Pemerintah Gandeng BUMN Buka Lapangan Kerja untuk Cegah PHK

Jakarta || Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawai BUMN, meskipun kementerian tersebut tengah melakukan efisiensi anggaran. 

Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan tenaga kerja nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja, termasuk posisi pendukung seperti petugas kebersihan dan satuan pengamanan, tetap menjadi prioritas. 

“Pengurangan pegawai belum ada sampai hari ini. Office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada.” Ungkap Erick.

Selain itu, sejumlah fasilitas kepegawaian yang dianggap penting juga tetap dipertahankan walau anggaran mengalami penyesuaian. Erick menyatakan bahwa tunjangan kinerja memang belum bisa ditingkatkan, namun fasilitas seperti klinik kesehatan dan penitipan anak (daycare) tetap dijaga untuk mendukung kesejahteraan pegawai. 

“Kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik, daycare, dan lain-lainnya.” Lanjutnya.

Pemerintah juga menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membuka lapangan kerja melalui pengelolaan investasi strategis. 

Managing Director Danantara, Djamal Attamimi, menyebut bahwa proyek-proyek yang akan dikelola, seperti Program 3 Juta Rumah, dapat menyerap banyak tenaga kerja. 

“Danantara turut mendukung program 3 juta rumah dan untuk melakukan itu semua jumlah pekerja yang dibutuhkan cukup tinggi.” Jelasnya.

Menurut Djamal, selain sektor infrastruktur yang padat karya, sektor digital juga akan banyak menyerap tenaga kerja ke depan.

 “Kalau dilihat memang sektor digital itu lebih banyak komputer. Tapi sebenarnya turunan untuk digital infrastrukturnya itu padat karya yang membutuhkan penyerapan tenaga kerja.” Paparnya. 

Meski masih dalam tahap analisis, ia menilai proyeksi penyerapan tenaga kerja cukup positif di berbagai sektor.

Sementara itu, COO Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan peninjauan terhadap 888 perusahaan BUMN. 

Proses ini bertujuan untuk merapikan struktur usaha agar lebih efisien dan berdaya saing. 

“Kita review ke 888 BUMN kita. Kita reprofiling bisnis dan turn around dan ada yang mungkin tutup.” Ujarnya.

Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan BUMN yang lebih sehat, kuat, dan mampu menjadi motor pertumbuhan lapangan kerja, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ekonomi nasional.

(Red)

Pemerintah Berikan Imbauan Waspada Penularan Covid-19

Jakarta || Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SR.03.01/C/1422/2025 yang menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan di seluruh daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan lonjakan kasus, dengan kemunculan varian baru seperti NB.1.8.1 di Australia dan dominasi varian MB.1.1 di Indonesia, yang merupakan bagian dari keluarga Omicron dengan tingkat keparahan lebih rendah.

Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Prof. Tjandra Yoga Aditama, mengingatkan agar masyarakat tidak lengah terhadap potensi penyebaran virus. Situasi di Samut Prakan, Thailand, di mana beberapa sekolah kembali menerapkan pembelajaran daring akibat lonjakan kasus.

“Peningkatan kasus di sejumlah negara Asia Tenggara sebaiknya menjadi pengingat bagi Indonesia untuk tidak mengabaikan potensi penyebaran virus.” Ujarnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Yudi Dimyati mengungkapkan pihaknya telah melakukan upaya pencegahan dengan memperkuat skrining dan pelacakan kasus.

“Pemerintah telah melakukan skrining dan pelacakan kasus.” Katanya.

Yudi juga mengimbau masyarakat yang belum mendapat vaksinasi untuk segera melengkapi dosis vaksin COVID-19, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan pasien dengan penyakit penyerta. Di samping itu, ia menekankan pentingnya tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan ringan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit atau di tempat ramai serta menjaga jarak bila mengalami gejala flu.” Tuturnya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, turut mendukung langkah antisipatif pemerintah. Menurutnya, tindakan preventif seperti memakai masker dan menjaga kebersihan tangan tetap efektif dalam menekan penyebaran virus, terutama di tengah tren peningkatan kasus di negara lain.

"Kita sudah tahu bagaimana agar tidak tertular COVID dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah pernah kita lakukan. Jaga kesehatan, gunakan masker di keramaian, apalagi bapak ibu yan kurang fit. Ini penting sekali, karena kalau kita kurang fit, kurang tidur, mudah terjangkit virus-virus tertentu." Jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa meski tren kasus di Indonesia menurun, dari 28 kasus pada pekan ke-19 menjadi hanya tiga kasus pada pekan ke-20 dengan tingkat positif 0,59 persen, namun kewaspadaan tetap menjadi kunci. Masyarakat diharapkan untuk menghidupkan kembali kebiasaan hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam pencegahan penyebaran virus.

(Red)

Pemerintah Perkuat Kebijakan Antikorupsi di Semua Sektor

Jakarta || Pemerintah terus memperkuat kebijakan antikorupsi di seluruh sektor kehidupan, baik melalui pendekatan hukum maupun peningkatan kesadaran publik. 

Salah satu upaya terbaru adalah peluncuran Kampanye Antikorupsi 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi digagas sebagai gerakan nasional untuk membangun budaya integritas.

“Kampanye ini kami jalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Semua elemen masyarakat harus terlibat aktif, bukan hanya KPK, untuk bersama-sama memberantas korupsi.” Ujar Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Kampanye tersebut mengusung sembilan nilai integritas yang dirangkum dalam akronim JUMAT BERSEPEDA KK, yakni Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras. 

Kegiatan-kegiatan yang menyertainya menyasar berbagai kalangan, termasuk program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST), dan kampanye digital seperti Suara Antikorupsi.

“Kami ingin menggugah kesadaran masyarakat dengan pendekatan yang lebih segar dan dekat dengan keseharian mereka, salah satunya melalui media sosial dan kampanye digital. Ini penting agar pesan antikorupsi semakin membumi.” Jelas Wawan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menambahkan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi lebih luas, termasuk dengan sektor swasta dan pemerintah daerah.

“Kita akan ajak, ayo sama-sama kita produksi iklan layanan masyarakat. Atau masyarakat juga bisa ikut dalam ACFFEST. Ini bagian dari kontribusi nyata memberantas korupsi.” Ujarnya.

Di tingkat global, pemerintah juga tengah memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi melalui kerja sama internasional. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa Indonesia berkomitmen bergabung dalam OECD Anti-Bribery Convention sebagai bagian dari syarat keanggotaan OECD.

"Indonesia menyampaikan surat Ketua KPK yang sudah menyatakan intensinya untuk bergabung dalam OECD Anti-Bribery Convention." Kata Airlangga.

Konvensi ini memberikan dasar hukum untuk memberantas praktik penyuapan lintas negara, termasuk oleh korporasi.

“Dengan bergabung, kita akan memiliki tools untuk menangani kasus foreign bribery, yang selama ini belum bisa diusut karena keterbatasan regulasi.” Tegasnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius membangun sistem antikorupsi yang terintegrasi dari tingkat lokal hingga global, demi mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan di semua sektor.

(Red)

Sinergi Lintas Lembaga Genjot Program MBG untuk Generasi Sehat Papua

Jayapura || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dioptimalkan pelaksanaannya di Papua dengan menyasar kelompok utama: ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (Baduta) melalui koordinasi antar-lembaga, serta siswa sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari upaya nasional menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Kepala Wilayah Papua, Sarles Brabar, mengonfirmasi adanya kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

“Kita itu mengurus ibu hamil, ibu menyusui dan Baduta untuk memperoleh gizi yang seimbang.” Ujar Sarles.

Sarles menekankan bahwa seluruh dapur MBG yang tersebar di kota dan kabupaten di Papua wajib berkoordinasi dengan BKKBN atau Kemendukbangga agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran.

“Kolaborasi ini bentuk sinergi kami dengan BGN.” Tambahnya.

Tak hanya fokus pada gizi, Sarles juga menyoroti pendekatan pemerintah terkait Program Keluarga Berencana (KB). Ia menegaskan bahwa Pemerintah mendorong perencanaan keluarga yang sehat dan terencana guna memastikan kesejahteraan ibu dan anak. 

Sementara itu, Program MBG di Kabupaten Merauke kembali berjalan sejak 28 Mei 2025, setelah dilakukan evaluasi teknis untuk peningkatan mutu layanan. Di sejumlah sekolah, kembalinya program ini disambut antusias oleh siswa, guru, dan orang tua.

“Kami senang sekali MBG sudah kembali. Anak-anak jadi lebih semangat ke sekolah. Mereka suka karena bisa makan bersama teman-teman.” Ujar Herni Pasoluran, guru dan penanggung jawab program MBG di SD Don Bosco Budhi Mulia, Merauke.

Herni mengungkapkan bahwa selama program terhenti, pihak sekolah harus mengingatkan orangtua agar menyiapkan bekal. Selama jeda pelaksanaan, sekolah mengingatkan pentingnya bekal bergizi dari rumah sebagai bagian dari edukasi gizi keluarga.

Kepala SMK Negeri 1 Merauke, Mariana Lusi Lalong, juga mengapresiasi keberlanjutan program tersebut. Ia menilai MBG sangat berdampak terhadap konsentrasi belajar siswa.

“Anak-anak lebih fokus belajar kalau perutnya tidak kosong. Kami harap program ini terus berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.” Tuturnya.

Program MBG di Papua menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam menangani persoalan gizi dan ketimpangan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses terbatas. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen yang konsisten, program ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi tumbuh kembang anak-anak Papua dan generasi penerus bangsa.

(Red)

Pemerintah Targetkan Elektrifikasi 10.068 Desa Melalui Program Listrik Desa

Jakarta || Pemerintah menargetkan perluasan akses listrik ke 10.068 desa dan dusun yang belum terlistriki melalui Program Listrik Desa (Lisdes) periode 2025–2029. 

Program ini menjadi bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang baru saja diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.

Program strategis tersebut akan menjangkau sekitar 780 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia. 

Upaya ini juga mencakup pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 394 megawatt (MW). 

Pemerintah menargetkan seluruh warga negara dapat menikmati layanan listrik yang andal selama 24 jam penuh.

“Tugas lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025–2029 adalah menginventarisasi dan menciptakan program terobosan untuk memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki.” Kata Menteri Bahlil dalam peluncuran RUPTL di Jakarta.

Menurut Bahlil, listrik bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan nasional yang harus dirasakan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ia menambahkan, realisasi program ini akan membutuhkan investasi sekitar Rp50 triliun dan membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memastikan kesiapan perusahaannya dalam mendukung keberhasilan Program Lisdes. 

Ia menegaskan bahwa penyediaan listrik merupakan mandat utama PLN sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah.

“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan listrik, kami berkomitmen penuh untuk memastikan keberhasilan Program Lisdes. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.” Tegas Darmawan.

Hingga akhir 2024, PLN telah melistriki lebih dari 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Meski demikian, masih ada ribuan titik yang belum menikmati listrik secara merata.

Apresiasi terhadap langkah pemerintah dan PLN juga datang dari daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyebut bahwa Lisdes telah membawa perubahan besar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

“Program Lisdes ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah kami yang berbentuk kepulauan. Kami berharap dengan adanya akses listrik, masyarakat dapat berkembang, terutama dalam sektor ekonomi dan pendidikan.” Ujarnya.

Dengan komitmen yang kuat dari pusat hingga daerah, pemerintah berharap target elektrifikasi nasional bisa tercapai demi mewujudkan keadilan sosial yang menyeluruh.

(Red)

Apresiasi Peran Aktif Masyarakat Bantu Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba

Jakarta || Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat atas partisipasi aktif mereka dalam membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di berbagai daerah di Indonesia. Partisipasi warga dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung keberhasilan program nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Belum lama ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 6.869,096 gram dan 10.608,417 gram ganja di Kabupaten Pamekasan.

Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba di empat kabupaten di wilayah Jatim, yaitu Sampang, Lamongan, Malang, dan Gresik pada periode Mei 2025. 

Pemusnahan barang bukti (BB) Narkotika ini dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI Marthinus Hukom, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Bupati Pamekasan Kholilurrahman. 

Kepala BNN RI Marthinus Hukom mengatakan ancaman bahaya Narkoba terus mengintai wilayah Jatim. Hal ini terbukti dengan percobaan penyelundupan Narkoba di Pulau Masalembu, Sumenep beberapa waktu lalu.

“Wilayah perairan sering menjadi pintu masuk peredaran narkoba sehingga harus dikawal ketat dan hati-hati.” Ujarnya. 

Persoalan Narkoba merupakan tantangan global dengan dampak yang luas dan kompleks. Dampaknya bukan hanya terhadap individu yang kecanduan, tetapi juga terhadap masyarakat yang harus menanggung beban dari peredaran gelap, serta kejahatan terorganisir yang menyertainya.

Marthinus Hukom menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam memerangi bahaya Narkoba utamanya menyiapkan piranti kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan aturan turunannya. 

“Bahaya Narkoba memberikan dampak kerusakan dan kualitas hidup bagi generasi bangsa. Pengaruh negatif dari penggunaan barang haram tersebut bisa mengakibatkan masyarakat dibohongi untuk menjual dan memasarkan produk Narkoba.” Imbuhnya. 

Marthinus Hukom menegaskan bahwa penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran semua pihak masyarakat memerangi para bandar-bandar yang mendapat keuntungan atas penderitaan masyarakat.

Sementara itu, Plt Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan komitmen Pemprov dalam pemberantasan narkoba tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi. 

“Salah satu regulasi itu adalah Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Kata Emil.

Kemudian Peraturan Gubernur Jatim Nomor 49 Tahun 2023, serta Keputusan Gubernur Nomor 188/107/KPTS/013/2022 yang membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022–2024.

Emil Elestianto Dardak mengapresiasi peran aktif warga Madura yang dibuktikan dengan pengungkapan kasus tersebut. Keberhasilan pemberantasan Narkoba membutuhkan partisipasi semua pihak.

Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat semakin dekat menuju cita-cita besar: generasi emas yang bersih dari Narkoba.

(Red)

Presiden Prabowo Reformasi Peradilan Lewat Kesejahteraan Hakim

Jakarta || Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim dengan mengumumkan kenaikan gaji hingga 280 persen. 

Pernyataan ini disampaikan Presiden saat menghadiri Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 di Jakarta.

“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8. Hari ini saya umumkan bahwa gaji hakim akan dinaikkan demi meningkatkan kesejahteraan para hakim. Kenaikannya bervariasi sesuai golongan, dengan yang tertinggi mencapai 280 persen.” Ujar Presiden.

Menurut Presiden, kenaikan tertinggi diberikan kepada hakim golongan paling junior. Namun demikian, seluruh hakim akan tetap menerima peningkatan penghasilan secara signifikan. 

“Yang paling besar kenaikannya adalah hakim junior. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, dan saya akan terus memantau.” Tambahnya.

Presiden juga menyampaikan bahwa banyak hakim belum mendapatkan kenaikan gaji selama hampir dua dekade. Ia mengaku prihatin terhadap kondisi para penegak hukum yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas, termasuk belum memiliki rumah dinas. 

“Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak, tidak punya rumah dinas. Perumahan sudah kita tertibkan dan akan segera dilaksanakan secara besar-besaran.” Ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Ia yakin seluruh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, TNI, dan kejaksaan akan bersinergi memperkuat sistem hukum nasional. 

“Dengan yudikatif yang kuat dan penegak hukum yang tegas, saya yakin kita bisa menertibkan negara ini dan membawa Indonesia menuju keberhasilan dengan sistem hukum yang baik.” Tegas Prabowo.

Dalam acara yang sama, Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menyampaikan bahwa jumlah hakim di Indonesia kini bertambah menjadi 8.711 orang setelah pengukuhan 1.451 calon hakim. Mereka terdiri dari calon hakim peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer.

Sunarto meminta para hakim baru menjaga integritas dan memulihkan kepercayaan publik yang sempat merosot akibat praktik korupsi. 

“Saat ini peradilan menghadapi tantangan serius terkait kepercayaan publik karena ulah segelintir oknum. Karena itu, para hakim harus menjaga integritas sebagai benteng terakhir keadilan.” Ujarnya.

Juru bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata, mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim harus diiringi dengan komitmen moral. 

“KY berharap kenaikan gaji ini diikuti dengan integritas dan kemandirian para hakim.” Ungkapnya. 

Mukti juga menyatakan bahwa langkah pemerintah ini menunjukkan kepedulian terhadap aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak sistem peradilan.

(Red)