Aksi damai ini diproyeksikan akan dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat. Inti dari unjuk rasa ini adalah keresahan mendalam atas dugaan ketidakjelasan dan kurangnya keterbukaan dalam mekanisme penerimaan atau rekrutmen tenaga kerja di lingkungan perusahaan migas tersebut.
Ketua DPD LSM APM, Abi Rahmat Rizki, menegaskan bahwa seluruh persiapan teknis, konsolidasi, dan koordinasi telah rampung dilakukan. Hal itu disampaikannya usai memimpin rapat strategis di basecamp organisasi.
“Tanggal 21 April sudah kami tetapkan sebagai waktu pelaksanaan. Massa yang turun diperkirakan jumlahnya sangat besar. Ini adalah wujud nyata dari kegelisahan masyarakat yang sudah lama tertahan terkait proses rekrutmen yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat,” ujar Abi dengan tegas.
Menurut Abi, proses perekrutan yang selama ini berjalan sering kali menuai sorotan tajam. Ia menyoroti adanya indikasi praktik yang dinilai tidak sehat, termasuk maraknya isu dan dugaan kuat mengenai adanya sistem “jatah” atau kuota tertentu yang beredar luas di tengah masyarakat.
“Secara formalitas memang dikatakan terbuka dan melalui seleksi ketat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan dugaan adanya pengaturan atau sistem jatah. Inilah yang akhirnya menimbulkan kekecewaan mendalam dan rasa ketidakadilan di kalangan pencari kerja,” jelasnya.
Abi menegaskan, demonstrasi ini bukan sekadar aksi simbolis. Lebih dari itu, ini adalah bentuk desakan agar dilakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap sistem yang sedang berjalan.
“Kami tidak hanya ingin protes, tapi kami ingin ada perbaikan yang nyata. Transparansi itu tidak cukup hanya diucapkan dalam kata-kata, tetapi harus benar-benar dibuktikan dalam praktik nyata,” tegasnya.
Salah satu tuntutan utama yang didorong adalah perlunya keterlibatan pihak independen dalam mengawasi setiap tahapan seleksi ke depannya. Hal ini dianggap vital untuk mencegah potensi penyimpangan atau praktik KKN.
“Pengawasan independen sangat diperlukan agar prosesnya berjalan objektif, bersih, dan bisa dipercaya oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.
Selain soal keterbukaan, isu prioritas bagi tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian utama. LSM APM menilai bahwa masyarakat Prabumulih belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan yang adil untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka sendiri.
“Tenaga kerja lokal harus diutamakan. Jangan sampai warga asli daerah ini hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ucapnya.
Abi juga mengingatkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Dalam aksi nanti, LSM APM membawa sejumlah tuntutan konkret, mulai dari keterbukaan data proses rekrutmen, penghapusan dugaan praktik “jatah”, pelibatan pengawas independen, hingga jaminan prioritas bagi putra-putri daerah. Massa juga berencana meminta penjelasan langsung dari pihak PDSI–PDC dan Disnaker.
“Kami berharap ada penjelasan yang jelas dan solusi konkret agar persoalan ini tidak terus berlarut,” katanya.
Meski melibatkan massa dalam jumlah besar, Abi memastikan bahwa aksi ini akan berlangsung secara tertib, damai, dan tetap menjaga situasi kondusif.
“Aksi ini murni untuk menyampaikan aspirasi demi keadilan dan perbaikan bagi masyarakat,” tutupnya.
0 komentar: