PRABUMULIH – Suara penolakan bergema keras. Aliansi Pemuda dan Masyarakat (APM) kembali turun ke jalan menggelar aksi damai di kawasan Bakem, Kantor PHR Zona 4, Selasa (21/04/2026). Dengan yel-yel khas "Salam Gasak!", massa menuntut keadilan dan transparansi penuh terkait proses perekrutan tenaga kerja yang dinilai masih gelap.
Aksi yang dipimpin langsung Ketua Umum APM, Adi Susanto SE, ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakjelasan mekanisme seleksi yang dilakukan oleh PT PDSI, PT PDC, dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Tudingan Pembohongan Publik
Dalam orasinya, Adi Susanto yang akrab disapa Santon menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa lagi dibungkam. Menurutnya, rekrutmen yang sudah berjalan dua tahap (Gelombang 1 dan Gelombang 2) dinilai tidak jelas prosedurnya dan merugikan putra daerah.
“Kami menilai ada dugaan pembohongan publik. Proses seleksi sudah jalan, tapi siapa yang diterima dan bagaimana mekanismenya tidak transparan. Akibatnya, masyarakat Prabumulih yang menjadi korban dan kehilangan haknya,” tegas Santon tegas.
Merespons hal tersebut, APM mengambil langkah ekstrem dengan menuntut pembatalan total hasil rekrutmen Gelombang 1 dan Gelombang 2. Mereka meminta proses diulang kembali dari awal demi menjamin keadilan dan keterbukaan.
Daftar Tuntutan yang Dibawa:
1. Audit menyeluruh terhadap seluruh tahapan penerimaan karyawan.
2. Prioritas mutlak tenaga kerja lokal, khususnya warga wilayah Ring 1.
3. Penanganan serius masalah lingkungan seperti kebisingan, getaran, dan limbah.
4. Transparansi pengelolaan dana CSR agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
5. Penghentian sementara operasional di titik tertentu hingga ada kesepakatan bersama.
6. Pembentukan forum dialog yang melibatkan Perusahaan, DPRD, Disnaker, dan elemen masyarakat.
Siap Bongkar "Borok" di DPRD Tanggal 29 April
Ketua DPD APM, Abi Rahmat Rizki, menambahkan bahwa perjuangan ini belum berakhir. Pihaknya memberikan sinyal keras bahwa akan ada aksi lanjutan yang lebih besar.
Menurut jadwal yang disiapkan, pada 29 April 2026 mendatang, APM akan membawa persoalan ini ke gedung DPRD Prabumulih. Di sana, mereka berjanji akan membuka secara luas dugaan "borok" dan permainan kotor yang terjadi di balik layar rekrutmen tersebut.
“Kami tidak main-main. Ini soal hak masyarakat yang harus ditegakkan. Kami akan kawal terus sampai ada kejelasan yang nyata,” ujar Abi.
Aksi yang berlangsung aman dan tertib di bawah pengamanan ketat aparat gabungan (Polres Prabumulih, Koramil, dan Kodim) ini ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada perwakilan perusahaan. Namun, ancaman untuk membuka fakta tersembunyi di akhir bulan menjadi peringatan keras bagi semua pihak untuk segera bertindak adil.
0 komentar: