Rabu, 01 April 2026

Pastikan TPP ASN Tepat Sasaran dan Sesuai Regulasi, Sekda PALI Konsultasikan Langsung dengan Kementerian Dalam Negeri RI

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) – Pemerintah Kabupaten PALI menunjukkan komitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, salah satunya melalui pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Kartika Yanti, SH., MH, secara langsung melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memastikan kebijakan TPP berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Kegiatan konsultasi berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda), Jakarta, pada Selasa (3/3), dengan tujuan memastikan TPP di lingkungan Pemkab PALI tidak hanya sesuai aturan pemerintah pusat, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Terdapat tiga fokus utama dalam konsultasi tersebut: pertama, sinkronisasi regulasi agar skema TPP Kabupaten PALI selaras dengan kebijakan terbaru, termasuk standar harga satuan dan ketentuan terkait penghasilan ASN. Kedua, validasi anggaran dengan menyesuaikan alokasi TPP dengan kemampuan fiskal daerah, guna menjamin pembayaran yang berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah. Ketiga, penyusunan indikator penilaian yang objektif dan terukur untuk meningkatkan kinerja ASN, sehingga TPP dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik.

Sekda Kartika Yanti menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip good governance. “TPP bukan sekadar hak ASN, tetapi juga bagian dari upaya mendorong kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Karena itu, seluruh proses harus akuntabel, terukur, dan sesuai regulasi,” tegasnya.

Melalui konsultasi intensif ini, Pemkab PALI menegaskan komitmennya dalam manajemen keuangan daerah yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan ASN secara berkelanjutan. Langkah strategis ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah daerah aktif melakukan jemput bola ke pusat untuk memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Tingkatkan Akurasi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS PALI Gandeng Diskominfostaper Sampaikan Sosialisasi ke Masyarakat

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten PALI bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten PALI untuk memastikan akurasi data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Kedua instansi menggelar rapat koordinasi pada Selasa (31/03/2026) sebagai langkah awal dalam mendukung agenda nasional pendataan ekonomi yang digelar setiap sepuluh tahun sekali.

Dalam rapat tersebut, dibahas rencana pendataan lapangan yang akan berlangsung selama empat bulan mulai Mei hingga Agustus 2026, serta strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat memberikan data yang benar dan akurat. Kolaborasi antara kedua pihak dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi.

Kepala Diskominfostaper Kabupaten PALI, H. Imansyah, S.E., M.M, menyatakan bahwa data akurat menjadi dasar utama penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. "Data yang akurat adalah fondasi utama dalam mengawal kemandirian perekonomian di Bumi Serepat Serasan. Hasil sensus ekonomi ini akan menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran," ujarnya.

Kepala BPS Kabupaten PALI menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat krusial mengingat cakupan kegiatan yang luas. "Dengan skala kegiatan yang besar, dukungan dari pemerintah daerah sangat krusial agar proses pendataan berjalan lancar dan masyarakat memahami pentingnya memberikan data yang benar," jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Diskominfostaper akan memanfaatkan seluruh saluran komunikasi resmi pemerintah daerah mulai dari media sosial, siaran radio daerah, hingga videotron di titik strategis untuk menyebarluaskan informasi. Selain itu, juga akan dilakukan edukasi mengenai ciri-ciri petugas resmi BPS guna mencegah penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus.

Sinergi antara BPS dan Diskominfostaper diharapkan menjadi kunci sukses SE2026, dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif memberikan data jujur dan objektif untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

โ€Žโ€ŽBupati Banyuasin Serahkan LKPD Tahun 2025


 ‎‎Realitaterkini.com๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

Palembang — Guna memenuhi kewajiban konstitusional pertanggungjawaban APBD, Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH menyerahkan Penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 (Unaudited) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (31/03/2026).

Dalam kesempatan ini, Bupati Banyuasin didampingi oleh Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN.Eng, Kepala BPKAD Banyuasin, Drs. Yuni Khairani, M.Si, Inspektur Banyuasin, Drs. H. Alamsyah Riandah, MH, Kepala Bappenda Banyuasin, Drs. Edhy Haryono, Kadis PUPR Banyuasin, Ir. H.M. Riyan Aditya Saputra, MT., IPM., ASEAN.Eng, dan Plt. Kadis Kominfo Banyuasin, Hj. Ida Bahagia, SH., MM.

ditemui setelah acara penyerahan, Askolani berharap agar LKPD yang diserahkan dengan hasil audit mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Tentu dengan adanya penyerahan ini dapat terukur, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan menjamin transparansi informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

“Terima kasih BPK Perwakilan Provinsi Sumsel atas arahan dan bimbingan atas laporan pertanggungjawaban ini,” tutupnya.

Mewakili Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Selatan II, Cendy Avrian, SE., M.Sc., CFE., CertDA memberikan apresiasi tinggi bagi Kepala Daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan pada hari ini.

“Kami berharap agar semua mendapatkan WTP tanpa catatan di tahun 2026 ini,” singkatnya.

“Kedepan 2 April, kami juga akan menyesuaikan waktu pemeriksaan jika nanti ada Work From Anywhere (WFA),” tutup Cendy.


*Man*

Kapolsek Banyuasin II Salurkan Bantuan Sosial untuk Korban Rumah Ambruk di Desa Sungsang II


 Realitaterkini.com๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

*Banyuasin* – Musibah rumah roboh akibat kondisi bangunan yang kurang terawat serta diterpa hujan dan angin kencang menimpa keluarga Sdr. Soli, warga Lorong Salak RT 09 RW 02, Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Beruntung, dalam kejadian tersebut seluruh penghuni rumah yang terdiri dari suami, istri, dan tiga orang anaknya selamat dan dalam kondisi sehat.

Menindaklanjuti musibah tersebut, Kapolsek Banyuasin II, IPTU Fariz Muhammad, S.H., bersama jajaran personil Polsek Banyuasin II serta unsur pemerintahan kecamatan dan desa setempat langsung bergerak cepat memberikan perhatian. Pada Selasa (31/3/2026) siang, pukul 12.30 WIB, mereka melaksanakan kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) kepada keluarga korban.

Kegiatan yang berlangsung di lokasi kejadian ini turut dihadiri oleh Camat Banyuasin II, Ahmad Riduan, S.Sos., M Si., serta Kepala Desa Sungsang II, H. Alex. Bersama-sama, mereka menyerahkan bantuan berupa sembako kepada Sdr. Soli dan keluarga sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban pasca musibah.

Kapolsek Banyuasin II, IPTU Fariz Muhammad, menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan kebutuhan pokok keluarga korban di tengah masa sulit. "Kami hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli. Semoga bantuan ini bermanfaat dan memberikan semangat bagi keluarga Bapak Soli untuk segera pulih dan bangkit kembali," ujarnya.

Camat Banyuasin II, Ahmad Riduan, turut mengapresiasi sinergitas yang baik antara kepolisian, pemerintah kecamatan, dan desa dalam merespon cepat musibah yang menimpa warganya. "Kecepatan dan kebersamaan dalam penanganan musibah seperti ini sangat membantu masyarakat. Kami akan terus berkoordinasi untuk upaya-upaya selanjutnya," ungkapnya.

Keluarga korban menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Mereka mengaku terbantu dengan adanya uluran tangan dari para aparat dan pemerintah setempat.

Kegiatan pembagian bansos berlangsung dalam situasi yang aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Pihak kepolisian memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi keluarga korban dan akan melaporkan lebih lanjut apabila ada perkembangan selanjutnya.



*Man*

Pimpinan Cabang BPR Banyuasin III Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar Mess




Realitaterkini.com๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

Banyuasin - HS (35), Pimpinan Cabang Bank BPR Kecamatan Banyuasin III, ditemukan tewas gantung diri di kamar Mess BPR, Selasa (31/3/2026) siang.

Korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya yang hendak membangunkan untuk bekerja. Setelah pintu digedor tanpa respons, pintu dibuka paksa dan korban ditemukan dalam keadaan gantung diri di tiang kayu plafon dengan leher terjerat tali tambang warna putih.

Personil Polres Banyuasin yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP. Petugas melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti berupa tali tambang, dompet, dan handphone korban, serta mengambil dokumentasi.

Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Banyuasin untuk pemeriksaan awal. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RS Bhayangkara M. Hasan Palembang untuk rencana autopsi. Pihak keluarga yang berada di Curup tidak dapat hadir dan memberikan kuasa kepada PT. BPR Tiurganda.

Saat tiba di RS Bhayangkara, pihak keluarga meminta hanya dilakukan pemeriksaan luar saja dan menolak autopsi. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka jerat melingkar di leher korban, tidak ada tanda kekerasan, dan ditemukan cairan putih di bagian alat kelamin.

Setelah pemeriksaan selesai, jenazah diserahkan kepada pihak kuasa. Barang milik korban juga telah dikembalikan kepada keluarga melalui karyawan PT. BPR Tiurganda. Kegiatan selesai pukul 20.17 WIB, bersamaan dengan ambulans berangkat menuju Curup.


*Man*

Dari Ruang Kerja Wali Kota, Harapan Besar untuk Generasi Muda Prabumulih Ditanamkan

Prabumulih – Di balik sebuah pertemuan sederhana di ruang kerja, tersimpan harapan besar untuk masa depan. Selasa (31/3/2026), Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menerima audiensi panitia Jambore Cabang (Jamcab) III Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Prabumulih.

Pertemuan ini bukan sekadar laporan persiapan kegiatan, tetapi menjadi ruang dialog tentang bagaimana membentuk generasi muda yang kuat, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

Ketua Kwarcab Kota Prabumulih, Hermanto, bersama jajaran panitia memaparkan kesiapan pelaksanaan Jamcab yang direncanakan berlangsung pada pertengahan April 2026. Dengan penuh optimisme, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini akan diikuti sekitar 700 peserta dari seluruh gugus depan penggalang tingkat SMP/MTs se-Kota Prabumulih.

“Kami melaporkan bahwa persiapan administrasi dan teknis saat ini sudah cukup siap. Jamcab ini akan menjadi wadah pembinaan karakter, keterampilan, serta mempererat persaudaraan antar anggota Pramuka,” ujar Hermanto.

Di balik angka ratusan peserta, ada semangat besar yang ingin ditumbuhkan—tentang kebersamaan, kedisiplinan, dan nilai-nilai kehidupan yang tidak selalu bisa diajarkan di dalam kelas.

Menyambut hal tersebut, Wali Kota Prabumulih, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab), menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, Gerakan Pramuka Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan berakhlak.

“Pemerintah Kota Prabumulih mendukung penuh penyelenggaraan Jambore Cabang ini. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perkemahan, tetapi juga melahirkan inovasi serta mencetak kader pemimpin masa depan yang berkarakter,” ujar beliau.

Lebih jauh, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan, kebersihan, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses.

Tahun ini, Jamcab mengusung tema “Pramuka Unggul, Pramuka Generasi Emas” yang akan dilaksanakan di Stadion Talang Jimar pada 18–23 April 2026. Tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita besar untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berjiwa kuat dan peduli terhadap sesama.

Di ruang kerja itu, percakapan singkat menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan ratusan anak muda yang akan belajar, bertumbuh, dan menemukan jati diri mereka.

Karena sejatinya, masa depan sebuah kota tidak hanya dibangun dari infrastruktur, tetapi dari generasi muda yang ditempa dengan nilai, karakter, dan semangat kebersamaan.(Emma)

Selasa, 31 Maret 2026

Pemerintah PALI Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2025 ke BPK Sumsel, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah melaksanakan penyerahan laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa (31/03/2026), bertempat di Kantor BPK Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.

Penyerahan dokumen penting ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik.

Dalam acara penyerahan yang khidmat tersebut, Bupati PALI Asgianto, ST, turut hadir secara langsung dan didampingi oleh jajaran pimpinan daerah utama, antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten PALI Kartika Yanti, SH., MH, Inspektur Kabupaten Muhammad Anthoni, SH., MH, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten PALI Anita Mariani, S.E., MM, Ak., CA. Kehadiran para pejabat kunci ini menunjukkan pentingnya yang diberikan pemerintah daerah terhadap proses pertanggungjawaban keuangan.

Setelah menyerahkan berkas laporan keuangan secara langsung kepada perwakilan BPK Sumatera Selatan, Bupati Asgianto menyampaikan bahwa penyerahan laporan ini diharapkan dapat menjadi awal dari proses pemeriksaan yang berjalan lancar dan efektif. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang tidak bisa dinegosiasikan, karena setiap rupiah anggaran yang dikelola berasal dari kontribusi masyarakat PALI.

"Kami menyampaikan laporan keuangan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap pengelolaan anggaran yang kami lakukan bertujuan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Melalui proses pemeriksaan oleh BPK, kami berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Bupati Asgianto dalam sambutannya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten PALI Anita Mariani menjelaskan bahwa laporan keuangan tahun 2025 yang diserahkan mencakup seluruh aktivitas keuangan daerah mulai dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, hingga pengeluaran untuk berbagai program pembangunan serta pelayanan publik di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten PALI.

"Kami telah melakukan penyusunan laporan dengan seksama sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Dokumen yang kami serahkan mencakup rincian penggunaan anggaran untuk berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, serta pembangunan ekonomi masyarakat. Semua data telah kami validasi secara internal sebelum diserahkan kepada BPK," jelas Anita Mariani.

Proses pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Sumatera Selatan yang akan datang diharapkan dapat memberikan evaluasi objektif terkait pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan di Kabupaten PALI ke depannya. Selain itu, hasil pemeriksaan juga akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran daerah tahun berikutnya, agar dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan penyerahan laporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten PALI menegaskan bahwa upaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah akan terus dilakukan secara berkelanjutan, sebagai bentuk dedikasi dalam membangun Kabupaten PALI yang lebih baik dan sejahtera.