Pemkab Banyuasin dan Universitas Kader Bangsa Gelar Implementasi Perjanjian Kerja Sama

 Realitaterkini.com 👇👇

Palembang - Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya dalam mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif dengan memperkuat sinergi bersama Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang. Langkah ini diwujudkan melalui agenda Silaturahmi serta Implementasi Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama yang digelar di Kampus UKB Palembang. Jumat (17/04)

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan karpet merah bagi para Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat umum di Banyuasin untuk mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Kader Bangsa Dr. Hj. Irzanita Wathan, S.H., S.E., SKM., M.M., M.Kes.. menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari komitmen panjang yang telah dibina sejak lama.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah poin strategis yang melibatkan berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, di antaranya bersama Bappeda Litbang, kerja sama difokuskan pada pengembangan sektor penelitian dan riset untuk mendukung pembangunan daerah, dengan Dinas Kesehatan fokus diarahkan pada upaya peningkatan akses kesehatan serta peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan, seperti bidan dan perawat. 

Melalui BKPSDM Pemkab mendorong para ASN untuk melakukan peningkatan jenjang pendidikan, mulai dari diploma hingga pascasarjana di UKB guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih profesional.

Lebih lanjut, Sekda Erwin, dalam arahannya, mengajak seluruh pegawai dan masyarakat Banyuasin untuk memanfaatkan akses pendidikan di UKB, mengingat lokasinya yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan wilayah Banyuasin.

Melalui implementasi PKS ini, kedua belah pihak berharap dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pengembangan institusi pendidikan di Sumatera Selatan.

Hadir dalam giat ini Rektor Universitas Kader Bangsa (UKB) Dr. dr. Fika Minata Wathan, M.Kes, Wakil Rektor III UKB Pelembang Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd., Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Provinsi Sumatera Selatan Hj. Tuti Rusdiana, SKM, M.Kes, Kepala BKPSDM Dr. Ir. Izro Maita, M.Si., Kabag Tapem dan Kerjasama Fujianto, S.I.P., M.Si, Plt Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin dr. Indah Deryane, M.Kes, M.Si Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Dr. Iwan Adiratmoko S.Hut., M.Si, Perwakilan Kabag Hukum Setda Banyuasin Eka Nurdiansyah, S.H.

*Man*

Cegah Kelangkaan BBM dan Penimbunan, Piket Pawas Polres Banyuasin Pimpin Patroli Gabungan Samapta dan Lantas di SPBU Km 52

 Realitaterkini.com 👇👇

Banyuasin – Dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Piket Pawas) dan Pamapta Polres Banyuasin melaksanakan kegiatan patroli dan monitoring di sejumlah objek vital, khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pada Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai ini dipimpin langsung oleh Piket Pawas dan Pamapta Polres Banyuasin, dengan melibatkan personel gabungan dari Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) dan Satuan Samapta (Sat Samapta), Sasaran utama patroli adalah SPBU yang berada di Km 52, Banyuasin. Dalam operasinya, tim gabungan menggunakan kendaraan roda empat (R.4) dan roda dua (R.2) untuk menjangkau area sekitar SPBU secara lebih maksimal dan fleksibel.

Perwira Pengawas (Pawas) yang memimpin kegiatan dalam laporannya kepada Kapolres Banyuasin menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, pemantauan dan monitoring dampak kenaikan harga BBM di lapangan. Kedua, patroli di objek vital (SPBU) oleh personel Samapta guna mencegah potensi praktik penimbunan BBM ilegal serta meniadakan potensi gangguan kamtibmas. Ketiga, personel Lantas bertugas memastikan antrean kendaraan masyarakat di SPBU berjalan tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar Km 52.

"Kami hadir dengan kekuatan gabungan Samapta dan Lantas. Personel Samapta fokus pada pencegahan gangguan keamanan dan penimbunan BBM, sementara personel Lantas mengatur antrean kendaraan agar tidak terjadi kemacetan panjang. Keduanya sinergis untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib," ujar Piket Pawas dalam laporan tertulisnya.

tujuan dari patroli dan monitoring ini Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat melalui kehadiran Polri di tengah masyarakat, mengantisipasi kelangkaan BBM, mencegah penimbunan BBM, sekaligus mencegah dan meniadakan potensi gangguan kamtibmas.

Terciptanya dan terpeliharanya situasi yang aman, nyaman, dan tertib di lokasi SPBU Km 52 Banyuasin.

Kehadiran personel Polri secara preventif, yang dipimpin langsung oleh perwira pengawas, dirasakan langsung oleh masyarakat yang sedang mengisi BBM. Hingga kegiatan berakhir, situasi di SPBU Km 52 Banyuasin dilaporkan terkendali, tidak ditemukan indikasi penimbunan BBM, serta arus lalu lintas di sekitar lokasi berjalan lancar berkat pengaturan dari personel Sat Lantas dan pengawasan dari personel Sat Samapta.

Patroli serupa akan terus ditingkatkan secara rutin mengingat dinamika harga BBM yang dapat memicu berbagai potensi gangguan keamanan dan kemacetan lalu lintas. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, serta mematuhi arahan petugas di lapangan.

*Man*

Polres PALI Gelar Forum Konsultasi Publik, Wujud Komitmen Layani Masyarakat Lebih Baik

PALI – Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (Polres PALI) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sukses menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun Anggaran 2026. Acara yang bertajuk "Upaya Optimalisasi Kualitas dan Kinerja Pelayanan Publik" ini digelar di Ruang Vicon Polres PALI, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bukti nyata keseriusan Polri dalam menghadirkan pelayanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat.

Forum tersebut berlangsung hangat dan konstruktif, dihadiri langsung oleh Wakapolres PALI Kompol Kusyanto, S.H., didampingi oleh Kabag Ren Kompol Yusuf Solehat, S.H., M.M., serta para Kepala Satuan Fungsi dan pejabat utama Polres PALI lainnya. Turut hadir pula Sekretaris DPMPTSP Kabupaten PALI Muhammad Ichsan, S.Pd., M.M., Ketua STIT Mamba’ul Hikam PALI Dr. KH. M. Erlin Susri, S.Sos.I., M.Pd.I., serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya.

Membangun Jembatan Komunikasi Dua Arah

Dalam sambutannya, Wakapolres PALI Kompol Kusyanto menegaskan bahwa FKP bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik.

“Forum ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Ini menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi dua arah, menyerap aspirasi, masukan, hingga kritik membangun demi perbaikan kinerja ke depannya,” ujar Kompol Kusyanto.

Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik adalah “wajah” dari institusi Polri. Oleh karena itu, peningkatan kualitas harus terus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun adaptasi terhadap teknologi digital.

Senada dengan itu, Kabag Ren Polres PALI Kompol Yusuf Solehat menjelaskan bahwa forum ini menjadi instrumen vital sebagai jembatan antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Inovasi Layanan dan Sinergi Antar Instansi

Acara juga dimeriahkan dengan pemaparan inovasi layanan dari berbagai instansi. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten PALI, Muhammad Ichsan, memaparkan kemajuan pelayanan perizinan berbasis teknologi melalui berbagai aplikasi seperti OSS, SiCANTIK Cloud, hingga SP4N-LAPOR! yang memudahkan akses masyarakat.

Sementara itu, Ketua STIT Mamba’ul Hikam, Dr. KH. M. Erlin Susri, menyoroti pentingnya pelayanan publik sebagai wujud tanggung jawab moral pemerintah dan aparat kepada masyarakat.

Dalam sesi presentasi inovasi kepolisian, Kasat Lantas IPTU Selda Audina memperkenalkan layanan SICETAR (SIM Cetak dan Antar). Sebuah terobosan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan pembuatan SIM yang lebih cepat, efisien, dan transparan, bahkan dengan layanan antar sampai ke tangan pemohon.

Tak hanya soal administrasi, Kasat Intelkam IPTU Eko Purnomo juga menegaskan pentingnya sinergi antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Hal ini didukung oleh penjelasan KA SPKT IPTU Maryono yang menekankan kesiapan layanan darurat 110 yang siap melayani masyarakat selama 24 jam penuh.

Suasana Kondusif, Hasilkan Langkah Konkret

Kegiatan berjalan aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Polres PALI berharap dapat terus memperbaiki diri dan menghadirkan pelayanan prima. Diharapkan sinergi yang terbangun ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan situasi yang aman, nyaman, serta pelayanan yang semakin memuaskan di Kabupaten PALI.

Bhabinkamtibmas Polsek Air Kumbang Gerakkan Masyarakat Desa Rimba Jaya Dukung Program Swasembada Pangan Nasional

 Realita terkini.com 👇👇

Banyuasin – Dalam upaya mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Air Kumbang melalui peran aktif Bhabinkamtibmas terus melakukan pendekatan humanis dan edukatif kepada masyarakat.

Pada hari Jumat (17/04/2026) siang, mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai, Bhabinkamtibmas Desa Rimba Jaya, Brigpol Alba Kamiba, menggelar kegiatan himbauan dan penggerakan masyarakat di Desa Rimba Jaya, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana aman dan kondusif tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan serta mengajak warga desa agar berpartisipasi aktif dalam Program P2B (Program Percepatan Peningkatan Produksi Pangan Berkelanjutan). Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung visi besar Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan **Swasembada Pangan Nasional**.

Dalam arahannya, Brigpol Alba Kamiba menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat, mulai dari petani, kelompok tani, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi lahan pertanian yang ada. Ia juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi utama bagi stabilitas nasional.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung program ini. Mari kita manfaatkan lahan yang tersedia dengan baik, karena swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga kita semua sebagai masyarakat," ujar Brigpol Alba di sela-sela kegiatannya.

Sepanjang kegiatan berlangsung, situasi di Desa Rimba Jaya terpantau aman, tertib, dan kondusif. Masyarakat menyambut baik himbauan yang disampaikan dan berkomitmen untuk turut mendukung program percepatan produksi pangan tersebut.

Kapolsek Air Kumbang melalui laporan resmi yang disampaikan kepada Kapolres Banyuasin menegaskan bahwa kegiatan Bhabinkamtibmas seperti ini akan terus digencarkan sebagai bentuk sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mengawal program-program pembangunan nasional di tingkat desa.

*Man*

Ribuan Massa Bakal Turun ke Jalan, LSM APM Desak Transparansi Rekrutmen PDSI-PDC

PRABUMULIH – Suasana Kota Prabumulih diprediksi akan ramai oleh aksi massa pada Selasa, 21 April 2026. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Peduli Masyarakat (APM) memastikan akan menggelar demonstrasi besar-besaran di kawasan Bawah Kemang, tepatnya di depan Kantor PHR Zona 4. Aksi ini merupakan bentuk protes keras dan penyampaian aspirasi yang ditujukan kepada pihak manajemen PDSI–PDC serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.

Aksi damai ini diproyeksikan akan dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat. Inti dari unjuk rasa ini adalah keresahan mendalam atas dugaan ketidakjelasan dan kurangnya keterbukaan dalam mekanisme penerimaan atau rekrutmen tenaga kerja di lingkungan perusahaan migas tersebut.

Ketua DPD LSM APM, Abi Rahmat Rizki, menegaskan bahwa seluruh persiapan teknis, konsolidasi, dan koordinasi telah rampung dilakukan. Hal itu disampaikannya usai memimpin rapat strategis di basecamp organisasi.

“Tanggal 21 April sudah kami tetapkan sebagai waktu pelaksanaan. Massa yang turun diperkirakan jumlahnya sangat besar. Ini adalah wujud nyata dari kegelisahan masyarakat yang sudah lama tertahan terkait proses rekrutmen yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat,” ujar Abi dengan tegas.

Menurut Abi, proses perekrutan yang selama ini berjalan sering kali menuai sorotan tajam. Ia menyoroti adanya indikasi praktik yang dinilai tidak sehat, termasuk maraknya isu dan dugaan kuat mengenai adanya sistem “jatah” atau kuota tertentu yang beredar luas di tengah masyarakat.

“Secara formalitas memang dikatakan terbuka dan melalui seleksi ketat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan dugaan adanya pengaturan atau sistem jatah. Inilah yang akhirnya menimbulkan kekecewaan mendalam dan rasa ketidakadilan di kalangan pencari kerja,” jelasnya.

Abi menegaskan, demonstrasi ini bukan sekadar aksi simbolis. Lebih dari itu, ini adalah bentuk desakan agar dilakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap sistem yang sedang berjalan.

“Kami tidak hanya ingin protes, tapi kami ingin ada perbaikan yang nyata. Transparansi itu tidak cukup hanya diucapkan dalam kata-kata, tetapi harus benar-benar dibuktikan dalam praktik nyata,” tegasnya.

Salah satu tuntutan utama yang didorong adalah perlunya keterlibatan pihak independen dalam mengawasi setiap tahapan seleksi ke depannya. Hal ini dianggap vital untuk mencegah potensi penyimpangan atau praktik KKN.

“Pengawasan independen sangat diperlukan agar prosesnya berjalan objektif, bersih, dan bisa dipercaya oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.

Selain soal keterbukaan, isu prioritas bagi tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian utama. LSM APM menilai bahwa masyarakat Prabumulih belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan yang adil untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka sendiri.

“Tenaga kerja lokal harus diutamakan. Jangan sampai warga asli daerah ini hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ucapnya.

Abi juga mengingatkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Dalam aksi nanti, LSM APM membawa sejumlah tuntutan konkret, mulai dari keterbukaan data proses rekrutmen, penghapusan dugaan praktik “jatah”, pelibatan pengawas independen, hingga jaminan prioritas bagi putra-putri daerah. Massa juga berencana meminta penjelasan langsung dari pihak PDSI–PDC dan Disnaker.

“Kami berharap ada penjelasan yang jelas dan solusi konkret agar persoalan ini tidak terus berlarut,” katanya.

Meski melibatkan massa dalam jumlah besar, Abi memastikan bahwa aksi ini akan berlangsung secara tertib, damai, dan tetap menjaga situasi kondusif.

“Aksi ini murni untuk menyampaikan aspirasi demi keadilan dan perbaikan bagi masyarakat,” tutupnya.

Gaspol Infrastruktur dan Energi Hijau, Bupati Askolani Bahas Pelabuhan Tanjung Carat dan Bio Avtur di Kemenhub

Realitaterkini.com👇👇

Jakarta - Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H. melakukan silahturahmi dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI terkait dengan adanya pembangunan Dermaga Internasional Tanjung Carat di Wilayah Kab. Banyuasin. Tak hanya itu, Bupati Banyuasin juga melakukan koordinasi terkait dengan adanya pembangun Pabrik Bio Avtur Bahan Bakar Pesawat Terbang yang telah dilakukan groudbreaking beberapa waktu yang lalu. 

Silahturahmi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Perhubungan RI tersebut merupakan wujud dari komitmen untuk menciptakan adanya lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus meningkatkan ekosistem hijau yang terbaharukan.

Pada kesempatan ini, Bupati Banyuasin langsung disambut hangat oleh Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi serta didampingi oleh Kepala Perangkat Daerah Banyuasin, Kepala Bappeda dan Litbang Banyuasin, Dr. dr. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua., Plt Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin, Ir. Zakirin, S.E., M.M. CGCAE., Kepala Dinas PUPR Banyuasin, Ir. H. Mohd. Riyan A.S, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng., Kepala DPMPTSP, Rayan Noerdinsyah, S.STP, M.Si., dan turut hadir pihak dari PT. Green Power Palembang. 

Silahturahmi dan koordinasi berlangsung di Ruang Holding Kementerian Perhubungan, Kamis (16/4). Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan pelabuhan tersebut. Ia optimistis proyek ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Banyuasin.

Selain itu, kerjasama dengan PT. Green Power Palembang terkait dengan bahan bakar bio avtur pesawat terbang, merupakan kunci dari energi merupakan langkah konkret dalam mendukung transisi energi menuju energi bersih dan ramah lingkungan. Pengembangan bio avtur sebagai bahan bakar pesawat berbasis bahan kelapa dinilai memiliki prospek besar, tidak hanya dalam mendukung industri penerbangan yang lebih hijau, tetapi juga dalam menciptakan rantai ekonomi baru berbasis sumber daya lokal. 

*Man*

176 Jamaah Calon Haji Banyuasin Siap Berangkat, Pemkab Pastikan Seluruh Persiapan Matang

 Realita terkini.com 👇👇

Pangkalan Balai – Pemerintah Kabupaten Banyuasin memastikan kesiapan keberangkatan Jamaah Calon Haji tahun 1447 H/2026 berjalan optimal melalui rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sekda dan dipimpin langsung oleh Kabag Kesra Banyuasin, Sashadiman Ralibi, S.Ag., M.Si, Kamis (16/04).

Sebanyak 176 Jamaah Calon Haji asal Banyuasin yang berasal dari 19 kecamatan dijadwalkan berangkat dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait.

Ia menambahkan bahwa jamaah akan mulai berkumpul di Masjid Al Amir pada pukul 10.00 WIB, sebelum diberangkatkan menuju Asrama Haji pada pukul 14.30 WIB setelah melaksanakan salat dzuhur.

“Sebanyak lima bus telah disiapkan untuk mengangkut jamaah ke Asrama Haji. Bagi jamaah dari daerah yang jauh dan memiliki keterbatasan akses, juga telah disiapkan penginapan di rumah tahfidz dengan kapasitas 30 laki-laki dan 30 perempuan,” jelasnya.

Ia mengimbau para jamaah agar tidak membawa barang berlebihan, mengingat banyak jamaah yang berusia lanjut dan membutuhkan perhatian khusus selama perjalanan.

“Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran dalam keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci,” harapnya.

Selain itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Banyuasin, H. Ganda Riawan, M.Si, menyampaikan bahwa seluruh perlengkapan dan dokumen jamaah telah dipersiapkan dengan baik. Dari total jamaah, terdiri dari 75 laki-laki dan 101 perempuan.

“Secara umum, kesiapan jamaah sudah sangat baik, baik dari sisi administrasi maupun perlengkapan. Untuk kesehatan juga sudah dikoordinasikan bersama RSUD,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa jamaah Banyuasin akan tergabung dalam beberapa kelompok terbang (kloter), termasuk kloter 1, kloter 2, dan kloter 10, serta terdapat jamaah cadangan. Sementara itu, Petugas Haji Daerah (PHD) Banyuasin berjumlah tiga orang.

Dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan, Polres Banyuasin menyatakan kesiapan dalam melakukan pengawalan dan pengamanan jamaah hingga tiba di embarkasi. Dinas Perhubungan juga akan berkolaborasi dengan Satlantas untuk menyiapkan petugas di sejumlah titik strategis, seperti Simpang Y, Air Batu, area parkir Asrama Haji, serta Masjid Al Amir.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut dilibatkan dalam pengamanan, sementara pada  sektor kesehatan telah dinyatakan siap siaga. Dinas Komunikasi dan Informatika juga memastikan dukungan publikasi melalui pemasangan baliho serta peliputan kegiatan.

Dengan sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin optimis keberangkatan jamaah calon haji tahun 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.

*Man*