PRABUMULIH, - Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemuda dan Masyarakat (APM) menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Kota Prabumulih, Rabu (13/5/2026). Dalam aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut, massa menyampaikan sembilan tuntutan yang menyoroti persoalan rekrutmen tenaga kerja, keselamatan operasi migas, minimnya kontribusi perusahaan, hingga dampak operasional kereta api batu bara milik PT KAI.
Ketua Umum LSM APM, Adi Susanto SE, menegaskan bahwa aksi tersebut murni dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Prabumulih.
“Kami hadir di sini murni memperjuangkan hak masyarakat Prabumulih. Kami tidak menyalahkan Pertamina sebagai perusahaan negara, tetapi kami menyoroti oknum-oknum pejabat yang diduga menyalahgunakan jabatan. Aspirasi ini kami sampaikan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Adi Susanto.
Sembilan Tuntutan untuk DPRD Prabumulih.
Dalam aksinya, LSM APM menyampaikan sembilan tuntutan utama, antara lain:
Meninjau zonasi operasional minyak dan gas terkait keberadaan pipa migas yang berada dekat permukiman warga.
Mendesak pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen tenaga kerja agar dilakukan secara terbuka dan transparan.
Memperbarui Perda tentang tenaga kerja lokal untuk memprioritaskan masyarakat Ring 1.
Menertibkan kabel provider yang dinilai semrawut.
Mengevaluasi operasional kereta api batu bara PT KAI yang menyebabkan kecelakaan
Mendorong perusahaan besar menyalurkan CSR.
Mendesak keterbukaan PT Pertamina jika terjadi insiden.
Mendorong hubungan harmonis antara pihak keamanan perusahaan dan masyarakat.
Melakukan sidak terhadap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan CSR dan kontribusi kepada daerah.
Rekrutmen Kerja dan Keselamatan Migas Disorot
LSM APM menilai proses rekrutmen tenaga kerja di lingkungan PT Pertamina dan perusahaan subkontraktornya belum sepenuhnya transparan dan belum berpihak kepada masyarakat lokal.
Selain itu, keberadaan pipa migas di dekat permukiman warga juga dinilai perlu mendapat perhatian serius demi menjamin keselamatan masyarakat.
PT KAI Diminta Bangun Flyover
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti operasional kereta api batu bara milik PT KAI yang dinilai menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah perlintasan sebidang di Kota Prabumulih.
LSM APM menilai hingga kini belum ada kontribusi nyata berupa CSR maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dari operasional tersebut
Sebagai solusi, mereka mengusulkan agar PT KAI melalui dukungan pemerintah pusat membangun flyover di titik-titik perlintasan strategis guna mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
DPRD Prabumulih Siap Menindaklanjuti
Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan segera dibahas dan ditindaklanjuti melalui komisi terkait.
“Kami siap menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk PT Pertamina dan PT KAI,” ujar Deni Victoria.
Anggota DPRD Prabumulih, Feri Alwi SH MH, menegaskan bahwa DPRD tidak pernah meninggalkan masyarakat.
“Kami akan mengoordinasikan dengan pihak terkait. DPRD Prabumulih tidak pernah meninggalkan masyarakat dan rakyat. Percayalah, aspirasi ini sesegera mungkin akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Penyerahan Tuntutan Disaksikan Kapolres
Aksi damai tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan dari perwakilan LSM APM kepada Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi.
Penyerahan aspirasi itu disaksikan langsung oleh Kapolres Prabumulih, AKBP Bobby Kusumawardana SH SIK MSi, bersama sejumlah anggota DPRD Prabumulih yang hadir.
Dikawal Ketat dan Berlangsung Kondusif
Pantauan awak media, aksi damai yang diikuti ratusan massa itu berlangsung tertib dan mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian dan TNI.
Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga kehadiran perusahaan-perusahaan besar di Kota Prabumulih benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Emma)
0 komentar: