapnya.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberikan apresiasi kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang menjadi penyalur terbesar dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“BTN merupakan mitra utama dan penyalur FLPP terbanyak untuk rumah subsidi. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi BTN yang paling dominan dibanding bank penyalur KPR FLPP lainnya.” Ujar Maruarar.

Program ini diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah pertama dengan cicilan terjangkau dan bunga tetap selama masa pinjaman. Selain itu, pemerintah juga tengah menjalankan Program 3 Juta Rumah yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah warga.

Maruarar juga menambahkan bahwa pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah masyarakat, merupakan bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan kesiapan perusahaannya untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan program tersebut.

“Kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami juga rutin turun langsung ke lapangan untuk meninjau pembangunan rumah bagi masyarakat, sekaligus mengajukan berbagai skema pembiayaan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka.” Jelas Nixon.

(Red)

Program MBG Stimulus Perputaran Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja Baru

Jakarta || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional. Program ini digagas sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengatasi tantangan gizi buruk, stunting, serta ketimpangan sosial di sektor pendidikan. MBG telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan pencipta lapangan pekerjaan baru.

Dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan, program MBG dirancang untuk menjawab dua tantangan utama bangsa yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini dan menggerakkan roda perekonomian dari level paling bawah, meliputi keluarga dan pelaku usaha kecil. Dengan memberikan makan bergizi secara gratis kepada siswa-siswi sekolah, pemerintah dapat menciptakan efek domino yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Pemberian makan bergizi gratis di sekolah-sekolah bukan hanya soal bantuan pangan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan nutrisi cukup terbukti memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, daya tahan tubuh lebih tinggi, serta tingkat kehadiran di sekolah yang meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Program MBG juga dirancang dengan pendekatan ekonomi inklusif. Pasokan bahan pangan untuk makan bergizi berasal dari petani lokal, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM pangan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dalam program ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan dan pembukaan peluang usaha.

Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan sayur, buah, daging, dan karbohidrat berkualitas, sekolah-sekolah dapat bermitra langsung dengan koperasi tani atau kelompok tani lokal. Langkah ini terbukti mendorong produksi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Efek dari program MBG terhadap penciptaan lapangan kerja sangat signifikan. Program ini bukan hanya menciptakan pekerjaan di hilir seperti pengolahan dan distribusi makanan, tetapi juga di sektor hulu seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan berkualitas untuk jutaan anak sekolah setiap hari, petani akan terdorong untuk meningkatkan hasil panen dan memperluas lahan garapan. Demikian pula peternak akan meningkatkan produksi telur, susu, dan daging, sementara nelayan akan fokus pada hasil tangkapan yang memenuhi standar kualitas gizi.

Seluruh rantai pasok mulai dari produsen bahan baku, pengolah makanan, logistik, hingga pengawasan mutu, membutuhkan tenaga kerja baru.

Pemerintah memperkirakan bahwa jika program MBG diterapkan secara nasional dan berkelanjutan, potensi penciptaan lapangan kerja bisa mencapai ratusan ribu, terutama di pedesaan dan wilayah tertinggal.

Program MBG yang dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 telah menyerap sekitar 68 ribu tenaga kerja di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Mayoritas pekerjanya adalah ibu rumah tangga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan lebih dari 60 persen tenaga kerja yang terserap dalam program MBG merupakan ibu-ibu berusia 30 hingga 50 tahun. Sebagian besar dari mereka sebelumnya merupakan ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap. Kini, melalui program ini, mereka memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp 2 juta per bulan.

Dadan mencatat, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, saat ini program MBG telah menjangkau 4,97 juta penerima manfaat. Program tersebut telah berjalan di seluruh 38 provinsi dengan total 1.785 SPPG aktif.

Dadan juga menegaskan seluruh kepala SPPG kini telah menerima pembayaran secara rutin setiap bulan. Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran kini berjalan lancar dan rutin di seluruh wilayah. Saat ini pengelolaan keuangan program tersebut sudah lebih tertib, dengan sistem pencairan dana ke SPPG melalui virtual account sebelum kegiatan operasional dimulai. Ini dilakukan agar mitra tidak perlu menunggu reimburs dan bisa langsung menjalankan kegiatan operasional.

Agar program MBG berjalan optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal kebijakan, pendanaan, dan standar pelaksanaan, sementara pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam implementasi di lapangan.

Kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas ketahanan pangan di setiap daerah harus bersinergi dalam merancang skema penyediaan makanan yang melibatkan masyarakat lokal. Termasuk dalam pengawasan kualitas gizi, pelatihan pelaku usaha makanan, dan evaluasi dampak program terhadap anak-anak sekolah. Pemerintah juga aktif melibatkan organisasi masyarakat, koperasi, dan lembaga pendidikan vokasi untuk memperluas dampak MBG.

Program MBG adalah contoh nyata bahwa kebijakan sosial bisa menjadi stimulus ekonomi yang kuat. Tidak hanya mengentaskan anak-anak dari ancaman gizi buruk dan meningkatkan kualitas pendidikan, MBG juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan komitmen kuat pemerintah dalam perencanaan dan pelibatan masyarakat secara menyeluruh, MBG berpotensi menjadi program unggulan nasional yang tidak hanya meningkatkan kualitas SDM Indonesia, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dari bawah. Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi sebuah strategi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

(Red)

Program MBG Diperluas, Bukti Nyata Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas SDM

Jakarta || Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menaikkan target penerima manfaat secara signifikan menjadi 82,9 juta orang hingga akhir Desember 2025. Program yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh.

Hingga 21 Mei 2025, tercatat realisasi MBG telah menjangkau 3,98 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia melalui 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dalam upaya percepatan, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan jumlah penerima meningkat secara bertahap menjadi 82,9 juta pada akhir tahun ini. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa upaya peningkatan tersebut telah diperhitungkan secara matang, baik dari sisi logistik, sumber daya manusia, hingga kesiapan infrastruktur pelayanan.

Dadan menambahkan bahwa untuk mencapai target tersebut, pihaknya tengah memverifikasi tambahan 14.000 SPPG, dengan 1.000 di antaranya akan ditempatkan di pondok pesantren. Selain itu, pelatihan bagi kepala SPPG juga sedang dipersiapkan melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Indonesia (SPPI), dengan target 30.000 SPPG siap operasional pada Agustus 2025. Pelibatan komunitas dan instansi pendidikan juga menjadi bagian penting dari strategi implementasi MBG yang lebih inklusif.

Dari sisi pendanaan, pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp100 triliun melalui APBN. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa meski pagu anggaran sebesar itu disiapkan, realisasi pembiayaan diperkirakan hanya akan mencapai sekitar Rp50 triliun. Skema realisasi akan dilakukan secara bertahap, mulai dari Rp4,7 triliun pada Juni dan meningkat hingga Rp116 triliun kumulatif di akhir tahun, seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat.

Koordinasi antarinstansi menjadi kunci sukses program ini. Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian/Lembaga teknis, pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga sektor swasta dilibatkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan di lapangan. Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta agar perluasan program ini dipercepat dan dapat menyentuh sebanyak mungkin masyarakat pada November hingga Desember 2025.

Dalam pelaksanaannya, BGN juga menekankan pentingnya transparansi. Setiap SPPG diwajibkan membuat akun media sosial untuk melaporkan kegiatan dan menu makanan setiap hari, guna memastikan keterbukaan serta mendorong partisipasi publik dalam mengawasi program ini. Selain itu, MBG juga dirancang untuk mendongkrak ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM sebagai pemasok bahan pangan.

Melalui program MBG, pemerintah berharap tidak hanya memberikan asupan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga menanam investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Dengan memperkuat fondasi gizi anak-anak sejak dini, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

(Red)

Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Undang Minat Investor Luar Negeri

Jakarta || Proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang dirancang untuk melindungi wilayah pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob dan perubahan iklim, kini menjadi magnet bagi investor asing. Pemerintah menyatakan bahwa sejumlah negara telah menunjukkan minat serius untuk turut serta dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa proyek tanggul laut raksasa mendapat perhatian positif dalam berbagai forum internasional. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, kawasan Timur Tengah, hingga Belanda sudah menyatakan minat mereka. Ketertarikan ini mengemuka dalam ajang International Conference on Infrastructure maupun berbagai pertemuan bilateral lainnya.

Menurut AHY, pendekatan komprehensif dan keberanian pemerintah dalam merancang infrastruktur adaptif terhadap iklim menjadi daya tarik utama bagi calon investor. Ia menyebutkan bahwa peluang kerja sama ini menjadi sinyal positif terhadap kian tumbuhnya kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola proyek-proyek berskala besar.

Senada dengan AHY, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga membenarkan bahwa investor asing telah menyatakan ketertarikannya terhadap proyek ini, terutama yang berlokasi di wilayah utara Jawa. Ia menyebut, perwakilan dari Tiongkok dan Korea Selatan secara eksplisit menyatakan minatnya dalam forum-forum resmi. Salah satu forum yang menjadi momentum penting adalah Indonesia-Korea Forum yang berlangsung belum lama ini.

Prasetyo menegaskan bahwa ketertarikan tersebut bukan sekadar wacana, melainkan telah ditindaklanjuti dengan penjajakan teknis dan pembahasan bentuk kolaborasi investasi. Ia meyakini, proyek ini bukan hanya akan melindungi jutaan masyarakat pesisir, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong alih teknologi dari mitra internasional ke tenaga lokal.

Sementara itu, Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers, juga menyuarakan komitmen negaranya untuk ambil bagian dalam pembangunan tanggul laut ini. Ia menegaskan bahwa Belanda memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan rekayasa tanggul laut. Sweers mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kemitraan dengan Indonesia untuk merancang dan menyiapkan pelaksanaan proyek ini.

“Kami telah berkolaborasi dengan mitra Indonesia, bermitra, merancang bersama, dan kami benar-benar ingin menjadi bagian dari proyek yang akan dimulai di bawah pemerintahan baru ini untuk melindungi pantai Jawa secara terintegrasi.” Kata Sweers dalam salah satu sesi bilateral.

Pemerintah optimis bahwa kehadiran investor asing dalam proyek ini akan mempercepat realisasi pembangunan, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah pesisir Indonesia terhadap ancaman bencana dan krisis iklim di masa depan.

(Red)

Berbagai Elemen Masyarakat Dukung Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penguat Ekonomi Kerakyatan

Jakarta || Dukungan terhadap pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) terus menguat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga komunitas akar rumput menaruh harapan besar pada koperasi ini sebagai penggerak ekonomi desa dan instrumen pengentasan kemiskinan.

Koperasi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koperasi di lebih dari 70.000 desa di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyebut program ini sebagai upaya integratif antara pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi lama, dan pengembangan usaha lokal berbasis potensi desa.

Langkah pemerintah dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih pun menuai apresiasi dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan yang adil dan terjangkau. Program ini dianggap sebagai terobosan strategis yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dan menciptakan kemandirian ekonomi lokal.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menilai koperasi dapat menjadi solusi pemberdayaan buruh tani dan kelompok miskin ekstrem, yang jumlahnya mendominasi dalam basis Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN). 

”Penguatan koperasi akan memberi dampak signifikan dalam membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan pendapatan warga desa.” Jelasnya.

Peluncuran nasional KopDes Merah Putih dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui alokasi dana desa serta akses modal dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan kisaran modal awal Rp3 hingga Rp5 miliar per koperasi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kehadiran koperasi sebagai alat negara dalam memberi akses ekonomi yang adil dan legal bagi masyarakat desa.

Menurutnya, koperasi dapat menjadi alternatif yang sehat dari praktik rentenir, tengkulak, dan pinjaman daring ilegal yang kerap menjebak masyarakat desa dalam lingkaran utang.

“Dengan dukungan semua pihak, koperasi bisa menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menciptakan ekosistem usaha yang lebih mandiri, dan menguatkan daya tahan masyarakat desa terhadap gejolak ekonomi.” Ujarnya. 

Dengan peluncuran yang semakin dekat, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, memperkuat posisi desa sebagai pusat produksi dan kemandirian ekonomi nasional. Program ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan berbasis rakyat, tetapi juga langkah konkret menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

(Red)

Perkuat Hubungan Bilateral dengan Singapura, Presiden Prabowo Sukses Laksanakan Leader’s Retreat Perdana

Singapura – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sukses melaksanakan kunjungan kenegaraan perdananya ke Singapura sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu, yang ditandai dengan pelaksanaan Leaders’ Retreat tahunan bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara di tengah dinamika geopolitik kawasan.

Dalam sambutannya, Perdana Menteri Lawrence Wong menyampaikan penghargaan atas kehadiran Presiden Prabowo dan menyebut Leaders’ Retreat kali ini sebagai tonggak sejarah baru hubungan bilateral kedua negara.

“Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda sekalian di Singapura, dan ucapan selamat datang khusus kepada Pak Presiden atas kunjungan kenegaraan perdana Anda ke Singapura. Kita sudah sering bertemu sebelumnya, tetapi kunjungan ini istimewa karena ini adalah kunjungan kenegaraan pertama kita, dan saya senang kita menggabungkannya dengan Leaders' Retreat tahunan kita, yang juga merupakan tradisi khusus antara kedua negara kita." Kata PM Wong.

PM Wong juga menyinggung hubungan erat yang telah terjalin sejak era kepemimpinan sebelumnya. Kedua pemimpin pun sepakat untuk menjadikan pertemuan ini sebagai pijakan awal dalam memperkuat kemitraan strategis yang adaptif terhadap tantangan dan peluang di era baru kawasan.

“Jadi Leaders’ Retreat tahun ini merupakan yang pertama bagi kita berdua dalam kapasitas kita saat ini, dan saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda, Pak Presiden, dan delegasi Anda, serta para menteri dan pejabat Anda untuk memetakan jalan baru ke depan di era baru hubungan bilateral antara kedua negara kita." Ucap PM Wong.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat pemerintah Singapura. Ia menekankan bahwa kehormatan yang diberikan, termasuk penyambutan langsung oleh PM Wong di bandara, mencerminkan eratnya hubungan dan rasa saling menghormati antara kedua negara.

“Saya rasa hal ini menandakan tingginya nilai yang kami berikan pada hubungan dan persahabatan antara Singapura dan Indonesia.” Ujar Presiden Prabowo.

Pertemuan bilateral yang berlangsung hangat dan produktif ini sukses dilakasanakan dan telah menghasilkan 19 kesepakatan kerja sama strategis lintas sektor, mulai dari pertahanan, ekonomi digital, pendidikan, hingga transisi energi.

“Leaders’ Retreat kali ini menurut saya sangat produktif dan sangat sukses. Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif, empat mata, dan kami menghasilkan 19 hasil di banyak sektor kerja sama dalam retret tahun ini.” Pungkas Presiden Prabowo.

(Red)

Presiden Prabowo Akhiri Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, DPR Apresiasi Keputusan Tegas dan Adil

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan status kepemilikan empat pulau yang selama ini menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025), pemerintah memutuskan bahwa keempat pulau tersebut sah secara administratif milik Pemerintah Provinsi Aceh.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

“Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh.” Kata Prasetyo.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menelaah dokumen dan data pendukung dari kedua belah pihak. Berdasarkan hasil verifikasi, keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh." Ujar Prasetyo.

Langkah tegas Presiden Prabowo mendapat apresiasi dari anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub. Ia menyambut positif keputusan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang adil dan berpihak pada data.

“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mengambil sikap tegas dan adil. Empat pulau tersebut memang milik Aceh, dan kini secara resmi telah diakui sebagai bagian dari wilayah kami.” Kata Muslim.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut berdasarkan bukti autentik dari Pemerintah Aceh, sementara Sumatera Utara tidak memiliki dokumen pendukung klaim kepemilikan mereka. “Sumut tidak punya bukti kuat.” Tegasnya.

(Red)

Pemerintah Terus dorong Program Listrik Desa Hingga 2029

Jakarta || Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses energi melalui percepatan Program Listrik Desa (LISDES) yang ditargetkan tuntas pada tahun 2029. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyediaan energi tidak sekadar soal kebutuhan, tetapi juga bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh desa yang belum memiliki listrik segera teraliri, dimulai bertahap sejak tahun ini hingga tuntas pada 2029.

“Bagi saya, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan dari Aceh sampai Papua.” Ujar Bahlil.

Bahlil juga menambahkan bahwa Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit hingga 69,5 GW pada 2034, dengan 76 persen bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

“Kini PLN membangun jaringan terlebih dahulu agar pembangkit EBT bisa langsung dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani anggaran. Jadi kita pasang jaringan dulu.” Jelas Bahlil.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu mengatakan melalui LISDES, pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat teraliri listrik dengan kualitas yang andal dan ramah lingkungan.

“Listrik bukan hanya soal penerangan. Ini soal pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan masa depan. Dengan listrik, masyarakat desa bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju.” Ucap Jisman.

Kementerian ESDM berharap agar PLN dapat menjalankan program tersebut untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan program listrik desa.

“Ini sangat penting, karena sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada saudara kita yang belum menikmati listrik.” Pungkas Jisman.

Dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan mencapai 100% rasio elektrifikasi desa pada 2029, menjadi tonggak penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

(Red)

Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Hasilkan Kerja Sama Strategis dengan Singapura

Singapura || Kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Singapura menandai babak baru dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara. Dalam rangkaian agenda resmi yang berlangsung di Parliament House, Singapura, Presiden Prabowo menyaksikan langsung penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) strategis antara Indonesia dan Singapura.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang memberikan sambutan hangat dan penuh rasa hormat. Presiden Tharman mengapresiasi kehadiran Prabowo dalam kunjungan kenegaraan perdananya, sekaligus mengenang kedekatan dan hubungan baik yang telah lama terjalin antara Prabowo dan Singapura.

“Terima kasih telah menghormati kami dengan kunjungan Anda. Kami sangat menantikannya, tetapi saya harus mengatakan Anda adalah teman lama Singapura. Anda mengenal kami dengan sangat baik.” Ucap Presiden Tharman dalam sambutannya.

Puncak dari kunjungan ini adalah digelarnya pertemuan tingkat tinggi Leader’s Retreat yang mempertemukan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Dalam forum tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk kerja sama ekonomi, energi bersih, pertahanan, dan ketahanan pangan. Pertemuan ini menghasilkan 19 kesepakatan kerja sama lintas sektor.

“Leader’s Retreat kali ini menurut saya sangat produktif dan sangat sukses. Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif, empat mata, dan kami menghasilkan 19 hasil di banyak sektor kerja sama dalam retret tahun ini.” Ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers usai pertemuan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, yang mendampingi langsung Presiden Prabowo dalam seluruh rangkaian pertemuan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah MoU yang ditandatangani mencakup kerja sama pengembangan energi ramah lingkungan, termasuk perdagangan listrik bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas (carbon capture and storage), serta pembangunan kawasan industri hijau di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, disepakati juga nota kesepahaman di bidang keamanan pangan dan teknologi pertanian, mencakup program pengembangan petani muda dan pertukaran praktik terbaik di sektor agrikultur.

“Terkait dengan semua MoU ini, Kementerian Hukum sudah pasti akan memberikan supporting, baik terkait Danantara, ESDM, Perumahan dan juga Pangan.” Tegas Supratman.

Kunjungan kenegaraan ini dinilai sebagai momentum penting untuk mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang selama ini telah terjalin erat. Selain memperluas jangkauan kerja sama, langkah ini juga menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong diplomasi aktif di kawasan dan memperkuat posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik regional dan global.

Agenda kunjungan ini sekaligus menjadi sinyal kuat atas keseriusan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjalin kolaborasi erat dengan mitra strategis seperti Singapura dalam bidang energi bersih, pertahanan, dan pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi rendah karbon.

Dengan hasil konkret yang dihasilkan dalam kunjungan ini, Indonesia dan Singapura kian menunjukkan peranannya sebagai mitra regional yang solid dan visioner menuju masa depan kawasan yang lebih stabil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

(Red)

Pemerintah Pacu Pemanfaatan Energi Surya untuk Swasembada Energi

Jakarta || Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah tengah memacu pemanfaatan energi surya secara masif sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional menuju swasembada energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

“Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam. Oleh karena itu, kita pastikan pengembangan EBT dilakukan sesuai potensi lokal dan kebutuhan di setiap wilayah. Dari Sumatra hingga Papua kita dorong agar semua wilayah tumbuh dengan energi bersih.” Ujar Bahlil di Jakarta.

Pengembangan PLTS akan difokuskan di wilayah dengan intensitas radiasi matahari tinggi seperti Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), serta kawasan timur Indonesia yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Di wilayah Jamali sendiri, kapasitas pengembangan EBT mencapai 19,6 GW, dengan PLTS menjadi porsi terbesar sebesar 10,9 GW.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara meskipun kontribusinya secara nasional lebih kecil yakni sekitar 2,3 GW. Ia menegaskan bahwa perencanaan kali ini jauh lebih konkret dan akuntabel karena telah mencakup titik lokasi pembangunan hingga timeline implementasi.

“Sekarang lokasi dan jadwal pembangunan sudah jelas. Tidak seperti dulu yang masih umum. Kabupaten mana, tahun berapa mulai dibangun, semuanya terang.” Ungkap Bahlil.

Selain PLTS, pengembangan pembangkit EBT juga mencakup PLTA sebesar 11,7 GW, energi angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta tenaga nuklir 0,5 GW. Seluruh pembangkit tersebut akan diperkuat dengan sistem penyimpanan energi (energy storage) sebesar 10,3 GW, yang terdiri dari PLTA pumped storage (6 GW) dan battery energy storage system atau BESS (4,3 GW).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN siap menjalankan seluruh target dan strategi yang telah dirumuskan dalam RUPTL, termasuk percepatan pembangunan PLTS sebagai ujung tombak transisi energi.

“PLN siap menjalankan seluruh rencana dalam RUPTL ini sebagai langkah nyata transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emissions demi memperkuat keandalan listrik nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi lokal untuk mewujudkan swasembada energi.” Kata Darmawan.

Lebih lanjut, Darmawan menekankan bahwa keberhasilan implementasi RUPTL akan sangat menentukan kemampuan Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca serta membangun ekosistem ketenagalistrikan yang berkelanjutan.

Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pemerintah pun terus mendorong partisipasi sektor swasta, BUMN, serta masyarakat dalam percepatan transisi energi berbasis surya.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar kita benar-benar bisa mewujudkan kemandirian energi nasional.” Pungkas Bahlil.

(Red)

Koperasi Merah Putih Bukti Nyata Pemerintah Hadirkan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta || Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Salah satu buktinya adalah melalui pendirian dan pengembangan Koperasi Merah Putih, sebuah langkah strategis yang menjadikan koperasi sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi rakyat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Jadi sekarang harusnya manfaat semuanya dirasakan oleh warga, dirasakan oleh anggotanya.” Ujar Bima Arya.

Menurut Bima Arya, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, kelautan, dan pengairan. Melalui koperasi, potensi-potensi ini dapat dikelola secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Insyaallah akan dibuat lebih kencang lagi, akan diikhtiarkan lebih efektif lagi dengan serentak pembentukan Koperasi Merah Putih.” Tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, koperasi merupakan wadah ideal untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari bawah, sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih berkeadilan.

"Koperasi Merah Putih bukan hanya simbol, tetapi gerakan nyata untuk menghadirkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Kita perlu koperasi yang hidup dan aktif di desa-desa serta kelurahan-kelurahan, yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga." Ucap Eddy.

Eddy menegaskan koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah.

"Kita harus pastikan Koperasi Merah Putih ini memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, hingga ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha mikro. Koperasi harus jadi tempat belajar, bertumbuh, dan berjejaring." Katanya.

Eddy juga menekankan penguatan koperasi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

"Koperasi Merah Putih adalah rumah besar ekonomi rakyat. Mari kita jaga dan kembangkan bersama. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan, soal harga diri bangsa." Tutupnya.

Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius menghadirkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

(Red)

Danantara Pastikan Distribusi Dividen Secara Transparan

Jakarta || Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan pembagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Danantara telah dilakukan secara transparan dan tata kelola yang baik. 

Menurut Mahendra, OJK tidak mengatur secara khusus besaran dividen yang dibagikan maupun rasio dividen bagi lembaga jasa keuangan, termasuk BUMN.

Mahendra Siregar menyebutkan pembagian dividen yang dilakukan BUMN harus menerapkan tata kelola baik termasuk mengedepankan aspek transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham.

"Dalam hal BUMN yang dimaksud merupakan emiten dan perusahaan publik, maka pembagian dan pembayaran dividen mengutamakan aspek keterbukaan serta mengikuti aturan yang berlaku di pasar modal." Kata Mahendra.

Menurut Mahendra, ada sejumlah ketentuan yang mengatur bank wajib memiliki kebijakan dividen berupa besaran dividen yang dibagikan dan pertimbangan dalam pembagian dividen itu.

Kemudian dalam pembagian dan pertimbangan dividen itu, maka lembaga jasa keuangan atau dalam hal ini bank harus memperhatikan kondisi kinerjanya, baik untuk pemenuhan ekuitas dan penguatan permodalan sesuai ketentuan, rencana penguatan dan pengembangan ke depan, serta untuk meningkatkan daya saing.

"Nah, seluruh kebijakan dividen tadi dikomunikasikan kepada pemegang saham. Terkait dengan perbankan, maka hal itu semua merupakan ketentuan dalam POJK 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum." Ujar Mahendra.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan pihaknya sudah menyetujui penunjukkan salah satu BUMN yang ditetapkan menjadi Holding Investasi Danantara.

BUMN yang belum diungkapkan namanya itu memang selama ini bergerak di bidang investasi, sehingga ditunjuk sebagai Holding Investasi Danantara alias Danantara Investment Management.

"Saya sudah tanda tangan. Nanti proses, mudah-mudahan 1-2 minggu jadi." Kata Erick.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar seluruh investasi Danantara memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik untuk investasi sektor hilirisasi hingga energi bersih.

“Penekanan di tata kelola, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Juga ditekankan agar BUMN ini menjadi lebih baik dan menjadi penggerak, terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan.” Kata Rosan.

Kepercayaan yang dibangun melalui transparansi ini diyakini akan mendukung pertumbuhan investasi jangka panjang Danantara serta meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional.

Dengan komitmen kuat terhadap tata kelola yang baik, Danantara terus berupaya menjadi badan pengelola investasi yang dipercaya dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

(Red)

Stimulus Ekonomi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025

Jakarta || Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah konkret untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan sinyal perlambatan domestik. Meskipun Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2025 dari 4,9% menjadi 4,7%, pemerintah optimistis mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% melalui serangkaian program stimulus yang tepat sasaran.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, mengungkapkan bahwa perlambatan ekonomi sudah mulai terasa sejak awal tahun 2025. Kuartal pertama biasanya dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi karena momentum Lebaran

“Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2025 memang cukup mengkhawatirkan, yang hanya di kisaran 4,87%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal I tahun 2024 sebesar 5,11%, jelas terjadi penurunan.” Ujarnya.

Ajib juga menyoroti indikator lain yang menunjukkan pelemahan, yaitu PMI Manufaktur. Pada bulan April dan Mei, PMI tercatat masing-masing di angka 46,7 dan 47,4, yang menunjukkan kondisi kontraksi industri.

“Konstraksi PMI Manufaktur ini secara umum memberikan gambaran dan menjadi indikator penurunan daya beli masyarakat.” Katanya. 

Menurutnya, ada empat faktor utama yang menyebabkan pelemahan ekonomi. Pertama, penurunan kemampuan konsumsi masyarakat akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatnya angka kemiskinan.

“PHK sejak awal tahun sudah menyentuh lebih dari 70.000 pada kuartal pertama, dan dengan standar World Bank, tahun 2024 kemiskinan mencapai 60,3%.” Jelasnya.

Faktor kedua adalah rendahnya penerimaan pajak dan program efisiensi belanja pemerintah. Penghematan belanja negara berdampak negatif terhadap perekonomian.

“Penerimaan pajak kuartal I hanya 14,7% dari target, padahal idealnya adalah 20%.” Lanjut Ajib. 

Sementara faktor ketiga yakni yang berasal dari luar negeri. Contohnya adalah kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

“Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Trump membuat permintaan barang, terutama dari Amerika, mengalami penurunan sejak April.” Paparnya.

Sedangkan faktor keempat, menurut Ajib, adalah struktur investasi yang terlalu terkonsentrasi pada sektor padat modal. 

“Dibandingkan tahun 2014, di mana tiap Rp 1 triliun investasi bisa menyerap 4.000 tenaga kerja, pada tahun 2024 hanya sekitar 1.000 tenaga kerja. Artinya, multiplier effect terhadap lapangan kerja kurang maksimal.” Katanya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret pada semester kedua 2025. Program stimulus ekonomi yang fokus dengan pola Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan efektif meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendongkrak daya beli

“Pemerintah harus mendorong BLT dan meningkatkan belanja negara yang lebih tepat sasaran.” Tegas Ajib.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip spending better_ dalam pengelolaan belanja negara. 

“Pemerintah harus fokus dengan _pro job creation,_ ketahanan pangan, dan energi. Ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.” Ujarnya.

Meski tantangan masih ada, Ajib tetap optimistis dan yakin bahwa pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi 2025 di angka minimal 5%.

“Hal ini akan menjadi pondasi yang positif menjelang memasuki tahun 2026, di mana pemerintah sudah mempunyai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif di kisaran 5,2%–5,8%.” Ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 tetap di kisaran 5%. 

“Stimulus Ekonomi Q2-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri yang dipimpin Menko Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wamen dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Rakortas telah menyepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025.” Tutur Susiwijono.

(Red)

Sinergi Lintas Lembaga Genjot Program MBG untuk Generasi Sehat Papua

Jayapura || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dioptimalkan pelaksanaannya di Papua dengan menyasar kelompok utama: ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (Baduta) melalui koordinasi antar-lembaga, serta siswa sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari upaya nasional menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Kepala Wilayah Papua, Sarles Brabar, mengonfirmasi adanya kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

“Kita itu mengurus ibu hamil, ibu menyusui dan Baduta untuk memperoleh gizi yang seimbang.” Ujar Sarles.

Sarles menekankan bahwa seluruh dapur MBG yang tersebar di kota dan kabupaten di Papua wajib berkoordinasi dengan BKKBN atau Kemendukbangga agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran.

“Kolaborasi ini bentuk sinergi kami dengan BGN.” Tambahnya.

Tak hanya fokus pada gizi, Sarles juga menyoroti pendekatan pemerintah terkait Program Keluarga Berencana (KB). Ia menegaskan bahwa Pemerintah mendorong perencanaan keluarga yang sehat dan terencana guna memastikan kesejahteraan ibu dan anak. 

Sementara itu, Program MBG di Kabupaten Merauke kembali berjalan sejak 28 Mei 2025, setelah dilakukan evaluasi teknis untuk peningkatan mutu layanan. Di sejumlah sekolah, kembalinya program ini disambut antusias oleh siswa, guru, dan orang tua.

“Kami senang sekali MBG sudah kembali. Anak-anak jadi lebih semangat ke sekolah. Mereka suka karena bisa makan bersama teman-teman.” Ujar Herni Pasoluran, guru dan penanggung jawab program MBG di SD Don Bosco Budhi Mulia, Merauke.

Herni mengungkapkan bahwa selama program terhenti, pihak sekolah harus mengingatkan orangtua agar menyiapkan bekal. Selama jeda pelaksanaan, sekolah mengingatkan pentingnya bekal bergizi dari rumah sebagai bagian dari edukasi gizi keluarga.

Kepala SMK Negeri 1 Merauke, Mariana Lusi Lalong, juga mengapresiasi keberlanjutan program tersebut. Ia menilai MBG sangat berdampak terhadap konsentrasi belajar siswa.

“Anak-anak lebih fokus belajar kalau perutnya tidak kosong. Kami harap program ini terus berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.” Tuturnya.

Program MBG di Papua menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam menangani persoalan gizi dan ketimpangan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses terbatas. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen yang konsisten, program ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi tumbuh kembang anak-anak Papua dan generasi penerus bangsa.

(Red)