Polsek Betung Lakukan Olah TKP Penemuan Warga Meninggal Dunia di Kelurahan Rimba Asam

Realitaterkini.com👇👇

Banyuasin – Personel Polsek Betung bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penemuan seorang warga yang meninggal dunia di sebuah rumah di Dusun Meranjat, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

Peristiwa tersebut diketahui pada Sabtu (11/7/2026) sekitar pukul 17.40 WIB.

Korban diketahui berinisial E (60), seorang petani yang berdomisili di Dusun Meranjat, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan keterangan saksi, korban pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga setelah tidak ada respons dari dalam rumah. Karena pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam, keluarga kemudian mendobrak pintu untuk memastikan kondisi korban. Setelah berhasil masuk, korban ditemukan telah meninggal dunia.

personel Polsek Betung segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, mendokumentasikan kondisi TKP, serta berkoordinasi dengan petugas kesehatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari pihak Puskesmas, korban diduga meninggal dunia akibat sakit dan tidak ditemukan indikasi awal adanya tindak kekerasan. Pihak keluarga juga menyatakan menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah.

Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Banyuasin IPTU Abu Bakar, S.H., mengatakan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional sesuai prosedur yang berlaku.

“Personel Polsek Betung telah melakukan langkah-langkah kepolisian berupa mendatangi lokasi, melaksanakan olah TKP, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, serta melakukan pendataan dan dokumentasi. Berdasarkan pemeriksaan awal petugas medis, tidak ditemukan indikasi awal adanya tindak kekerasan, sementara pihak keluarga telah menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan autopsi,” ujar IPTU Abu Bakar.

Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan peristiwa serupa sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan sesuai prosedur.

Selama proses penanganan di lokasi, situasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Polres Banyuasin memastikan akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap penanganan kejadian di wilayah hukumnya.

*Man*

Kawal Transparansi SPMB, Aliansi Prabumulih Menggugat Lakukan Audiensi dengan SMAN 6 Prabumulih

PRABUMULIH – Isu keterbukaan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali menjadi sorotan. LSM Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) mendatangi SMAN 6 Prabumulih di Jalan Simpang Modong, Kecamatan Cambai, Jumat (10/7/2026), guna melakukan audiensi terkait penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

Ketua APM, Adi Susanto, SE, menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses ini sebagai bentuk kontrol sosial, agar berjalan terbuka, akuntabel, dan patuh aturan. "Pengawasan masyarakat adalah partisipasi mewujudkan pendidikan yang bersih dan berintegritas. Kami ingin seluruh tahapan transparan; jika ada hal yang perlu diklarifikasi, akan kami tindak lanjuti lewat jalur resmi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala SMAN 6 Prabumulih, Abdul Hadi, S.Pd., M.Si., menegaskan seluruh proses telah dijalankan sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. "Kami terbuka terhadap pengawasan masyarakat selama sesuai aturan. Proses seleksi berjalan lewat sistem dan kriteria resmi, sehingga objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami siap melayani permintaan informasi yang diizinkan peraturan," jelasnya.

Audiensi berlangsung dengan suasana kondusif. Kedua belah pihak sepakat menjaga keterbukaan informasi guna menjaga kepercayaan masyarakat. Hingga saat ini, belum ditemukan bukti atau pernyataan yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB di sekolah tersebut.

Pembangunan Pagar di Atas Sungai Nibung Disorot Warga, Camat Prabumulih Timur Pastikan Turun Langsung Cek Lokasi

PRABUMULIH – Pembangunan pagar yang diduga berdiri di atas aliran Sungai Nibung di Jalan MAN, RT 002/RW 003, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, menjadi sorotan dan kekhawatiran masyarakat, karena dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi aliran sungai jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, Pemerintah Kelurahan Gunung Ibul Barat telah melakukan peninjauan awal ke lokasi bersama Ketua RT 002, dan saat ini sedang berupaya menjalin komunikasi dengan pemilik lahan dengan mengedepankan pendekatan persuasif. "Langkah pertama kami usahakan berkomunikasi dengan pemilik tanah, jika tidak diindahkan, kami akan menindaklanjutinya dengan memberikan teguran tertulis," ujar Lurah Gunung Ibul Barat. 

Camat Prabumulih Timur, Reki, membenarkan telah menerima laporan tersebut dan mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan pihak kelurahan, sekaligus memastikan tim kecamatan beserta instansi teknis terkait akan turun langsung melakukan peninjauan resmi ke lokasi pada awal pekan mendatang, tepatnya hari Senin. 

"Ia berharap,pemilik lahan dapat bersikap kooperatif sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai aturan, dan menegaskan jika nantinya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sempadan maupun aliran sungai, pemerintah akan mengambil langkah administratif sesuai prosedur yang berlaku. 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemilik bangunan terkait, dan pemerintah masih mengutamakan pendekatan komunikasi sambil menunggu hasil pengecekan lapangan secara menyeluruh.

Ikuti Rakor Bersama Gubernur Sumsel, Pemkab Banyuasin Berkomitmen Kawal Distribusi BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

 Realitaterkini.com👇👇

PANGKALAN BALAI – Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH.,MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Penyelesaian Antrean Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting  Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani., SH MH  didampingi Asisten III sekaligus Plt. Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin Ir. Zakirin, S.P., M.M., CGCAE.  Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Banyuasin H. Adam Ibrahim, S.E., M.Si. dan Plt. kepala Dinas Kominfo-SP Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M..

Rakor ini digelar sebagai respons cepat pemerintah daerah terhadap maraknya fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, yang kerap memicu kemacetan arus lalu lintas serta mengganggu kenyamanan dan produktivitas masyarakat. 

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina, aparat penegak hukum, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi (Biosolar dan Pertalite) agar tepat sasaran.

Sementara itu, regulasi teknis mengenai tata kelola distribusi merupakan ranah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sebagai solusi taktis, Pemprov Sumsel mengusulkan perombakan mekanisme pembagian kuota BBM bersubsidi agar langsung dirinci (breakdown) hingga ke tingkat SPBU yang mengalami kelangkaan. Langkah ini dinilai efektif agar alokasi kuota bersifat fleksibel dan tepat sasaran.

Berdasarkan data makro, usulan kuota BBM subsidi Sumsel tahun ini mencapai 2,8 juta kiloliter, namun realisasi yang disetujui hanya berkisar 630 ribu kiloliter.

Kesenjangan kuota ini diperparah oleh migrasi masif pengguna BBM non-subsidi ke Bio Solar akibat disparitas harga yang tinggi, keterbatasan jumlah SPBU penyalur, kendala sistem pembayaran non-tunai, serta posisi strategis Sumsel sebagai jalur Lintas Sumatera.

Untuk memperketat pengawasan di area hilir, Surat Keputusan (SK) pembentukan Satgas Pengawasan yang melibatkan personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan akan segera ditandatangani. Satgas ini bertugas memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan distribusi di lapangan. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mengawal kelancaran distribusi BBM di wilayahnya. Mengingat Banyuasin merupakan jalur lintas utama (Jalan Lintas Timur Sumatera), pengelolaan antrean dan ketepatan sasaran subsidi menjadi prioritas krusial. Mengingat Kabupaten Banyuasin adalah jalur Lintas Timur dan menjadi  penghasil Beras terbesar di indonesia serta rata-rata masyarakat berprofesi sebagai nelayan sehingga  memerlukan perhatian khusus tentang pentingnya penambahan kuota untuk Kabupaten Banyuasin dalam pendistribusian BBM ini. 

"Kami siap bersinergi dan menindaklanjuti arahan dari Pemprov Sumsel. Kabupaten Banyuasin memiliki mobilitas kendaraan yang sangat tinggi baik di darat dan perairan karena berada di jalur lintas utama. Kami akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait, Polres Banyuasin, dan pihak SPBU setempat untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan," ujar Bupati.

Langkah Strategis Pemkab Banyuasin

Untuk menyelesaikan permasalahan antrean BBM subsidi di wilayah Banyuasin, pemerintah daerah akan mengambil beberapa langkah taktis, antara lain:

Optimalisasi Digitalisasi (QR Code): Mendorong percepatan dan ketegasan implementasi sistem Full QR Code (Subsidi Tepat) di seluruh SPBU Banyuasin untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan atau pengisian berulang oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Pengaturan Manajemen Lalu Lintas: Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banyuasin untuk menata jalur antrean di SPBU yang posisinya berada di pinggir jalan lintas, guna mencegah kemacetan parah.

Pengawasan dan Monitoring Terpadu: Membentuk tim monitoring berkala yang melibatkan Satpol PP, Dinas Koperindag, dan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada praktik "pengeratan" atau penimbunan BBM subsidi. Selaras dengan pembentukan satgas yang akan di bentuk langsung Gubernur Sumsel. 

Bupati Dr. H. Askolani juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Banyuasin untuk sadar dan bijak dalam menggunakan BBM.

"BBM bersubsidi ini hak masyarakat yang kurang mampu. Bagi masyarakat yang mampu atau kendaraan sektor industri besar, kami mengetuk kesadarannya untuk menggunakan BBM non-subsidi demi keadilan bersama," pungkasnya.

 

*Man*

Bupati Askolani Sambut Kunker Kajati Sumsel: Sinergi untuk Pembangunan Banyuasin yang Transparan

 Realitaterkini.com👇👇

PANGKALAN BALAI – Jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyambut langsung kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan beserta rombongan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan koordinasi dan sinergi penegakan hukum serta pengawalan program pembangunan di wilayah Kabupaten Banyuasin. Dilaksanakan di halaman Kantor Kejari Banyuasin, Senin (6/7). 

Hadir langsung dalam penyambutan tersebut Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH, Wakil Bupati Banyuasin  Netta Indian, SP serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM MBA IPU ASEAN Eng  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Dalam sambutannya, Bupati Dr. H. Askolani menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kunjungan jajaran Kejati Sumsel. Pihaknya menegaskan bahwa selama ini hubungan antara Pemkab Banyuasin dan Kejari Banyuasin telah berjalan dengan sangat baik, terutama dalam hal pendampingan hukum (legal assistance) terkait tata kelola pemerintahan dan pengamanan proyek strategis daerah.

"Kami berharap kunjungan kerja Bapak Kejati Sumsel ke Bumi Sedulang Setudung ini dapat semakin memperkokoh sinergi yang telah terbangun. Pendampingan dan masukan dari kejaksaan sangat kami butuhkan agar seluruh program pembangunan di Banyuasin dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Sumsel Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H dalam arahannya menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari segenap unsur pimpinan daerah Kabupaten Banyuasin. Kejati memberikan apresiasi atas keterbukaan pemkab untuk terus menjalin komunikasi yang intens dengan institusi kejaksaan. Pihaknya juga mengingatkan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi melalui tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

"Kunjungan kali ini ke Kabupaten Banyuasin merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memperkuat sinergi, supervisi, serta memastikan penegakan hukum yang humanis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami mengapresiasi jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kejaksaan tidak hanya berfungsi dalam hal penindakan, tetapi juga meletakkan fokus besar pada upaya pencegahan (preventif) melalui pendampingan hukum. Kami ingin memastikan seluruh program strategis daerah dan pembangunan infrastruktur di Banyuasin dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran tanpa adanya hambatan yuridis.

Kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Banyuasin, saya instruksikan untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, dan selalu hadir sebagai solusi bagi permasalahan hukum di tengah masyarakat. Mari bersama-sama kita kawal roda pembangunan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin." Tegasnya. 

Acara yang berlangsung di Halaman Kantor Kejari Banyuasin ini turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Erni Yusnita, S.H., M.H beserta seluruh jajaran Kepala Seksi (Kasi) dan staf Kejari Banyuasin, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banyuasin.

Kunjungan ini juga di meriahkan dengan penampilan anak-anak Marching Band TK Adhyaksa serta peresmian Gedung Barang Bukti dan Rumah Dinas, juga peninjauan kebun melon.

 

*Man*

Sorot Polemik Jalur Prestasi, APM Terima Penjelasan dan Akses Data SPMB SMAN 3 Prabumulih

PRABUMULIH – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya jalur prestasi dengan metode pembobotan nilai dan peringkat, masih menyisakan diskusi serta keluhan berulang di kalangan masyarakat. Setiap tahun muncul kekhawatiran terkait kesulitan calon siswa diterima di sekolah unggulan, terutama jenjang SMA dan SMK negeri yang berada di bawah wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) Adi Susanto didampingi Sekretaris Jenderal Rendi Barlendo melaksanakan audiensi resmi ke SMAN 3 Prabumulih.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala SMAN 3 Prabumulih Freni Listiyan bersama Wakil Kepala Sekolah Alen Aliska. Pihak sekolah menyambut baik kedatangan tersebut dan bersedia mendengarkan berbagai masukan serta catatan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB tahun berjalan dengan sikap terbuka.

Sebagai bukti nyata keterbukaan informasi, SMAN 3 Prabumulih memberikan akses dan memaparkan data lengkap proses penerimaan siswa baru kepada tim APM. Langkah ini diambil untuk menjawab keraguan publik serta membuktikan bahwa seleksi berjalan dengan prinsip akuntabel.

Kepala Sekolah Freni Listiyan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mekanisme serta persentase kuota penerimaan dibandingkan sekolah negeri lain, mengingat status SMAN 3 Prabumulih sebagai sekolah berasrama yang ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

“Pada tahun ini, terdapat empat siswa dari luar kota yang diterima melalui jalur prestasi dengan syarat wajib menempati asrama yang telah disediakan sekolah,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan perhatian sekolah terhadap siswa dari kalangan kurang mampu: “Bagi peserta jalur afirmasi pemegang KIP/PKH yang dinyatakan lulus, kami berkomitmen meringankan beban keluarga, salah satunya melalui dukungan bantuan seragam yang disalurkan oleh jaringan alumni sekolah.”

Sementara itu, Ketua LSM APM Adi Susanto mengapresiasi keterbukaan pihak sekolah sekaligus menegaskan komitmen pengawasan berkelanjutan. “Kami hadir untuk memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Hari ini kami melihat langsung data disajikan secara transparan, dan hal ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Adi juga menyoroti polemik yang berulang terkait sistem pembobotan nilai dan peringkat pada jalur prestasi. “Masalah ini muncul setiap tahun dan menjadi kesulitan yang dirasakan masyarakat. Temuan serta catatan ini akan kami rangkum dan sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bahan evaluasi demi perbaikan sistem di masa mendatang,” tambahnya.

Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan kondusif, ditutup dengan kesepakatan bersama untuk terus memperkuat transparansi, keadilan, dan kualitas pelayanan pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik baru di Kota Prabumulih.

Bupati PALI Asgianto Tebar 200 Kg Lele di Gelora November, Wujud Kepedulian Tingkatkan Gizi Masyarakat

PALI – Menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di daerahnya, Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Asgianto, ST secara langsung memimpin kegiatan penebaran ikan lele dalam rangka menggalakkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Sebanyak 200 kilogram ikan lele konsumsi ditebarkan ke Kolam Pemancingan Taman Gelora November, Selasa (7/7/2026).

Langkah nyata ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten PALI dan kepedulian pribadi Bupati Asgianto dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap sumber pangan bergizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kolam yang telah diisi ikan ini nantinya tidak hanya menjadi sarana rekreasi keluarga, tetapi juga ruang edukasi bagi warga untuk lebih mengenal potensi perikanan lokal serta manfaatnya bagi kesehatan tubuh.

Bupati Asgianto menyampaikan bahwa perhatiannya terhadap program ini didasari keinginan kuat melihat masyarakat PALI tumbuh lebih sehat, kuat, dan cerdas. “Saya sangat memperhatikan asupan gizi yang diterima oleh masyarakat kita, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Ikan adalah sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik untuk mencegah gangguan tumbuh kembang,” ujarnya.

Ia menegaskan, kepedulian ini juga ditujukan sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam menekan angka stunting yang masih menjadi perhatian nasional. “Melalui Gemarikan, kita ingin mengubah kebiasaan makan masyarakat agar lebih banyak mengonsumsi ikan. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kualitas generasi penerus PALI,” tambahnya dengan nada penuh harap.

Selain aspek gizi, Bupati juga menaruh perhatian besar pada pemanfaatan ruang publik yang bermanfaat bagi semua kalangan. “Kolam di Taman Gelora November ini saya harapkan menjadi tempat kebersamaan warga, bukan sekadar tempat memancing. Di sini kita bisa belajar bersama tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan bersama,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten PALI di bawah kepemimpinan Asgianto berkomitmen untuk terus melanjutkan dan memperluas program serupa. Dukungan terhadap sektor perikanan akan terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya berkelanjutan menjaga kesehatan masyarakat dan mewujudkan visi PALI yang lebih maju, sejahtera, dan bebas dari masalah gizi buruk serta stunting.