PRABUMULIH, 13 Juli 2026 – Wali Kota Prabumulih H. Arlan diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H. Elman, S.T., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual. Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih ini sekaligus membahas sejumlah isu strategis, antara lain kenaikan harga ikan segar di sejumlah daerah, progres Pendataan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Tito Karnavian, dan diikuti secara serentak oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya komoditas yang mengalami fluktuasi dan kenaikan harga, seperti ikan segar di beberapa wilayah tanah air.
Selain pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga diminta terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Pendataan Sensus Ekonomi, mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis data pembangunan yang akurat, serta mempercepat implementasi Program 3 Juta Rumah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Prabumulih dalam rapat koordinasi ini merupakan wujud nyata komitmen daerah untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat. Hal ini sekaligus upaya menjaga kestabilan inflasi di wilayah Prabumulih, meningkatkan akurasi data perencanaan pembangunan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program-program nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah dalam kegiatan tersebut, Asisten II, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih, perwakilan Polres Prabumulih, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Ekonomi, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
0 komentar: