PALI, 18 November 2026 — Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus berkomitmen menjaga keharmonisan hubungan industrial di daerah. Hal ini ditegaskan Bupati PALI, Asgianto, S.T., saat memimpin pertemuan penting bersama Dewan Pengupahan Kabupaten PALI di Guest House Pendopoan Rumah Dinas Bupati PALI, Rabu.
Pertemuan yang juga dihadiri jajaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan pandangan serta memperkuat peran Dewan Pengupahan dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang tepat sasaran.
Dewan Pengupahan PALI sendiri merupakan forum yang melibatkan beragam unsur pemangku kepentingan: pemerintah daerah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serikat pekerja, serta perwakilan dunia akademik. Keempat unsur ini memiliki peran tak tergantikan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar objektif, adil, dan tidak memihak salah satu pihak saja.
Bupati Asgianto menyampaikan, kebijakan upah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan kesejahteraan ribuan keluarga sekaligus penentu keberlangsungan usaha di PALI.
"Keseimbangan adalah kuncinya. Di satu sisi, pekerja berhak mendapat penghasilan yang layak. Di sisi lain, dunia usaha juga harus tetap mampu beroperasi dan berkembang. Dewan Pengupahan hadir untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut," ujar Asgianto.
Sinergi yang dibangun melalui pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih akuntabel dan berkeadilan. Keterlibatan akademisi pun diharapkan membawa sudut pandang yang berbasis data dan kajian ilmiah, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki landasan yang kuat.
Pada akhirnya, kemajuan PALI tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari seberapa baik daerah ini mampu menjamin kesejahteraan warganya, termasuk para tenaga kerja yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.



0 komentar: