Tenggat 12 Desember: Masyarakat WKP PALI Tekan Pertamina Adera untuk Hapus Praktik 'Tenaga Titipan' dan Buka Lowongan Terbuka

PALI – Ketegangan antara masyarakat di Wilayah Kerja Pertamina Adera Pengabuan (WKP) dengan perusahaan dan kontraktornya semakin memuncak. Tema perjuangan yang muncul kini tidak hanya soal kesempatan kerja, tetapi juga penolakan terhadap praktik "tenaga ahli terselubung" yang ditengarai sebagai titipan oknum, serta pelanggaran aturan ketenagakerjaan pada posisi keamanan dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP).

Semua dimulai dari laporan warga bahwa personel keamanan di lapangan kekurangan, membuat sebagian anggota bekerja tanpa jeda dan melampaui batas jam kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan UU Cipta Kerja No. 6/2023. "Sudah bertahun-tahun tidak ada penambahan orang. Teman-teman saya terpaksa kerja tanpa cuti – ini bukan hal yang wajar," ceritakan salah satu petugas keamanan yang bersedia berbicara anonim pada Sabtu (6/12/2025).

Namun, masalah terbesar yang membuat masyarakat marah adalah keberadaan individu yang disebut "tenaga ahli terselubung". Tokoh desa dan pemuda menyatakan bahwa mereka bukan merupakan kebutuhan operasional, melainkan hasil hubungan baik. "Mereka hanya muncul sesekali di lapangan, tidak punya keterampilan apapun, tapi dapat gaji dan fasilitas penuh – bahkan kadang mengatur pekerja lama yang sudah berpengalaman," tegas salah satu kepala desa saat rapat bersama masyarakat.

Selain itu, jumlah TKJP di hampir semua fungsi (HSSE, RAM, SCM, WO/WS) menurun drastis karena pensiun dan resign, tanpa diimbangi rekrutmen baru. Kabar bahwa kontrak jasa driver KRP subkon Pertamina akan segera berakhir semakin mempercepat langkah masyarakat untuk menuntut perubahan. Mereka menginginkan rekrutmen berikutnya dibuka secara transparan, seperti model yang pernah diterapkan PT PWS yang memberi kesempatan luas kepada putra-putri daerah.

Pada rapat Sabtu itu, seluruh 19 kepala desa di WKP menyepakati sikap tegas. "Kami menuntut bahwa penerimaan tenaga kerja harus memprioritaskan warga WKP Adera, dilakukan secara terbuka, dan merata di semua desa. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan aksi bersama – ini bukan ancaman, tapi keharusan untuk mempertahankan hak," ujar salah satu kades.

Pada Senin (8/12/2025), Hadi Prasmana dari Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3) mengkonfirmasi telah mengirim surat kedua kepada Pertamina Adera. "Kami meminta Field Manager segera memberitahu semua pemenang tender dan kontraktor untuk membuka lowongan terbuka. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kerja berhak mendapatkan kesempatan pertama," katanya.

Wiko Candra dari Aliansi Masyarakat Lematang (AML) menambahkan bahwa perusahaan wajib mematuhi Surat Edaran Bupati PALI tentang open rekrutmen dan kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan. "Tidak ada alasan untuk melanggar aturan pemerintah daerah – semua perusahaan termasuk Pertamina harus taat," tegasnya.

Abu Rizal alias Ijal Bakrie, Ketua PAC GEMARLAB Tanah Abang, bahkan menetapkan tenggat waktu akhir. "Kami akan menunggu sampai 12 Desember. Kalau tidak ada respons yang jelas, kami akan menggelar aksi besar dengan ratusan massa pada 15 Desember di depan Komplek Pertamina Field Adera Pengabuan," katanya, menekankan bahwa perusahaan harus berkontribusi mengurangi angka pengangguran di PALI.

Untuk menjaga keobjektifan sesuai UU Pers No. 40/1999, Koalisi Perusahaan Media dan Wartawan telah meminta konfirmasi kepada Pertamina Adera mengenai sikap terhadap open rekrutmen, prioritas tenaga kerja lokal, dan langkah koordinasi dengan masyarakat.

Pada Minggu (7/12/2025), Manager Adera Field Adam Syukron Nasution memberikan jawaban melalui pesan digital: "Rekrutmen di Pertamina dilakukan secara transparan dan tanpa biaya. Apabila ada oknum yang meminta pembayaran, itu bukan kebijakan perusahaan – silakan laporkan ke PCC 135 atau email pcc135@pertamina.com."

Namun, jawaban ini tidak menyentuh secara spesifik tentang prioritas tenaga kerja lokal, kekurangan personel keamanan, atau dugaan tenaga titipan yang menjadi inti kekhawatiran masyarakat. Polemik diprediksi akan semakin memanas jika sampai tenggat waktu tidak ada perubahan. Masyarakat telah menyiapkan aksi yang disebut "gelombang terbesar" sepanjang tahun ini, sementara aliansi menilai bahwa tanpa pengawasan pemerintah dan perubahan kebijakan, hubungan antara masyarakat dan perusahaan akan terus memanas.