Polres Banyuasin Perkuat Sinergi dengan Media, Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba.

Realitaterkini.com👇👇

Banyuasin – Polres Banyuasin menggelar coffee morning bersama mitra media Kabupaten Banyuasin di Aula Sanika Satya Wada Polres Banyuasin, Rabu (28/10/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., para pejabat utama, Ketua PWI Banyuasin Wardoyo, Ketua IWO Banyuasin Deni Irawan, serta awak media dari berbagai platform.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan antara Polres Banyuasin dengan insan pers, sekaligus menyerap masukan terkait pelayanan kepolisian dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolres Banyuasin menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dengan media. Ia juga mengajak insan pers mendukung program Polri yang mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta upaya pemberantasan narkoba.

Kapolres turut mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan darurat kepolisian 110 apabila membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan kejadian yang memerlukan penanganan segera, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Ketua PWI Banyuasin Wardoyo mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan menegaskan komitmen insan pers untuk menyajikan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan edukatif. Senada dengan itu, Ketua IWO Banyuasin Deni Irawan berharap kemitraan antara media dan Polres Banyuasin semakin baik, termasuk dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.

Dalam sesi diskusi, sejumlah awak media menyampaikan masukan mengenai kecepatan informasi penanganan perkara, keterbukaan informasi terkait pengungkapan kasus narkoba, profesionalisme pelayanan laporan masyarakat, serta perlindungan terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.

Menanggapi masukan tersebut, Kapolres Banyuasin menyampaikan bahwa Polres Banyuasin akan melakukan perbaikan terhadap sistem penyampaian informasi agar data yang diberikan kepada media lebih akurat. Ia juga menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota dalam kasus narkoba akan ditindaklanjuti. Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan kepastian penanganan laporan diarahkan untuk mengikuti prosedur pelaporan melalui SPKT.

Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Banyuasin IPTU Fisol, menyampaikan bahwa kegiatan coffee morning menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan antara kepolisian dengan insan pers.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap komunikasi dan koordinasi dengan rekan-rekan media semakin baik, khususnya dalam penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian,” ujar IPTU Fisol.

Ia menambahkan, Polres Banyuasin mengajak insan pers untuk terus bersinergi dalam mendukung pemberantasan narkoba serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.

Kegiatan ditutup dengan pembacaan ikrar wartawan yang menyatakan dukungan terhadap pemberantasan narkoba. Coffee morning berakhir sekitar pukul 11.30 WIB dalam situasi aman dan kondusif.

*Man*

Bupati Banyuasin Terima Audiensi Dansat Brimob, Bahas Rencana Pembangunan Mako Batalyon A Pelopor.

 Realitaterkini.com👇👇

Pangkalan Balai — Pemerintah Kabupaten Banyuasin membahas rencana hibah lahan untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil (Brimob) di wilayah Kabupaten Banyuasin. Pembahasan tersebut dilakukan dalam audiensi Komandan Satuan (Dansat) Brimob bersama Bupati Banyuasin yang berlangsung di Ruang Rapat President Guest House, Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (27/10).

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan jajaran Brimob dalam mendukung rencana pembangunan fasilitas markas komando guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah alternatif lokasi yang berpotensi dijadikan sebagai lahan pembangunan Mako Batalyon A Pelopor. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan menindaklanjuti pembahasan tersebut melalui survei lapangan terhadap tiga alternatif lokasi yang telah diusulkan.

Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengkaji setiap alternatif lokasi secara cermat agar lahan yang dipilih benar-benar memenuhi kebutuhan pembangunan markas komando.

“Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan melakukan survei terhadap tiga alternatif lokasi yang telah disampaikan. Kita akan melihat secara langsung kondisi lahan, aksesibilitas, serta kelayakannya untuk pembangunan Mako Brimob. Selain itu, status kepemilikan tanah juga harus jelas agar proses selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Askolani.

Ia menegaskan, penentuan lokasi perlu dilakukan melalui pertimbangan yang matang, baik dari aspek teknis maupun administratif. Dengan demikian, lahan yang nantinya dipilih diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional Brimob serta memberikan manfaat bagi penguatan keamanan di Kabupaten Banyuasin.

Sementara itu, Danyon A Pelopor, Kompol Feryanto, S.H., menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan langkah koordinasi untuk membahas dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin terhadap rencana pembangunan Mako Batalyon A Pelopor. Melalui pertemuan ini, diharapkan terdapat kesamaan persepsi terkait alternatif lokasi dan tahapan yang perlu dipersiapkan untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

“Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, rencana pembangunan Mako Batalyon A Pelopor dapat ditindaklanjuti dengan baik. Kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan berharap proses penentuan lokasi dapat berjalan sesuai dengan persyaratan serta ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan jajaran Brimob diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti rencana hibah lahan, mulai dari survei lokasi hingga pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan pembangunan Mako Batalyon A Pelopor di wilayah Kabupaten Banyuasin.

*Man*

Keluhkan Dugaan Pembatasan Solar di SPBU Lingkar Timur, Sopir Angkutan Material Ancam Demo, APM Soroti Dugaan Kejanggalan

PRABUMULIH — Suasana di SPBU Lingkar Timur, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, menjadi sorotan menyusul mencuatnya keluhan dari sejumlah sopir angkutan pasir dan batu terkait dugaan pembatasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Para pengemudi meminta kejelasan terbuka atas kebijakan yang dinilai belum jelas, bahkan tak menutup kemungkinan menyampaikan tuntutan lewat aksi unjuk rasa jika tak mendapat penjelasan memadai.

Persoalan ini mulai terdengar pada Senin (26/10/2026), setelah sejumlah sopir mengaku dilarang mengisi solar di lokasi tersebut. ST (40), salah seorang sopir yang merasakan langsung kendala itu, menceritakan pengalamannya kepada media pada Selasa (27/10/2026).

"Kemarin saya datang ke SPBU Lingkar Timur, tapi tidak diperbolehkan mengisi karena katanya ada pembatasan. Kami bertanya-tanya, sebenarnya apa kendalanya?" ujar ST.

Keluhan ini dengan cepat bergema di kalangan sesama sopir angkutan material. Mereka menginginkan aturan yang jelas dan seragam diterapkan agar tidak terjadi kebingungan saat hendak membeli solar. "Kalau memang sudah tidak boleh mengisi di sini, kami akan mengadakan demo untuk menuntut kejelasan aturannya," tegas ST.

Penjelasan Pihak SPBU

Menanggapi gelombang keluhan tersebut, Pengawas SPBU Lingkar Timur, Ferdi, memberikan penjelasan yang agak berbeda. Ia membantah adanya kebijakan resmi yang melarang kendaraan pengangkut pasir dan batu mengisi solar di stasiunnya.

"Selama saya bekerja di sini, kami tidak pernah membatasi mobil pengangkut pasir maupun batu untuk mengisi solar," ujarnya.

Ferdi menjelaskan bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah ketentuan khusus untuk kendaraan penarik atau trailer yang masih membawa muatan kendaraan lain. "Boleh mengisi, asalkan muatannya diturunkan terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh mengisi BBM-nya," jelasnya.

Namun, penjelasan ini ternyata belum sepenuhnya menjawab keresahan para sopir, karena masih ada perbedaan keterangan antara pengalaman di lapangan dan ketentuan yang disampaikan pihak SPBU.

APM Turun Tangan, Soroti Dugaan Kejanggalan

Ketua Umum Aliansi Prabumulih Menggugat (APM), Adi Susanto, S.E., ikut menyoroti persoalan ini. Ia menilai kendala memperoleh BBM sangat berdampak langsung pada mata pencaharian warga.

"Solar adalah kebutuhan utama mereka untuk bekerja. Kalau tidak bisa mengisi di sana, ke mana lagi mereka harus pergi? Jangan mempersulit warga yang sekadar ingin mencari nafkah dengan jujur," ungkap Adi.

Lebih jauh, APM juga melontarkan dugaan adanya kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih dalam. "Patut diduga ada permainan tertentu yang membuat sopir-sopir ini kesulitan mengisi solar. Namun tentu hal ini butuh klarifikasi dan bukti lebih lanjut," tambahnya.

Sebagai langkah lanjut, APM bersama para sopir menyatakan siap menggelar aksi langsung di SPBU Lingkar Timur jika kejelasan aturan tidak segera diperoleh. "Kami akan datang ke lokasi untuk meminta penjelasan langsung, agar persoalan ini tidak berlarut-larut," pungkas Adi.

Hingga berita ini diturunkan, kedua pihak belum bertemu untuk mendudukkan persoalan. Para sopir berharap ada penjelasan yang transparan dan solusi yang menguntungkan semua pihak, sehingga aktivitas mencari nafkah mereka tidak terus-menerus terhambat.

Adi Susanto Soroti Pembatasan Pembelian BBM di SPBU Jalan Lingkar, Jangan Persulit Masyarakat Cari Nafkah

PRABUMULIH – Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Aliansi Prabumulih Menggugat (APM), Adi Susanto, menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai dapat menyulitkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha angkutan material seperti pasir dan batu.

Menurut Adi Susanto, kendaraan angkutan yang setiap hari beroperasi mengangkut pasir dan batu merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, akses untuk mendapatkan BBM sangat penting guna menunjang aktivitas ekonomi mereka.

“Kalau tidak bisa membeli BBM di sana, lantas harus membeli ke mana lagi? Jangan mempersulit masyarakat untuk membeli BBM. Kita harus memahami bahwa angkutan yang membawa pasir dan batu itu merupakan kendaraan masyarakat untuk mencari ekonomi dan penghidupan,” tegas Adi Susanto.

Ia menilai, pembatasan pembelian BBM di salah satu SPBU kawasan Jalan Lingkar perlu menjadi perhatian pihak terkait. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru berdampak pada masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas angkutan.

“Intinya, jangan sampai ada pembatasan yang justru memberatkan masyarakat. Kami berharap pihak SPBU dapat memberikan pelayanan secara bijak dan tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh BBM sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Adi juga menyayangkan apabila masyarakat di daerah yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) justru mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM untuk kebutuhan sehari-hari maupun menunjang pekerjaan.

Ia berharap pihak pengelola SPBU dan instansi terkait dapat mengevaluasi kebijakan pelayanan tersebut, sehingga kebutuhan BBM masyarakat tetap terakomodasi tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

“Prinsipnya, jangan sampai masyarakat yang sedang berusaha mencari nafkah justru dipersulit. Kami berharap ada solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Semarakkan HUT ke-25 Kota Prabumulih, PEP Prabumulih dan Limau Field Tampilkan Produk Binaan serta Edukasi Migas di Pameran Pembangunan

PRABUMULIH — Pertamina EP (PEP) Prabumulih Field dan Limau Field, bagian dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4, turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Kota Prabumulih dengan berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan yang berlangsung di Stadion Talang Jimar, pada 26–28 Oktober 2026.

Melalui stan PHR Zona 4, kedua perusahaan tak hanya menyajikan informasi mengenai kegiatan operasi hulu migas, tetapi juga menampilkan beragam produk unggulan hasil karya kelompok binaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merek

Pada pembukaan pameran, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, beserta istri, Linda Apriana, menyempatkan diri berkunjung ke stan PHR Zona 4. Wali Kota mencicipi langsung produk hasil pembinaan masyarakat setempat, seperti Wedang Jerenas buatan Kelompok Wanita Tani (KWT) Kemuning binaan PEP Prabumulih Field, serta Pempek Herbal Rainbow dari KWT Bougenville binaan PEP Limau Field.

Kunjungan juga datang dari unsur Forkopimda, antara lain Ketua DPRD Kota Prabumulih Deni Victoria, Kapolres Prabumulih AKBP Gunarto, dan Dandim 0404/Muara Enim Letkol Kav. Sahid Winagiri.

PEP Prabumulih Field menampilkan aneka produk olahan KWT Kemuning: Wedang Jerenas, Wedang Bunga Telang, Kerupuk Nanas, hingga Kerupuk Bawang Dayak. Sementara itu, PEP Limau Field menghadirkan Serjale, Kunwak, Wajik Nanas, dan Pempek Herbal Rainbow dari KWT Bougenville.

Tak sekadar pameran, PHR Zona 4 juga menggelar kegiatan edukasi bagi pelajar. Sebanyak 20 siswa dan 2 guru dari SMK YPS Prabumulih diajak mengenal dunia hulu migas, aspek keselamatan kerja, serta program pemberdayaan masyarakat lewat kunjungan ke HSSE Demo Room dan stan pameran.

"Partisipasi ini adalah wujud kehadiran perusahaan yang tidak hanya berfokus pada operasi hulu migas, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat sekitar. Kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Prabumulih," ungkap Manager Relations PHR Zona 4, Frans A. Hukom.

Tumbuh Bersama Masyarakat

Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai program Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan. PEP Prabumulih Field melalui program Rindu Resik di Kelurahan Sungai Medang mengolah sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi, yang melibatkan kelompok rentan seperti pemulung, lansia, dan perempuan.

Sementara itu, PEP Limau Field menjalankan program Sehati Bougenville di Kelurahan Patih Galung, yang menggerakkan ibu-ibu untuk membudidayakan dan mengolah tanaman obat keluarga (TOGA) menjadi produk bernilai jual, sekaligus membuka peluang penghasilan tambahan bagi warga.

Melalui kehadiran di pameran ini, PHR Zona 4 berharap sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Kota Prabumulih dan masyarakat semakin erat, serta kebermanfaatan program pemberdayaan dapat terus dirasakan secara nyata.

Rakorwil IWO Indonesia Sumsel Berjalan Lancar, DPD Tidak Produktif Terancam Sanksi dan Perombakan

PRABUMULIH — Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Semester II Tahun 2026 Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Provinsi Sumatera Selatan berlangsung sukses di Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IWO Indonesia Sumsel, Jalan Padat Karya, Kota Prabumulih, pada Ahad (24/10/2026).

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IWO Indonesia Nomor 001/OKK-IWO/I/IX/2026 tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah, dan dihadiri oleh para perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Ketua DPW IWO Indonesia Sumatera Selatan, Sakrin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran seluruh peserta. "Terima kasih kepada seluruh pengurus DPD yang telah berkenan hadir. Saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal penyambutan maupun penempatan. Sekali lagi, saya mohon maaf," ujarnya dengan rendah hati.

Agenda berlanjut dengan pembacaan surat instruksi dari DPP IWO Indonesia, evaluasi kinerja seluruh DPD, dinamika organisasi, mekanisme tata tertib, penyelesaian masalah internal, serta pembekalan pengembangan organisasi berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Wakil Ketua DPW IWO Indonesia Sumsel, Rangga Arifin, yang memaparkan materi organisasi menegaskan pentingnya menjaga kekompakan, soliditas, dan solidaritas antarpengurus. Ia juga menyoroti kinerja beberapa DPD yang dinilai belum maksimal, bahkan belum menunjukkan kemajuan berarti.

Rangga menekankan bahwa setiap persoalan di tubuh organisasi, khususnya yang menyangkut Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB), harus diselesaikan secara elegan, profesional, dan beretika, serta senantiasa berpedoman pada AD/ART.

Lebih tegas, ia menyampaikan instruksi dari DPP IWO Indonesia bahwa sanksi keras dan peringatan tegas akan diberikan kepada DPD yang tidak produktif, tidak patuh terhadap aturan, tidak berkontribusi positif, serta mengabaikan program kerja DPW. Bahkan, perombakan atau reshuffle dapat dilakukan apabila dinilai menghambat kemajuan organisasi.

"Kami di DPW berpedoman pada AD/ART serta instruksi DPP. Sanksi tegas akan kami berikan kepada DPD yang tidak mematuhi aturan, tidak memiliki progres kerja, dan tidak berkontribusi positif. Hal ini penting dilakukan agar IWO Indonesia di Sumatera Selatan semakin maju dan berkembang," tegas Rangga.

Rakorwil ditutup dengan sesi pertukaran saran, masukan, laporan pencapaian serta kendala yang dihadapi masing-masing DPD beserta solusinya, penyusunan kesimpulan hasil rapat, dan doa penutup.

Perkuat Sinergi dan Penegakan Hukum, Wali Kota Arlan Hadiri Kunjungan Kajati Sumsel di Prabumulih

PRABUMULIH — Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menghadiri kegiatan kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih, pada Senin (26/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan koordinasi dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan jajaran Kejaksaan di wilayah hukumnya.

Dalam pertemuan tersebut, ditekankan bahwa kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih, tertib, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan di tengah masyarakat.

Melalui sinergi yang terjalin, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kota Prabumulih semakin baik, transparan, dan akuntabel. Dukungan dari lembaga kejaksaan menjadi mitra strategis yang sangat berharga guna menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah serta kelancaran pelaksanaan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan komitmennya untuk terus membangun kerja sama yang erat dengan seluruh unsur Forkopimda. Langkah ini diambil guna menciptakan suasana daerah yang aman, tertib, dan kondusif — sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan visi Prabumulih MAS (Makmur dan Sejahtera) bagi seluruh warga.