Rumah Subsidi Berkualitas, Solusi Hunian dari Pemerintah untuk Masyarakat

Jakarta || Pemerintah menargetkan penyediaan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025 bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan bahwa capaian ini merupakan langkah bersejarah dalam pembangunan perumahan nasional.

“Sepanjang sejarah, belum pernah ada penyediaan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit dalam satu tahun seperti yang terjadi tahun ini. Sepanjang Indonesia merdeka, baru sekarang.” Ujar Maruarar.

Menurutnya, kebijakan ini dilatarbelakangi oleh komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

“Artinya apa? Pak Prabowo pro rakyat, dari segi itu. Kalau bukan karena keberpihakan pada rakyat, tentu ia tidak akan mengeluarkan kebijakan yang sangat menguntungkan masyarakat seperti itu.” Tegasnya.

Meski belum menyampaikan rincian program secara menyeluruh, Maruarar memastikan masyarakat akan mendapat keuntungan besar dari program ini. Ia menegaskan komitmennya untuk membela kebijakan tersebut di hadapan siapa pun.

“Saya berani berdebat sama siapapun mengenai Pak Prabowo tidak pro rakyat di bidang perumahan, saya jawab sangat pro rakyat.” Ucapnya.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberikan apresiasi kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang menjadi penyalur terbesar dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“BTN merupakan mitra utama dan penyalur FLPP terbanyak untuk rumah subsidi. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi BTN yang paling dominan dibanding bank penyalur KPR FLPP lainnya.” Ujar Maruarar.

Program ini diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah pertama dengan cicilan terjangkau dan bunga tetap selama masa pinjaman. Selain itu, pemerintah juga tengah menjalankan Program 3 Juta Rumah yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah warga.

Maruarar juga menambahkan bahwa pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah masyarakat, merupakan bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan kesiapan perusahaannya untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan program tersebut.

“Kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami juga rutin turun langsung ke lapangan untuk meninjau pembangunan rumah bagi masyarakat, sekaligus mengajukan berbagai skema pembiayaan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka.” Jelas Nixon.

(Red)

Pemerintah Fokus Bangun Ekosistem Digital Bebas Judi Daring

Jakarta || Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan terbebas dari praktik judi daring. 

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sebanyak dua juta situs judi daring telah dihapus dari ruang digital Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari upaya intensif pemerintah, namun ia menegaskan bahwa pemblokiran situs bukanlah langkah utama dalam membasmi judi daring.

“kita sudah meng-take down dua juta situs judi daring. Namun demikian bahwa situs ini bisa membuat baru lagi bahkan secara otomatis.” Kata Meutya.

Ia menambahkan bahwa strategi paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar secara aktif menolak keberadaan praktik tersebut.

“Sekali lagi ini industri. Kalau peminatnya atau konsumennya mau terus, maka di situ akan terus ada ruang untuk mereka berkembang, jadi harus kitanya yang juga melawan.” Ujar Meutya.

Sebagai bentuk penguatan regulasi, Kemkomdigi menerapkan dua aturan penting: Peraturan Menteri Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (Saman) dan Peraturan Pemerintah Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). 

Keduanya bertujuan membatasi akses anak di bawah umur terhadap platform digital, yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku judi daring.

“Dengan aturan membatasi atau menunda usia akses anak-anak di bawah 18 tahun ke sosial media, itu kita harapkan juga bisa mengurangi secara signifikan judi daring yang ada di Indonesia, sekaligus membuat ranah digital kita juga menjadi lebih baik.” Jelas Meutya.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, juga menyatakan bahwa pihaknya telah memblokir sementara platform Internet Archive (archive.org) karena ditemukan memuat konten perjudian dan pornografi yang melanggar UU ITE.

“Kami telah berupaya berkomunikasi dengan pihak Internet Archive melalui surat resmi, namun tidak mendapat respons. Jadi langkah cepat harus diambil.” Tegas Alexander.

Ia menambahkan bahwa proses pemblokiran dilakukan setelah tahapan komunikasi resmi, analisis konten, dan pemberian waktu kepada platform untuk merespons.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa Kementerian Hukum saat ini tengah mengharmonisasikan Peraturan Pemerintah tentang Pemberantasan Judi Daring.

“Intinya, PP ini lebih menekankan bahwa upaya pencegahan maupun penindakan bisa lebih maksimal.” Ujar Supratman.

(Red)

Peran Masyarakat Perkuat Upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba

Batam || Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkotika, salah satunya dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pemusnahan barang bukti narkoba. 

Baru-baru ini, BNN memusnahkan sekitar dua ton sabu dengan mengundang partisipasi publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat bahkan diberi akses langsung untuk memeriksa jenis dan bobot barang bukti sebelum dimusnahkan secara terbuka.

Dalam pernyataannya, Kepala BNN, Marthinus Hukom menyampaikan penghargaan tinggi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah merumuskan Asta Cita dan menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu program prioritas nasional. Ia menambahkan bahwa pemberantasan narkoba adalah bagian integral dari misi besar menuju Indonesia Emas 2045 yang bersih dari ancaman narkotika.

“Arah kebijakan ini menjadi landasan moral bagi kami semua untuk menjalankan tugas secara konsisten dan tegas demi menyelamatkan generasi bangsa.” Ucap Marthinus.

Kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau, Brigjen Pol. Hanny Hidayat. Ia menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolis, melainkan momentum kebangkitan semangat kolektif untuk melawan narkoba bersama-sama. Penggagalan distribusi dua ton sabu ini diperkirakan berhasil menyelamatkan hingga delapan juta jiwa, dengan asumsi satu gram sabu dikonsumsi oleh empat orang.

“Hari ini kami tidak hanya memusnahkan barang bukti, tetapi juga membakar semangat kolektif melawan narkoba.” Tegas Hanny.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengungkapkan bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkotika.

“Keberhasilan ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan tidak ragu bertindak tegas dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Pencegahan lebih baik dari penindakan, dan langkah tersebut memerlukan partisipasi aktif dari seluruh warga.” Kata Nyanyang.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif dalam gerakan anti-narkoba, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang sangat strategis dan rentan dijadikan jalur masuk narkoba internasional.

"Kekompakan semua elemen sangat dibutuhkan agar wilayah kita tidak menjadi pintu masuk narkoba." Tambahnya.

Langkah-langkah yang dilakukan BNN ini membuktikan bahwa perang terhadap narkoba tidak bisa dilakukan secara sepihak. Keterlibatan publik merupakan kekuatan strategis dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini. Dukungan masyarakat, ditambah arahan kebijakan pemerintah pusat yang kuat, menjadi kunci utama dalam menjaga masa depan generasi muda Indonesia.

(Red)

Program MBG Stimulus Perputaran Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja Baru

Jakarta || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional. Program ini digagas sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengatasi tantangan gizi buruk, stunting, serta ketimpangan sosial di sektor pendidikan. MBG telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan pencipta lapangan pekerjaan baru.

Dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan, program MBG dirancang untuk menjawab dua tantangan utama bangsa yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini dan menggerakkan roda perekonomian dari level paling bawah, meliputi keluarga dan pelaku usaha kecil. Dengan memberikan makan bergizi secara gratis kepada siswa-siswi sekolah, pemerintah dapat menciptakan efek domino yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Pemberian makan bergizi gratis di sekolah-sekolah bukan hanya soal bantuan pangan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan nutrisi cukup terbukti memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, daya tahan tubuh lebih tinggi, serta tingkat kehadiran di sekolah yang meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Program MBG juga dirancang dengan pendekatan ekonomi inklusif. Pasokan bahan pangan untuk makan bergizi berasal dari petani lokal, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM pangan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dalam program ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan dan pembukaan peluang usaha.

Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan sayur, buah, daging, dan karbohidrat berkualitas, sekolah-sekolah dapat bermitra langsung dengan koperasi tani atau kelompok tani lokal. Langkah ini terbukti mendorong produksi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Efek dari program MBG terhadap penciptaan lapangan kerja sangat signifikan. Program ini bukan hanya menciptakan pekerjaan di hilir seperti pengolahan dan distribusi makanan, tetapi juga di sektor hulu seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan berkualitas untuk jutaan anak sekolah setiap hari, petani akan terdorong untuk meningkatkan hasil panen dan memperluas lahan garapan. Demikian pula peternak akan meningkatkan produksi telur, susu, dan daging, sementara nelayan akan fokus pada hasil tangkapan yang memenuhi standar kualitas gizi.

Seluruh rantai pasok mulai dari produsen bahan baku, pengolah makanan, logistik, hingga pengawasan mutu, membutuhkan tenaga kerja baru.

Pemerintah memperkirakan bahwa jika program MBG diterapkan secara nasional dan berkelanjutan, potensi penciptaan lapangan kerja bisa mencapai ratusan ribu, terutama di pedesaan dan wilayah tertinggal.

Program MBG yang dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 telah menyerap sekitar 68 ribu tenaga kerja di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Mayoritas pekerjanya adalah ibu rumah tangga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan lebih dari 60 persen tenaga kerja yang terserap dalam program MBG merupakan ibu-ibu berusia 30 hingga 50 tahun. Sebagian besar dari mereka sebelumnya merupakan ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap. Kini, melalui program ini, mereka memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp 2 juta per bulan.

Dadan mencatat, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, saat ini program MBG telah menjangkau 4,97 juta penerima manfaat. Program tersebut telah berjalan di seluruh 38 provinsi dengan total 1.785 SPPG aktif.

Dadan juga menegaskan seluruh kepala SPPG kini telah menerima pembayaran secara rutin setiap bulan. Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran kini berjalan lancar dan rutin di seluruh wilayah. Saat ini pengelolaan keuangan program tersebut sudah lebih tertib, dengan sistem pencairan dana ke SPPG melalui virtual account sebelum kegiatan operasional dimulai. Ini dilakukan agar mitra tidak perlu menunggu reimburs dan bisa langsung menjalankan kegiatan operasional.

Agar program MBG berjalan optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal kebijakan, pendanaan, dan standar pelaksanaan, sementara pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam implementasi di lapangan.

Kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas ketahanan pangan di setiap daerah harus bersinergi dalam merancang skema penyediaan makanan yang melibatkan masyarakat lokal. Termasuk dalam pengawasan kualitas gizi, pelatihan pelaku usaha makanan, dan evaluasi dampak program terhadap anak-anak sekolah. Pemerintah juga aktif melibatkan organisasi masyarakat, koperasi, dan lembaga pendidikan vokasi untuk memperluas dampak MBG.

Program MBG adalah contoh nyata bahwa kebijakan sosial bisa menjadi stimulus ekonomi yang kuat. Tidak hanya mengentaskan anak-anak dari ancaman gizi buruk dan meningkatkan kualitas pendidikan, MBG juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan komitmen kuat pemerintah dalam perencanaan dan pelibatan masyarakat secara menyeluruh, MBG berpotensi menjadi program unggulan nasional yang tidak hanya meningkatkan kualitas SDM Indonesia, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dari bawah. Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi sebuah strategi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

(Red)

MBG Perkuat Ketahanan Gizi Nasional, 4,97 Juta Penerima Manfaat Jadi Bukti Nyata

Jakarta || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak positif yang luas. Sejak mulai dijalankan secara bertahap, MBG telah menjangkau 4,97 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Program ini menjadi cerminan transformasi kebijakan gizi nasional yang tidak hanya fokus pada konsumsi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, lebih dari 68 ribu tenaga telah terlibat dalam operasional MBG. "Lebih dari 60 persen tenaga kerja tersebut adalah ibu-ibu berusia 30 hingga 50 tahun, sehingga secara langsung ikut berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem," Ujar Dadan Hindayana.

Dengan pendekatan berbasis komunitas, pelaksanaan MBG melibatkan petani lokal, pelaku UMKM, dan dapur umum di berbagai daerah. Setiap harinya, ribuan perempuan mempersiapkan makanan sehat untuk anak-anak dan keluarga prasejahtera. Aktivitas ini bukan hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat mata rantai produksi pangan dalam negeri.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa anggaran untuk MBG telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah pusat. "Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah penerima MBG akan ditingkatkan menjadi 82,9 juta pada tahun 2025, dengan dukungan 32 ribu Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG). Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun." Tegas Suahasil Nazara.

Pemerintah daerah pun memainkan peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan teknis di lapangan. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadikan distribusi makanan bergizi lebih merata dan tepat sasaran. Anak-anak yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan kini dapat menikmati menu sehat yang disiapkan dengan bahan pangan lokal.

Program MBG tidak hanya mengurangi beban pengeluaran keluarga, tetapi juga menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis gotong royong, MBG menjadi langkah konkret dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap menyongsong 2045.

(Red)

Jangan Termakan Isu Palsu, Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Raja Ampat

Jakarta || Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat, menyusul beredarnya informasi menyesatkan yang tidak berdasar tentang aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Penutupan sementara dua destinasi wisata tersebut adalah langkah antisipatif pemerintah yang tidak mengganggu keseluruhan aktivitas pariwisata Raja Ampat. 

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan di lapangan dan siap mengambil langkah adaptif guna menjamin keberlangsungan pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut.

“Kementerian terus memantau situasi dan siap mengambil langkah adaptif demi memastikan masyarakat lokal tetap menjadi pilar utama dalam pariwisata berkelanjutan.” Ujar Widiyanti Putri Wardhana.

Pemerintah juga menegaskan bahwa destinasi lain di Raja Ampat seperti Manta Point, Cape Kri, Cross Wreck, dan Blue Magic tetap dibuka dan tidak terdampak. Lokasi-lokasi tersebut dikenal sebagai situs penyelaman kelas dunia dengan kekayaan hayati laut yang luar biasa.

Kementerian Pariwisata diketahui menjalin kerja sama erat dengan aparat keamanan, serta tokoh adat setempat. Pemerintah daerah juga diminta berperan aktif dalam melindungi wilayah wisata dari potensi kerusakan lingkungan atau konflik sosial.

Raja Ampat sendiri telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark dan menjadi salah satu destinasi prioritas nasional. Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi contoh ideal pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman wisata berkelas dunia, tanpa mengorbankan keutuhan lingkungan dan budaya lokal.” Ujar Widiyanti.

Langkah pemerintah pusat juga mendapat dukungan dari parlemen. Anggota DPR RI, Aprozi Alam menilai pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan di Raja Ampat sebagai keputusan tepat dan strategis.

“Saya mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mencabut izin tambang di Raja Ampat. Ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat." Ujar Aprozi.

Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah. Eksploitasi tambang yang tidak terkendali berpotensi merusak ekosistem dan mengancam masa depan pariwisata.

“Raja Ampat adalah aset nasional dengan keanekaragaman hayati luar biasa. Eksploitasi tambang yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem dan mengancam potensi pariwisata berkelanjutan.” Kata Aprozi.

Aprozi Alam juga memastikan untuk terus mendorong kebijakan pemerintah yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia agar lebih akuntabel dan berkelanjutan.” Pungkasnya.

Dengan sikap tegas dari pemerintah pusat dan dukungan legislatif, masyarakat diimbau untuk tidak mudah termakan oleh isu palsu yang beredar. Raja Ampat tetap menjadi simbol pariwisata unggulan Indonesia yang dilindungi dan dijaga untuk generasi masa depan.

(Red)

Hindari Pecah Belah Kepercayaan Publik, Waspada Penyebaran Hoaks

Jakarta || Penyebaran hoaks bertajuk Indonesia Gelap dan adanya opini negatif mengenai revisi Undang-Undang TNI kian terbukti sebagai upaya secara sistematis untuk memecah belah kepercayaan publik terhadap institusi negara. 

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menanggapi serius situasi tersebut dengan memberikan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas jaringan penyebar informasi menyesatkan itu.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan bahwa upaya penyebaran isu negatif tersebut dapat memecah belah kepercayaan publik sekaligus merusak citra institusi negara.

TNI menegaskan terus mengedepankan sikap profesional dan berdasarkan hukum dalam menghadapi seluruh ancaman tersebut.

“TNI akan selalu mendukung langkah tegas aparat penegak hukum.” Katanya.

“Segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah kepercayaan publik, merusak citra institusi negara, ataupun mengganggu stabilitas nasional, akan dihadapi dengan sikap profesional, terukur, dan berdasarkan hukum.” Tambahnya.

Pernyataan itu menyusul pengakuan tersangka Marcella Santoso dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (17/6/2025), yang menyampaikan permohonan maaf atas perannya dalam menyebarkan konten provokatif.

Dia juga mengaku dirinya terlibat dalam narasi hoaks tentang Indonesia Gelap dan Revisi UU TNI.

Marcella diketahui berperan dalam jaringan yang memproduksi dan menyebarkan konten negatif, termasuk menyasar pejabat tinggi negara dan Presiden Republik Indonesia. 

Dalam penanganan kasus tersebut, TNI menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain demi memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Kami mendukung penuh pengungkapan aliran dana, jaringan buzzer, dan pihak mana pun yang terlibat.” Tegas Kristomei.

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar memastikan bahwa Marcella dan kelompoknya terbukti dalam upaya penyebaran hoaks tersebut.

“Karena di barang bukti elektronik ada, ini kami tanyakan, apa maksud dia membuat konten Indonesia Gelap, konten negatif? Apa kaitan dengan RUU TNI, ini kami tidak tahu, tapi yang tahu mereka yang bersangkutan.” Tegasnya.

TNI mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tetap kritis dan bijak dalam menyikapi informasi di ruang digital. 

Kristomei menambahkan bahwa pihaknya terus mendukung upaya penegakan hukum demi stabilitas nasional.

“TNI memastikan akan terus mendukung setiap upaya penegakan hukum demi terwujudnya stabilitas nasional.” Ucapnya.

Langkah waspada terhadap hoaks merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan mempertahankan kepercayaan terhadap lembaga negara.

(Red)