LSM APM Siap Kawal Kasus Dugaan Mark Up Lahan BLK Demi Tata Kelola Pemerintahan Bersih

PRABUMULIH – Dugaan praktik mark up dalam proses pengadaan lahan hibah untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, kini menjadi sorotan luas masyarakat. Perkara tersebut dikabarkan sudah masuk dalam tahap penanganan aparat penegak hukum (APH).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses penyidikan terus berjalan. Sejumlah pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dilaporkan telah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan guna memperjelas fakta di lapangan.

Merespons perkembangan ini, LSM Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara secara menyeluruh dan objektif. Jika terbukti ada unsur tindak pidana yang merugikan keuangan negara, seluruh pihak yang bertanggung jawab—termasuk yang diduga sebagai aktor intelektual—wajib diungkap sesuai aturan hukum yang berlaku.

Ketua Umum LSM APM, Adi Susanto, SE, menegaskan penegakan hukum harus berjalan transparan dan profesional, tidak boleh berhenti hanya pada pelaksana di lapangan.

“Kami minta perkara dugaan mark up lahan hibah BLK ini dituntaskan seadil-adilnya. Apabila terbukti merugikan negara, maka semua pihak yang terlibat, termasuk mereka yang berperan di balik layar, harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Adi.

Senada disampaikan Ketua DPD LSM APM, Abi Rahmat Rizki, yang berharap proses penyidikan berlangsung bebas dari intervensi pihak mana pun.

“Kasus ini harus dibuka secara terang-benderang. Masyarakat berhak tahu fakta sebenarnya. Jangan ada satu pun pihak yang lolos dari jerat hukum jika kelak terbukti bersalah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal LSM APM, Rendi Barlindo, menilai pengusutan ini penting sebagai wujud komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“LSM APM akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini. Kami juga berharap aparat penegak hukum secara berkala menyampaikan informasi perkembangan penyidikan kepada publik sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum terkait rincian perkembangan penyidikan maupun nama-nama pihak yang telah diperiksa. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hadiri Rembuk Stunting, Kapolsek Talang Ubi: Polri Siap Kawal Program Pemerintah

PALI – Kapolsek Talang Ubi diwakili Bhabinkamtibmas menghadiri kegiatan Rembuk Stunting dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting yang digelar di Kantor Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Selasa (28/7/2026). Kehadiran unsur Polri menjadi bukti nyata dukungan institusi terhadap program prioritas pemerintah dalam menekan angka stunting melalui kerja sama lintas sektor.

Kegiatan yang berlangsung pukul 14.00 hingga 16.30 WIB ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PALI Alfiddlota Dama, Tenaga Ahli Pendamping Desa Rifa Yanti, perwakilan Camat Talang Ubi Tris Marsandi, Kepala Desa Sungai Ibul Wahyudinia, Ketua BPD Dedi Yusmanto, Staf Puskesmas Talang Ubi Ira Wati, Am.Keb, Bhabinkamtibmas Aiptu Affandi Bay, SH, Babinsa Pelda Sugiarto, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat.

Rembuk Stunting merupakan forum musyawarah untuk merumuskan langkah strategis dan prioritas kegiatan dalam penanganan stunting di tingkat desa. Rangkaian acara meliputi pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan para pemangku kepentingan, pemaparan Kader Pembangunan Manusia, diskusi bersama tenaga kesehatan, penyusunan daftar usulan kegiatan, hingga penandatanganan berita acara kesepakatan.

Kapolsek Talang Ubi AKP Ardiansyah, SH menyampaikan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas adalah wujud komitmen Polri mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Polri siap mendukung penuh upaya pencegahan dan penanganan stunting. Sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DPMD PALI Alfiddlota Dama menilai kegiatan ini sebagai tahapan krusial agar program yang disusun tepat sasaran sesuai kebutuhan warga. “Melalui musyawarah ini kita sepakati langkah prioritas. Dengan gotong royong semua pihak, kami optimis angka stunting di daerah ini dapat terus menurun,” ujarnya.

Sepanjang pelaksanaan kegiatan terpantau aman, tertib, dan kondusif. Hasil kesepakatan dari forum ini diharapkan menjadi dasar penyusunan program yang lebih efektif guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mewujudkan generasi emas yang sehat dan unggul di Kabupaten PALI.

Sinergi Aparat dan Elemen Masyarakat, Intelkam Polda Sumsel dan LSM APM Sepakat Jaga Stabilitas Daerah

PRABUMULIH – Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) menerima kunjungan silaturahmi resmi dari jajaran Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Sumatera Selatan di Sekretariat APM, Jalan Tromol, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah mempererat hubungan kelembagaan, sekaligus membangun sinergi yang kokoh antara aparat kepolisian dan elemen masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat serta mengoptimalkan fungsi pengawasan sosial di tengah masyarakat.

Ketua Umum LSM APM, Adi Susanto, S.E., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif kunjungan tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil Intelkam Polda Sumsel merupakan bukti nyata keterbukaan dan kemitraan positif antara penegak hukum dengan masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan rekan-rekan Intelkam Polda Sumsel. Ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara aparat dengan lembaga masyarakat,” ujar Adi.

Ia menegaskan pihaknya sepenuhnya siap berkolaborasi dalam berbagai aspek, terutama dalam pengawasan kebijakan publik, penyaluran aspirasi masyarakat, serta menjaga suasana yang aman dan kondusif di wilayah. “LSM APM siap bersinergi mendukung terciptanya kamtibmas yang stabil. Kami juga akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Ipda Benny atau akrab disapa Ibenk selaku Kanit Dit Intelkam yang memimpin rombongan menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari upaya rutin menjalin komunikasi aktif dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.

Dalam suasana diskusi yang hangat dan kekeluargaan, Ipda Benny menekankan bahwa peran LSM sangat strategis sebagai mitra kepolisian dalam mendeteksi dan mencegah sejak dini segala potensi gangguan keamanan.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan hangat dari LSM APM. Kehadiran kami untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi. LSM adalah mitra penting dalam penyampaian informasi serta penjagaan stabilitas keamanan,” ungkap Ibenk.

Ia berharap jalinan komunikasi yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga setiap potensi permasalahan yang berkembang di masyarakat dapat segera diantisipasi dan diselesaikan bersama. “Ke depan sinergi ini harus terus berjalan. Melalui komunikasi terbuka, kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Selatan, khususnya Kota Prabumulih,” tambahnya.

Pertemuan berlangsung santai namun penuh muatan positif, ditutup dengan kesepakatan bersama untuk terus meningkatkan koordinasi yang intens demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Polres Banyuasin Gelar Pemeriksaan Psikologi Senpi Dinas dan Mapping Psikologi bagi 170 Personel

 

Realitaterkini.com👇👇

Banyuasin – Polres Banyuasin melaksanakan kegiatan pemeriksaan psikologi pinjam pakai senjata api (senpi) dinas, mapping psikologi, konseling, serta monitoring aplikasi New E-Mental bagi personel Polres Banyuasin, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kabag Psikologi Ro SDM Polda Sumsel AKBP Suparyono, M.Psi., Psikolog dan didampingi Wakapolres Banyuasin Kompol Muhammad Ali Asri, S.H. serta Kabag SDM Polres Banyuasin Kompol Apriansyah, S.H., M.Si. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 170 personel Polres Banyuasin.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, doa, sambutan Wakapolres Banyuasin mewakili Kapolres, sambutan Ketua Tim Pemeriksaan Psikologi dari Ro SDM Polda Sumsel, penyerahan buku konseling kepada Polres Banyuasin, foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan psikologi oleh tim psikologi Ro SDM Polda Sumsel.

Pemeriksaan psikologi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan, kestabilan emosi, serta kemampuan pengendalian diri personel sebagai salah satu syarat kelayakan dalam penggunaan senjata api dinas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memetakan kondisi psikologis personel, memberikan layanan konseling, serta melakukan pemantauan kesehatan mental melalui aplikasi New E-Mental.

Kabag SDM Polres Banyuasin melalui Kasi Humas Polres Banyuasin IPTU Abu Bakar, S.H., mengatakan bahwa pemeriksaan psikologi merupakan langkah penting dalam memastikan setiap personel yang menggunakan senjata api dinas memiliki kondisi psikologis yang baik dan memenuhi persyaratan.

“Melalui pemeriksaan psikologi, mapping psikologi, konseling, dan monitoring aplikasi New E-Mental, diharapkan seluruh personel memiliki kesiapan mental yang baik dalam menjalankan tugas. Kegiatan ini juga menjadi upaya preventif untuk meminimalkan penyalahgunaan senjata api serta meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar IPTU Abu Bakar.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh antusiasme. Polres Banyuasin berkomitmen untuk terus mendukung program pembinaan personel guna mewujudkan sumber daya manusia Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter Presisi.

*Man*

Wali Kota Prabumulih Sambut Baik Inisiatif STIE APRIN Palembang untuk Kemajuan SDM Daerah

PRABUMULIH, 28 Juli 2026 – Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Drs. Aris Priadi, S.H., M.Si., menerima kunjungan audiensi sekaligus silaturahmi dari jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) APRIN Palembang di Ruang Kerja Wali Kota, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan ini menjadi wadah pembahasan peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota Prabumulih dan perguruan tinggi tersebut. Lingkup kerja sama yang dibahas meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan, penelitian bersama, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kompetensi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan di Kota Prabumulih.

Wali Kota H. Arlan menyambut hangat inisiatif yang disampaikan pihak STIE APRIN Palembang. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia akademik merupakan langkah strategis yang sangat berharga. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghadirkan inovasi, kajian ilmiah yang mendalam, serta gagasan-gagasan baru yang dapat diimplementasikan untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain membahas rancangan kerja sama, audiensi ini juga dimaknai sebagai momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan di berbagai bidang yang berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat.

Hadir dalam rombongan STIE APRIN Palembang antara lain Ketua Sekolah Tinggi Dr. I. Dasmadi, S.E., M.M., Ketua UPT PMB Dr. Farid Wadjdi, S.E., M.S., M.M., Ketua LPPM Dr. Tedy S. Saputra, S.E., M.M., Sekretaris UPT Humas, Kerja Sama dan Urusan Internasional Rulius Surachman, S.E., M.M., Serli Lestari, S.Pd., M.Pd., M.M. dari Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, serta Siti Safira, S.Tr.Kom. selaku Tenaga Kependidikan ICT.

Sementara itu, mendampingi Wali Kota dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih serta Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Prabumulih.

LASKAR SUMSEL MEMINTA AGAR CAMAT DI KOTA PALEMBANG MENJAGA INTEGRITAS DAN TIDAK MENCEDERAI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Palembang || Direktur Investigasi Lembaga Advokasi Sakerja Rakyat Sumatera Selatan (LASKAR SUMSEL), Jacklin, menyampaikan imbauan kepada seluruh Camat di Kota Palembang agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, Senin, 27 Juli 2026 di Sekretariat LASKAR SumSel.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dan laporan yang diterima Direktorat Investigasi LASKAR SUMSEL mengenai dugaan adanya permintaan sumbangan atau sejumlah uang kepada para lurah di beberapa wilayah kecamatan. Berdasarkan informasi awal yang diterima, permintaan tersebut diduga berkaitan dengan persiapan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Informasi tersebut saat ini masih dalam proses pendalaman dan verifikasi.

Menurut Jacklin, semangat menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat permintaan sumbangan yang dilakukan karena hubungan atasan dan bawahan atau dengan memanfaatkan kewenangan jabatan, sehingga menimbulkan tekanan terhadap aparatur di bawahnya, maka praktik tersebut patut menjadi perhatian serius.

"Perayaan Hari Kemerdekaan adalah momentum kebangsaan yang harus dijaga kehormatannya. Jangan sampai semangat nasionalisme justru tercoreng oleh dugaan praktik yang berpotensi menimbulkan tekanan kepada lurah maupun aparatur sipil negara. Apabila memang diperlukan dukungan untuk suatu kegiatan, mekanismenya harus dilakukan secara transparan, sukarela, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Jacklin.

Jacklin menilai bahwa apabila dugaan tersebut nantinya terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwenang, praktik demikian berpotensi mencederai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi, serta bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang dibangun.

"Jabatan Camat adalah amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Jangan sampai jabatan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persepsi adanya penyalahgunaan kewenangan. Pemerintahan yang baik dibangun melalui keteladanan, transparansi, dan akuntabilitas, bukan dengan praktik yang berpotensi membebani bawahan," ujar Jacklin.

LASKAR SUMSEL juga mengimbau seluruh lurah dan aparatur sipil negara agar memahami hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan, serta tidak ragu menyampaikan laporan melalui mekanisme yang berlaku apabila menemukan dugaan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun etika birokrasi.

Selain itu, LASKAR SUMSEL meminta Pemerintah Kota Palembang melalui Wali Kota dan Inspektorat Daerah untuk memperkuat pengawasan internal serta melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila terdapat laporan masyarakat terkait dugaan tersebut. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, seluruh informasi yang kami terima akan diverifikasi secara objektif sebelum disampaikan kepada instansi yang berwenang. Namun kami mengingatkan, jangan pernah memanfaatkan jabatan untuk meminta sesuatu kepada bawahan apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Integritas pejabat publik adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tutup Jacklin.

Sebagai organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial, Lembaga Advokasi Sakerja Rakyat Sumatera Selatan (LASKAR SUMSEL) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

DS

Antisipasi Gangguan Distribusi, Pemkot Prabumulih Bahas Langkah Pengendalian Inflasi

PRABUMULIH – Pemerintah Kota Prabumulih mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang sekaligus membahas kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kegiatan berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih, Senin (27/7/2026).

Rapat ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus memastikan pasokan BBM tersalurkan dengan lancar dan merata ke seluruh wilayah. Kelancaran distribusi energi dinilai menjadi faktor krusial yang menunjang berjalannya aktivitas perekonomian serta menjadi penopang utama stabilitas inflasi di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis guna mengantisipasi potensi hambatan yang mungkin terjadi dalam penyaluran BBM. Pemerintah daerah juga diminta untuk terus memperkuat koordinasi lintas instansi serta rutin memantau perkembangan harga kebutuhan pokok dan kondisi penyaluran pasokan secara langsung di lapangan, sebagai upaya optimal dalam menjaga pengendalian inflasi tetap terkendali.